Latest Entries »

Institusi yang belajar (learning institution)

Membangun institusi yang efektif bukan perkara yang mudah. Institusi apapun itu, perlu memiliki kemampuan terus menyempurnakan diri sehingga tujuan organisasi bisa dicapai dengan baik. Institusi yang demikian disebut sebagai institusi yang belajar (learning institution).Institusi yang belajar adalah organisasi yang terus bisa mengubah diri untuk tetap efektif dan berpengaruh meskipun dihadapkan dengan perubahan kondisi, tantangan, dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Organisasi ini mampu terus produktif ditengah-tengah tuntutan perubahan lingkungan, laksana sebuah sel hidup yang bisa memperbaharui diri dan memiliki kemampuan menyembuhkan luka dan penyakitnya bila terjadi. Institusi yang belajar selalu bisa memperbaiki diri dengan belajar dari pengalaman, kesalahan, dan kekurangan organisasi yang telah terjadi. Institusi ini tidak malas untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dianggap perlu, untuk memperbaiki kinerja dan produktifitas. Organisasi ini mampu mendayagunakan semua sumberdaya yang dimiliki secara sinergis, dan mampu memamfaatkan keunggulan-keunggulan tiap sumberdaya yang dimiliki secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Kepemimpinan yang efektif

Salah satu bagian penting, bahkan utama dari sebuah institusi yang belajar adalah adanya kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang memiliki kemampuan dan kekuatan menggerakkan roda organisasi sesuai dengan visi dan misi yang diembannya untuk mencapai suatu hasil dan tujuan yang ditetapkan.

Kepemimpinan yang efektif hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang berpikir, berintegritas dan otoritatif. Pemimpin yang berpikir adalah pemimpin yang mampu mengartikulasikan tujuan organisasi atau institusinya menjadi sebuah visi dan misi praktis yang bisa dicapai (achievable). Oleh karena itu adalah suatu hal yang sangat penting memilih pemimpin yang cerdas secara intelektual dan spiritual. Sesungguhnya kecerdasan seseorang tidak bisa hanya diukur dengan kumpulan ijazah dan sertifikat yang diperoleh. Yang lebih utama dari seorang pemimpin yang cerdas adalah kemampuannya melahirkan gagasan atau ide-ide yang orisinil pada saat dibutuhkan. Ia adalah seorang yang bisa melahirkan gagasan untuk menyelesaikan masalah (problem solver) secara efektif. Ini yang disebut sebagai cerdas secara intelektual. Menyelesaikan masalah secara efektif ini disamping merupakan ciri pemimpin yang cerdas juga merupakan kewajiban dari seorang pemimpin. Karena efektifitas ini sesuatu yang bisa diukur secara kualitatif dan kuantitatif oleh masyarakat, maka keberhasilan seorang pemimpin dinilai sebagian besarnya dari sejauh mana dan seberapa banyak dia bisa menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat.

Disaat yang sama, seorang pemimpin yang cerdas juga memiliki kemampuan menilai secara normatif ide-ide atau gagasannya apakah sesuai dengan berbagai norma yang ada di dalam masyarakat, salah satunya yang paling penting adalah norma agama. Inilah yang dimaksud kecerdasan secara spiritual.

Unsur berikutnya yang mesti dimiliki oleh pemimpin yang efektif adalah integritas. Sesungguhnya integritas seorang pemimpin itu sangat dipengaruhi oleh motivasi, niat, dan tujuannya menjadi pemimpin. Ini tentu berada pada ranah personal. Hanya dia seorang yang tahu pasti mengapa dia mau jadi pemimpin, meskipun dia bisa saja menjelaskan tujuan dan niatnya itu kepada publik. Namun karena integritas itu adalah penilaian eksternal dari masyarakat dan pranatanya termasuk hukum, maka integritas dari seorang pemimpin itu melekat erat dengan tindak-tanduk dan kebijakannya. Masyarakat kita sering menilai integritas seorang pemimpin itu secara sempit dengan melihat seberapa bersih dia dari korupsi dan seberapa bersih dia dari skandal moralitas. Ini tentu tidak salah, terlebih lagi masyarakat dan negara kita masih berada dalam deraan kasus-kasus penyelewengan pemimpin berupa korupsi dan skandal moralitas yang menyebabkan perlambatan pembangunan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, integritas seorang pemimpin itu adalah kemampuannya untuk menempatkan tujuan organisasi atau institusinya di atas kepentingan pribadi dan golongannya dalam menjalankan kepemimpinan dan roda organisasi. Penting juga untuk digarisbawahi bahwa semua itu harus dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum dan norma masyarakat.

Setiap kepemimpinan tentu dilengkapi dengan otoritasnya yang melekat. Oleh karena itu setiap pemimpin harus mengetahui dan memahami otoritas yang dimilikinya. Pemimpin yang otoritatif adalah pemimpin yang mampu menggunakan otoritasnya secara penuh dan bertanggungjawab. Otoritas ini harus digunakan secara strategis untuk menggerakkan roda organisasi secara efektif dan mendayagunakan sumberdaya organisasi secara efisien.

Salahsatu otoritas seorang pemimpin adalah memilih jajaran pembantu-pembantu utamanya dalam menggerakan roda birokrasinya. Dia berkewajiban memilih pembantu-pembantu utamanya berdasarkan kompetensi dan meritokrasi, bukan secara feodalistik atau atas dasar suka atau tidak suka (like and dislike). Pemimpin yang efektif juga tidak malas untuk melakukan evaluasi kinerja aparatnya dan tidak segan melakukan perubahan-perubahan jika ekspektasi realistis yang dia harapkan dari pembantu-pembantu utamanya tidak terpenuhi secara optimal. Sistem insentif dan hukuman (reward and punishment) adalah merupakan salah satu alat utama pemimpin yang otoritatif untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Kepemimpinan efektif dan jabatan politik

Banyak orang yang pesimistik terhadap kepemimpinan politik dalam suatu institusi. Ini suatu yang wajar ditengah-tengah masih begitu banyaknya pemimpin-pemimpin dalam jabatan politis yang menyalahgunakan jabatan dan otoritasnya. Dengan kata lain banyak pemimpin jabatan politik yang menperlihatkan integritas yang rendah. Tidak sedikit juga pemimpin jabatan politik yang tidak cerdas yang miskin gagasan dan ide-ide orisinil. Banyak pemimpin politik yang gagap menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Banyak pemimpin politik yang merupakan hasil transaksi politis yang berkepentingan jangka pendek.

Karena jabatan politik dipilih berdasarkan pilihan rakyat, maka kenyataan banyaknya pemimpin jabatan politik yang tidak efektif memunculkan pertanyaan mendasar, apakah sistem yang kita pakai memilih pemimpin jabatan politik itu sudah benar? Ataukah rakyat pemilih kita yang masih belum tahu memilih pemimpin yang efektif? Ini dua pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab.

Salah satu penyakit demokrasi adalah pemunculan calon-calon pemimpin yang mesti didukung dengan modal finansial yang kuat. Demokrasi sebagian besar memberi peluang kepada pemilik modal dan kepentingan untuk memunculkan calon pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan agenda mereka.

Untuk melahirkan pemimpin jabatan politis yang efektif, maka pemunculan tokoh-tokoh pemimpin harus diupayakan sedemikian rupa lepas dari pengaruh kepentingan pemilik modal. Dengan kata lain kita harus melahirkan pemimpin politik secara murah. Untuk itu, kita harus memakai sistem yang memungkinkan pemunculan calon seluas-luasnya tanpa pembatasan (calon independen) kecuali berdasarkan kompetensi, integritas, dan ide/gagasan yang ditawarkan. Yang menjadi pertanyaan adakah sistem yang bisa mengakomodasikan hal yang demikian? Bukankah politik adalah kepentingan?

Tapi mesti kita ingat bahwa kepentingan politik itu akan tunduk dan mengikuti orientasi ideologi yang dipercayai dan diperjuangkan tulus oleh pengemban atau partai. Ideologi yang kuat dan dipercaya kebenarannya oleh partai atau pengembannya akan memunculkan tokoh-tokoh pemimpin yang akan bekerja demi ideologi. Pertanyaannya sekarang, adakah partai-partai sekarang memiliki ideologi yang kuat dan benar yang dipercaya oleh anggota-anggotanya? Adakah ideologi partai yangbetul-betul menempatkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebagai pilarnya?Adakah masyarakat secara umum punya waktu dan keinginan, serta punya akses yang mudah untuk membaca dan memahami ideologi partai? Adakah anggota partai memahami ideologi partai yang diperjuangkannya?

Wallahu a`lam

Indonesia is well known prone to natural disasters. That is the price she has to pay for being situated in the so-called “Ring of Fire”, a string of active volcanoes in the Pacific area which are homes to more than 450 volcanoes. Volcanic activities and eruptions, as well as earthquakes associated with them for every now and then is going to occur.

Eruption of Mount Sinabung in North Sumatra Province and Mount Kelud in East Java Province show us again how important mitigation capacity and capability for responsible  government agencies as well as local governments to be continuously up-graded.  In time of needs like these, all country resources should be readily available and channeled to victims to mitigate the impacts. One important area where this capability needed to be up-graded is the command and coordination between various government agencies as well as private agencies involved in the mitigation process.

Gunung-Kelud

Mount Kelud with streams of hot lava. Taken from http://www.tribunnews.com

On the national level policy, we need some kind of preemptive vision which seek to prevent disruption to the nation economic growth due to natural disaster like this. More than 50% of Indonesia GDP and more than 60% of its population live in Java island. So it is high time for Indonesia to move much quickly and to diversify economic growth spots outside Java or western part of Indonesia to area less prone to natural disaster such as kalimantan and eastern part of Indonesia. Population is also important to be distributed equally. Do not put all the eggs in one basket, otherwise we are going to have great lost.

Economic activities and investments outside Java should be encouraged by supporting policies. Economic growth hot spots will eventually draw people to come, so we do not need any artificial forced transmigration such as in the past. If we continue to enlarge economic cake in Java, it will create more problems than benefits. Take a look at Jakarta mess. Traffic gridlocks, slums, criminal rate seems to be unresolvable in the near future. All because we created Jakarta as a  giant centre of economic activity. Now that it has already been transformed into a giant mess, no other option other than relieving its pressure by distributing more economic cakes to areas or regions outside Java.

The recent news regarding the plan of a big investment from Foxconn, a technological giant from Taiwan, to build manufacturing hub for smartphone  in Jakarta area seems to be a move in the wrong direction. It will further the pressure to Jakarta and around areas. I do not know exactly the reason for that move, but it seems that local government of Jakarta provide good incentives for the company to build its factory in their area. Of course, we would welcome any investments with open arms, however it is necessary to understand our limit. The Governments should have encouraged the company to invest outside Jakarta, or even outside Java for the better.

It is necessary for national and local governments to give more incentives to any investment outside Java to lure investors. Government companies should be in the front-line to invest to these areas to give example to others. The Governments should up-grade infrastructures more quickly outside Java to create favorable condition for investment. Incentives and adequate infrastructures will draw investment. Skilled workers will follow suit. People will follow the money.

If we can balance the economic activities throughout Indonesia islands, then we could expect the balance of population eventually. People will move to area where there are new promising opportunities. If people can migrate to foreign countries for new promising opportunities, then it is logical to expect people more readily to move to other areas within their own country. It will also narrow the people income gap between regions and nurture more cultural interaction between different ethnicity hopefully for the better unity of Indonesia.

Phenomenon of conflicts between local people and migrating ones should be handled with good policy. In the past we did transmigration but without adequate economic investment, so local people would have seen this as a threat to their economic viability. If adequate economic investment is there, where local people could participate with addition of talents which are non locals, the problem may not arise. Do not let people compete for their survival. Competition based on meritocracy is only appropriate when people can provide food for their every day life. If they are already struggling to provide foods for their family because of less economic opportunity, then the coming of non-locals will eventually induce resentment. In line with that, it is also necessary to increase local people skill and knowledge through more quality education in the first place.

Natural disaster is an eventuality.  People can only anticipate. In terms of economic preparedness against this eventuality, I think Indonesia needs to do more, and needs to do it as quickly as possible. If we put all our eggs in one basket, or majority of our assets in one basket, then expect we are going hungry someday when the basket ruptured due to any eventuality.

Sebentar lagi civitas akademik Universitas Hasanuddin akan melakukan pemilihan rektor baru yang akan dilangsungkan bulan Januari 2014 mendatang. Pemilihan ini akan dilakukan oleh anggota Senat Universitas Hasanuddin. Menteri Pendidikan Nasional juga akan memiliki suara yang siginifikan dalam proses pemilihan ini, karena memiliki kontribusi sebesar 35% suara dihitung dari jumlah suara Senat Universitas. Sampai saat ini sudah terdaftar 6 bakal calon rektor yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai calon rektor secara resmi oleh Senat Universitas pada bulan Desember 2013.

logo-unhas

Ayam Jantan dari Timur, Logo Unhas diambil dari http://www.unhas.ac.id/content/lambang-unhas

Sebagai Universitas yang menjadi barometer universitas-universitas yang berada di Kawasan Indonesia Timur, sudah sewajarnya jika Unhas harus terus memberikan contoh dan pengalaman kepada universitas lain termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilihan rektor. Tidak jarang, pemilihan rektor di kampus-kampus perguruan tinggi tidak ubahnya pemilihan kepala daerah yang penuh dengan nuansa politis yang kental yang saya kira tidak sehat bagi atmosfir akademik di perguruan tinggi. Oleh karena itu, patut diapreasiasi atmosfir pemilihan rektor kali ini di Unhas yang diawali dengan nuansa yang lebih tenang dan kekeluargaan dari para kandidat dan pendukungnya. Hendaknya hal positif ini terus dipertahankan sampai semua tahapan pemilihan bisa diselesaikan dan menghasilkan rektor yang bisa diterima oleh semua pihak dan seluruh civitas akademik Unhas.

Memilih rektor secara subyektif dan obyektif

Pemilihan rektor yang ideal tentunya harus didasarkan kepada kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh calon rektor. Semuanya saya kira bisa ditetapkan standarnya secara terukur. Namun perlu juga dimaklumi, preferensi seseorang dalam memilih calon tertentu juga tidak pernah bisa lepas dari subyektifitas anggota senat.

Saya ingin mengulas tentang subyektifitas ini terlebih dahulu. Ada dua hal yang saya kira bisa mempengaruhi subyektifitas seseorang dalam memilih calon. Ini lebih banyak terkait dengan kuantitas dan kualitas interaksi dan komunikasi personal antara calon rektor dan pemilih, dalam hal ini para anggota Senat Universitas Hasanuddin. Yang pertama adalah ditentukan oleh bagaimana seorang calon rektor bisa menempatkan dirinya secara utuh sebagai seorang individu yang memiliki karakter yang khas.  Bagaimana kemampuan seorang calon mengkomunikasikan karakter pribadinya sebagai individu kepada pemilih. Karakter pribadi ini tentunya sangat luas dan mencakup berbagai macam kemampuan, diantaranya kemampuan menjalin dialog dan komunikasi yang baik dengan para pemilih, kemampuan persuasif dan marketing ide-ide yang ditawarkan, dan tentu saja kesantunan dan kesopanan, nilai-nilai religius dan moralitas yang baik. Citra para calon rektor yang ditangkap oleh pemilih sangat tergantung dari proses dialog dan komunikasi ini. Namun jangan lupa tinggalkan pencitraan, yang akhir-akhir ini sering dikonotasikan sebagai hal yang negatif.

Yang kedua adalah ditentukan oleh karakter, nilai, dan pola pikir dan mindset para pemilih. Hal ini sangat bervariasi dari orang ke orang, dan tentunya sangat sulit untuk dikira-kira tanpa ada usaha calon rektor dalam melakukan komunikasi yang baik. Tentu ada pemilih dari anggota senat yang lebih memakai standar religiusitas subyektif misalnya,  karena latar belakangnya yang memang menempatkan nilai-nilai religius adalah yang terpenting. Ada juga pemilih yang mungkin lebih mengutamakan penilaian dari segi kemampuan artikulasi dan komunikasi calon rektor. Mereka lebih menyukai calon rektor yang memiliki kemampuan bicara yang artikulatif, padat dan berisi. Ada pemilih yang mungkin lebih cenderung memilih calon yang memiliki latar belakang akademik yang cemerlang, peneliti yang yang banyak menghasilkan paper atau kertas kerja baik secara nasional maupun internasional. Tak menutup kemungkinan ada pemilih yang menitikberatkan penilaian subyektifnya pada berbagai faktor yang disebut di atas.

Nah, metode dialogis baik secara formal dan informal  dalam memaparkan berbagai program kerja dari para calon rektor adalah cara yang paling tepat dalam mempengaruhi subyektifitas pemilih ini. Oleh karena itu, penting sekali seorang calon rektor untuk menyiapkan diri secara psikologis dan materil dalam memaparkan ide-ide dan program kerjanya. Program kerja yang tertulis tentunya perlu dikomunikasikan secara interaktif kepada pemilih. Oleh karena saya sangat menunggu aktivitas-aktivitas dialogis ini sebagai ajang para calon rektor menampilkan bukan hanya visi, misi dan program kerjanya, namun juga menampilkan diri seutuhnya sebagai seorang individu dan pribadi.

Disamping penilaian yang bersifat subyektif dari para pemilih, penilaian obyektif saya kira merupakan hal yang terpenting dari seluruh rangkaian pemilihan rektor. Karena bersifat obyektif, tentu saja yang jadi standar dan tolok ukurnya adalah sesuatu yang bisa diuji secara kuantitatif dan kualitatif. Yang biasa diuji secara kuantitatif ini biasanya hal yang terkait dengan persyaratan legal formal yang biasanya ditetapkan sebagai kriteria-kriteria tertentu. Sebagai contoh, bisa saja dipersyaratkan bahwa calon rektor sebelumnya telah memangku jabatan dekan di fakultas, bisa pula dipersyaratkan calon rektor memiliki gelar S3, memangku jabatan guru besar, dan sebagainya. Ini semuanya bisa terukur dengan obyektif.

Penilaian secara obyektif kualitatif saya kira bertumpu pada visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan beserta kemampuan para calon mengkomunikasikan dan menjelaskannya kepada pemilih. Tentu saja pemilih harus memberikan tantangan dan pertanyaan yang substantif untuk mengklarifikasi, menguji, serta menilai sejauh mana calon rektor yang bersangkutan memahami apa yang ditawarkan untuk memajukan universitas ke depan. Para pemilih juga diharapkan tidak menonjolkan ego sektoral dalam menilai secara obyektif calon rektor, yaitu adanya penonjolan ikatan batin yang berlebihan kepada calon tertentu hanya karena calon berasal dari fakultas yang sama atau karena berasal dari blok anu-kompleks yang sama.

Beberapa pekerjaan rumah besar bagi rektor Unhas yang akan datang

Siapapun yang terpilih menjadi rektor Unhas selanjutnya, diharapkan bisa menakhkodai Universitas ini ke arah yang lebih baik secara lebih cepat. Menurut saya pribadi,  ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh rektor Unhas yang selanjutnya, seperti:

1. Bagaimana kebijakan Unhas terhadap isu komersialisasi pendidikan. Isu ini saya kira belum terangkat secara maksimal atau belum menjadi sorotan publik sehingga ada kesan bahwa apa yang dilakukan selama ini sudah ideal. Ini bisa menjadi bom waktu ke depan, jikalau Unhas tidak siap dengan jawaban yang substantif terhadap suara-suara minor dari tengah-tengah masyarakat dan kalangan tertentu tentang  isu komersialisasi pendidikan ini (1, 2, 3, 4). Kita tentu tidak menginginkan akses ke perguruan tinggi hanya diperoleh secara dominan oleh mereka yang berasal dari kalangan yang berduit, sementara dari kalangan menengah ke bawah peluang mereka semakin terjepit.

2. Bagaimana menyelesaikan secara tuntas budaya tawuran yang masih terjadi di Unhas. Budaya ini saya kira harus dihilangkan sama sekali melalui kerjasama dan komunikasi yang konstruktif antara pimpinan universitas dan mahasiswa.

3. Bagaimana kebijakan Unhas untuk meningkatkan jumlah kertas kerja/paper serta buku yang diterbitkan oleh para dosen dan guru besar baik secara nasional dan internasional. Ini tentu suatu tantangan yang kompleks yang melibatkan masalah pendanaan penelitian, peningkatan kualitas SDM para dosen dalam penelitian. Saya kira sistem publish or perish sudah bisa dipertimbangkan untuk diberlakukan. Peringkat Unhas dari tahun ke tahun di lembaga pemeringkatan terpercaya seperti Times Higher Education tidak pernah beranjak dari peringkat ribuan kesekian. Tentu butuh kerja keras seluruh civitas akademik Unhas dan tentu saja dukungan pemerintah.

4. Bagaimana meningkatkan dan mengembangkan IT universitas yang lebih terintegrasi dan dikelola secara profesional dan aman dari segala gangguan. Sudah mesti dipikirkan pengembangan website yang terintegrasi ke semua fakultas, termasuk sistem data dan penilaian mahasiswa, data dosen, dan fasilitas-fasilitas pelayanan yang bersifat online, seperti peminjaman buku maupun jurnal/periodik, pengisian KRS, dan lain-lain. Selama ini terkesan dikelola secara amatir dan asal-asalan. Fakta lucu yang perlu digarisbawahi juga adalah, kebanyakan dosen dan mahasiswa Unhas masih memakai email komersil  seperti Yahoo, Google mail, dan sebagainya dalam kegiatan akademiknya. Ini sungguh ironis dan bertolakbelakang dengan keinginan Unhas untuk menjadi world-class university.

Kecepatan internet di Unhas juga harus ditingkatkan agar bisa memfasilitasi kegiatan belajar mengajar yang lebih baik.

5. Bagaimana meningkatkan pelayanan birokratis dan akademik yang efisien dan efektif. Pelayanan kepada pegawai Unhas dan dosen harus bisa lebih profesional dan cermat, demikian juga pelayanan administratif kepada mahasiswa harus lebih mudah dan cepat, karena ini merupakan ciri kemajuan institusi yang merupakan dasar pelayanan prima.  Jangan lagi pelayanan-pelayanan yang demikian, melestarikan ciri-ciri pelayanan dunia ketiga yang lambat, tidak profesional, dan kadang-kadang korup.  Ini kalau dipelihara hanya akan menghambat kemajuan Unhas sebagai institusi yang terhormat.

Yang saya daftar diatas hanyalah sebagian pekerjaan rumah besar yang menunggu rektor Unhas yang baru ke depan. Siapa pun calon rektor yang akan dipilih setidaknya harus bisa menjawab masalah-masalah di atas serta masalah yang lain secara paripurna dengan konsep yang realistis dan masuk akal.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat memilih rektor baru Unhas.

Tulisan saya yang lampau telah membahas secara ringkas tentang perut buncit yang disebabkan oleh penumpukan lemak di bawah kulit perut serta di sekitar organ-organ dalam perut. Penumpukan ini tidak baik bagi kesehatan karena bisa menjadi penyebab terjadinya gangguan metabolik yang diakibatkan oleh terjadinya resistensi insulin.

Lemak yang kita bicarakan di atas sebenarnya adalah jaringan lemak putih (white adipose tissue). Disebut demikian, karena memang warna jaringannya berwarna putih, sebagaimana lazimnya kita lihat pada lemak-lemak yang mendompleng daging yang kita konsumsi.

Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya kita juga punya jaringan lemak coklat (brown adipose tissue) yang warnanya gelap kecoklatan? Penampakan coklat ini diakibatkan oleh banyaknya jumlah pembuluh darah dan mitochondria dibanding jaringan lemak putih[1]. Bagi yang masih ingat pelajaran Biologinya, mungkin masih bisa mengingat bahwa mitochondria adalah organel dalam sel yang berfungsi sebagai pusat pernapasan dan metabolisme zat-zat gizi alias dapur sel untuk memproduksi ATP sebagai sumber tenaga biokimia. Semakin banyak mitochondria sel, maka semakin baik metabolisme sel tersebut dan semakin tinggi daya tahan jaringannya terhadap efek samping reaksi biokimia. Sebagai contoh, pelari maraton memiliki jaringan otot merah pada tungkai bawahnya yang lebih banyak dari pelari sprint/jarak pendek dan orang biasa. Kemerahan ototnya dikarenakan salah satunya oleh kandungan mitochondria yang lebih banyak yang memungkinkan otot pelari maraton lebih kuat dan tahan capek.

Nah, mari kita bicarakan perbedaan fungsi metabolik asasi dari kedua jenis jaringan lemak ini.

Fungsi jaringan lemak putih

Anda mungkin sudah mengetahui fungsi dan tugas jaringan lemak putih (JLP) dalam metabolisme tubuh. Ya benar, JLP ini berfungsi menyimpan kelebihan energi dari makanan yang kita makan sehari-hari dalam bentuk lemak trigliserida untuk digunakan kemudian, ketika suplai energi relatif berkurang. Namun sayang, banyak diantara kita, manusia moderen sekarang ini yang suplai energinya secara kronis (jangka panjang) melebihi energi yang terpakai, sehingga simpanan energi dalam bentuk lemak itu susah berkurang, malah bertambah alias makin gemuk. Ini tidak saja terjadi pada orang dewasa, namun juga pada anak-anak yang masih bertumbuh kembang. Penyebabnya adalah kebanyakan gaya hidup dan lingkungan hidup sehari-hari. Kita semakin banyak makan dan kurang bergerak atau beraktivitas untuk membakar kalori. Dan lebih celakanya lagi, banyak makanan yang tersedia sehari-hari pada zaman moderen ini adalah jenis makanan yang padat kalori, yang merupakan hasil olahan pabrik dalam bentuk instan. Memang rasanya mungkin lebih enak dan praktis, namun kalorinya sangat tinggi tapi justru miskin zat gizi. Coba bayangkan, kandungan energi dari coklat (chocolate bar) per 100 gramnya saja sudah bisa lewat 500 kkal, sementara satu sajian nasi (75-100 gram) hanya sekitar 135 kalori. Untuk makan siang, mungkin kita hanya mengkonsumsi 1-2 saji nasi sudah merasa kenyang, namun kita butuh banyak coklat untuk merasa kenyang, malah tak pernah merasa kenyang berapapun yang dimakan.

Nah, kalau ada orang yang gemuk yang bingung dan mengeluh pada Anda susah menurunkan berat badan, padahal sudah tidak makan nasi atau mengurangi konsumsi nasinya, mungkin sekarang Anda sudah tahu jawabannya, bukan? Ya benar, lihat kudapannya. Banyak orang gemuk yang makan nasinya sedikit atau malah cuma makan nasi sekali sehari, tapi di laci kantornya tersimpan banyak coklat dan makanan ringan lain yang dia konsumsi berkali-kali tanpa merasa bersalah, sambil minum teh manis dan mengetik laporan atau tugas kantornya. Wah, bisa habis sampai 4-5 coklat batang untuk menyelesaikan laporan. Makanya tidak heran jika JLP-nya semakin mengembang. Apalagi ditambah kebiasaan naik becaknya ke kedai untuk membeli coklat, meski jarak yang ditempuh cuma 200 meter!

img_3326[1]

Coklat sambil kerja, gambar diambil dari http://blog.healthyandsane.com

Fungsi jaringan lemak coklat

Sebenarnya ketertarikan para ahli terhadap fungsi jaringan lemak coklat (JLC) pada orang dewasa baru mulai sekitar sepuluh tahun belakangan ini[2]. Dulu dianggap bahwa JLC yang signifikan jumlahnya hanya ada pada janin dan anak bayi yang baru lahir, sementara jumlahnya pada manusia dewasa  dianggap tidak signifikan karena telah mengalami penyusutan. Sebenarnya penemuannya pada orang dewasa pun tidak direncanakan, namun terpantau ketika para ahli berusaha memantau sel kanker atau neoplasma dengan memakai glukosa radioaktif. Sel kanker bisa divisualisasi dengan dengan memakai Positron Emitting Tomography/Computerized Tomography karena menyerap glukosa radioaktif tersebut. Namun ternyata ada jaringan lain selain sel kanker yang juga terdeteksi menyerap glukosa radioaktif tersebut secara sangat aktif dan ternyata terbukti adalah JLC[3].

Nah, berbeda dengan JLP, jaringan lemak coklat berfungsi sebaliknya, yaitu membakar energi untuk menghasilkan panas. Ini bisa dilakukan oleh JLC berkat fungsi gen UCP1 (Uncoupling Protein 1) yang banyak terdapat dalam JLC[1]. UCP1 ini sangat penting untuk pembakaran energi makanan menjadi panas. UCP1 ini salah satu pembeda utama antara JLC dan JLP serta sel-sel lainnya, dan sering dipakai untuk membedakan sel-sel tersebut secara immunohistologis. Kalau sel-sel lain termasuk JLP memproses makanan menjadi energi berupa ATP yang dibutuhkan oleh tubuh untuk semua proses biologis, termasuk dalam membuat dan menyimpan Trigliserida, JLC memproses makanan untuk menjadi panas[4]. Proses menghasilkan panas ini disebut thermogenesis. Thermogenesis ini sangat diperlukan oleh tubuh kita termasuk hewan dalam mempertahankan suhu tubuh ketika berespon terhadap rangsangan suhu dingin.

Coba bayangkan kalau kita bisa memamfaatkan JLC ini secara optimal, mungkin kita bisa sedikit bebas makan apa saja tanpa terlalu khawatir untuk menjadi gemuk. Toh, yang kita makan hanya akan menjadi panas saja.

Nah, para ilmuwan sekarang ini sedang giat-giatnya mempelajari perilaku JLC untuk mencari kemungkinan pemamfaatannya dalam memerangi obesitas atau kegemukan[5, 6]. Meski peran JLC ini masih diperdebatkan,  sekarang telah ada data-data yang cukup menggembirakan meski masih awal tentang mamfaatnya bagi kesehatan metabolisme dan pencegahan obesitas.

Sebuah studi menunjukkan adanya korelasi negatif antara jumlah JLC ini dengan kegemukan pada manusia[7]. Studi ini menunjukkan bahwa indeks massa tubuh yang lebih rendah pada orang yang memiliki jumlah JLC lebih banyak. Studi lain juga menunjukkan bahwa dengan mengaktifkan JLC pada orang dewasa yang memiliki JLC yang kurang jumlahnya atau kurang aktif, mengakibatkan pengurangan massa JLP[8]. Studi ini membuka peluang kemungkinan intervensi medik untuk mengaktifkan JLC untuk melawan kegemukan.

Penelitian tentang peranan dan mamfaat JLC pada hewan malah lebih komplit lagi. Banyak sekali studi yang telah menunjukkan bahwa pengaktifan JLC pada hewan menyebabkan efek anti gemuk meski hewan diberi makanan tinggi lemak. Sebaliknya pengurangan JLC akan menyebabkan berkurangnya pemakaian energi dan membuat hewan coba lebih mudah menjadi gemuk ketika diberi makanan tinggi lemak[6].

Apakah semua orang dewasa memiliki JLC?

Tadi disebutkan bahwa JLC itu lebih banyak terdapat pada janin dan bayi, dan setelah dewasa akan mengalami penyusutan atau regresi. Namun demikian, para ilmuwan sekarang menyadari bahwa JLC ini tetap ada pada orang dewasa dan yang lebih menggembirakan lagi, JLC pada orang dewasa bisa diaktivasi[8]. Ada ilmuwan yang yakin bahwa prevalensi JLC pada orang dewasa adalah 30-100%[9], atau boleh dikatakan hampir sebagian besar orang dewasa mungkin memiliki JLC ini. Dimana saja lokasinya, bisa Anda lihat di gambar skematik dibawah ini. Pada gambar tersebut kita bisa lihat daerah sekitar leher dan di atas tulang selangka (clavicula) adalah daerah JLC yang paling aktif yang direpresentasikan oleh warna yang lebih coklat.

Gambar diambil dari ref. 9

Gambar diambil dari ref. 9

Bagaimana cara mengaktifkan JLC?

Pertanyaan yang paling penting untuk dijawab sebenarnya, apakah berguna pengaktifan JLC ini untuk kesehatan manusia terutama dalam memerangi kegemukan? Saat ini jawabannya masih samar-samar alias tidak jelas. Masih butuh waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun demikian, cukup banyak ilmuwan yang cukup optimistis akan kemungkinan memamfaatkan JLC ini dalam memerangi kegemukan.

Dari berbagai percobaan, JLC pada orang dewasa bisa diaktifkan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan memberikan pemaparan hawa dingin pada orang coba. Dalam satu studi pemaparan orang coba dengan suhu 19 derajat Celcius selama dua jam sudah cukup bagi sebagian orang coba untuk mengaktifkan JLCnya dan menyebabkan pengurangan massa JLP[8].

Yang kedua, pengaktifan JLC bisa dengan cara farmakologis dengan berbagai obat. Yang sering diuji adalah golongan perangsang reseptor beta-adrenergik[10] dan berbagai obat-obat lain. Kita masih harus menunggu untuk memastikan apakah obat-obat ini betul bisa bermamfaat bagi manusia dalam mengaktifkan JLC dalam rangka memerangi kegemukan.

Nah, untuk sementara ini saya menyarankan Anda barangkali lebih baik memilih daerah-daerah dingin atau sejuk untuk bertamasya jika ada hari libur. Mungkin saja ada mamfaatnya, namun bisa juga tidak. Tidak ada salahnya mencoba, bukan? Paling tidak bisa menghindari polusi udara kota yang sudah mengkhawatirkan.

Mungkin suatu saat saya akan meminta mahasiswa saya untuk meneliti perbandingan keaktifan JLC ini pada penduduk yang tinggal di pegunungan dan daerah pantai.  Mungkin saja orang-orang yang hidup di daerah pegunungan atau daerah yang sejuk memiliki JLC yang lebih aktif sehingga mereka tidak gampang gemuk dibanding dengan orang yang tinggal di daerah pantai yang  temperatur udaranya lebih panas.  

Daftar Pustaka

1.         Enerback, S., Human brown adipose tissue. Cell metabolism, 2010. 11(4): p. 248-52.

2.         Sacks, H. and M.E. Symonds, Anatomical locations of human brown adipose tissue: functional relevance and implications in obesity and type 2 diabetes. Diabetes, 2013. 62(6): p. 1783-90.

3.         Nedergaard, J., T. Bengtsson, and B. Cannon, Unexpected evidence for active brown adipose tissue in adult humans. Am J Physiol Endocrinol Metab, 2007. 293: p. E444-E452.

4.         Cinti, S., The role of brown adipose tissue in human obesity. Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD, 2006. 16(8): p. 569-74.

5.         Zafrir, B., Brown adipose tissue: research milestones of a potential player in human energy balance and obesity. Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme, 2013. 45(11): p. 774-85.

6.         Cypess, A.M. and C.R. Kahn, Brown fat as a therapy for obesity and diabetes. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obese, 2010. 17(2): p. 143-149.

7.         Cypess, A.M., et al., Identification and importance of brown adipose tissue in adult humans. The New England Journal of Medicine, 2009. 360(19): p. 1509-1517.

8.         Yoneshiro, T., et al., Recruited brown adipose tissue as an antiobesity agent in humans. the Journal of Clinical Investigation, 2013. 123(8): p. 3404-3408.

9.         Nedergaard, J., T. Bengtsson, and B. Cannon, Three years with adult human brown adipose tissue. Annals of the New York Academy of Sciences, 2010. 1212: p. E20-36.

10.        Cypess, A.M., et al., Cold but not sympathomimetics activates human brown adipose tissue in vivo. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012. 109(25): p. 10001-5.

Kasus tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentak publik Indonesia. Tiba-tiba semua orang dan media massa ramai berkomentar dan menganalisis dari berbagai macam sudut pandang. Perhatian kita seakan terfiksasi dengan kasus ini untuk sementara sebagaimana kasus-kasus korupsi high profile yang ditangani KPK sebelumnya.

Saya yakin sebagian besar dari kita, kalau bukan semuanya, membenci korupsi. Kita sadar betapa korupsi akan membawa bencana yang besar kepada negara dan masyarakat. Korupsi adalah perbuatan yang sama atau bahkan lebih buruk daripada mencuri dan merampok. Korupsi dilakukan oleh orang diamanahi tanggungjawab untuk tidak korupsi, disumpah untuk menjalankan tugas dan jabatan sejuju-jujurnya. Korupsi merupakan cerminan keserakahan yang tidak terkendali menembus batas-batas moral, hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pertanyaannya sekarang adalah sampai kapan kita akan mengulang-ulang episode seperti ini. Episode keriuhan pengungkapan kasus korupsi selama beberapa saat, yang kemudian akan berakhir seiring berjalannya waktu, hanya untuk menunggu keriuhrendahan dan gegap gempita dari kasus korupsi yang lain? Episode yang menyerupai sinetron-sinetron tv, hanya saja dengan tema yang sama dengan pelakon yang berbeda. Anehnya, kita seakan tidak bosan melihat dan menganalisis kasus per kasus, merangkai cerita dari satu pengamat ke pengamat yang lain, tapi seakan lupa bahwa inti cerita sama saja. Intinya ada orang yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan ekonomi pribadi dan atau orang lain yang merugikan negara dan rakyat bukan saja secara ekonomi, tapi lebih jauh dari itu mematahkan sendi-sendi perikehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Satu-satunya alasan kenapa korupsi masih terus tak terkendalikan adalah tidak efektifnya hukuman para koruptor memberikan efek pencegahan kepada orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Hukuman bagi koruptor sangat ringan dibanding kejahatan yang mereka lakukan. Kita terlalu menyayangi para koruptor yang tidak berhati dan tak punya rasa malu itu.

Ini tentu bertolak belakang dengan hukuman yang kita berikan kepada para tertuduh teroris dan pengedar narkoba yang sering dijatuhi hukuman mati bahkan ditembak di tempat oleh aparat keamanan. Padahal korupsi dalam pandangan saya jauh lebih jahat karena dilakukan oleh orang yang diserahi amanah jabatan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Hukuman yang ideal dan efektif itu memiliki setidaknya tiga ciri. Yang pertama ianya memiliki fungsi kaffarah bagi pelakunya. Fungsi kaffarah ini adalah fungsi penyucian jiwa dan fisik bagi si perilaku. Dalam pandangan Islam, fungsi kaffarah ini akan menghapus dosa pelaku kejahatan, dan menghilangkan azab di hari akhir.

Yang kedua, hukuman itu harus memiliki efek cegah (deterrence) bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Untuk itu, hukumannya harus yang setimpal dan memiliki efek teror. Dalam sudut pandang ini, koruptor sebenarnya layak untuk diberikan hukuman mati. Hanya dengan hukuman semacam ini, insentif untuk menjadi koruptor bisa diperkecil. Dengan tingkat hukuman koruptor yang mayoritas dibawa 10 tahun, maka efek teror tidak ada sama sekali. Mungkin banyak yang malah berpikir, peluang untuk kaya raya dengan bermilyaran uang lebih tinggi dibanding dengan peluang tertangkap oleh KPK. Tertangkap pun hanya kesialan belaka, dan hukumannya juga tak perlu ditakuti.

Yang ketiga, hukuman itu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Saya yakin kalau kita mengadakan jejak pendapat kepada masyarakat luas tentang hukuman yang pantas bagi koruptor, sebagian besar masyarakat akan setuju bahwa hanya hukuman mati yang pantas bagi para koruptor kakap.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita mulai berpikir untuk menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Kita tidak boleh lagi menyayangi para koruptor dengan memberikan hukuman yang sangat ringan. Wacana ini harus segera diangkat dan diimplementasikan sesegera mungkin. Saya yakin dengan memberlakukan hukuman mati bagi koruptor, kasus-kasus korupsi bisa sangat berkurang.

 

 

 

 

 

Betapa mahal ongkos demokrasi. Begitulah yang terungkap dari persidangan korupsi dan pencucian uang Fathanah yang menghadirkan Walikota Makassar, Ilham Arif Siradjuddin. Ilham hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus tersebut. Disebutkan dalam kesaksian Ilham, bahwa ia harus membayar uang sebanyak 8 Milyar Rupiah kepada Partai Keadilan Sejahtera dan 2,5 Milyar Rupiah kepada Partai Hanura untuk proses pengusungan dan pemenangannya dalam Pilgub Sulsel 2013 yang lalu.
Tentu ini bukan hanya terjadi pada dua partai tersebut. Diyakini hampir semua partai yang terlibat dalam pilpres maupun pemilu-kada (seterusnya saya hanya memakai istilah pemilu-kada) melakukan hal yang serupa.
Mengapa ongkos pemilu-kada begitu mahal? Dan apa jalan keluarnya agar ongkos tersebut lebih murah?
Pada dasarnya ongkos yang harus dikeluarkan oleh kandidat dalam pemilu-kada terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah ongkos politik. Ongkos politik ini adalah biaya pengusungan yang harus dibayarkan kandidat dan/atau sponsornya kepada partai. Umumnya ini disebut sebagai uang mahar. Tidak ada kejelasan bagaimana besarnya uang mahar itu ditetapkan oleh partai bersama kandidat. Tentu banyak faktor yang mempengaruhinya. Partai yang besar, yang memiliki wakil yang banyak di legislatif, dan yang memiliki jaringan politik yang solid di masyarakat tentu akan mematok harga yang jauh lebih tinggi dari partai kecil atau partai gurem. Yang kedua adalah ongkos kampanye atau pemenangan. Ini adalah biaya operasional dan logistik tim pemenangan yang tentu saja dikoordinasikan oleh partai pengusung. Tergantung bagaimana jenis dan besarnya kampanye yang dilakukan, besaran ongkosnya bisa bervariasi dari satu kandidat ke kandidat yang lain. Biasanya partai yang besar tentunya juga akan melakukan kampanye dengan jenis dan variasi yang berongkos lebih besar.

gambar diambil dari www.radarnusantara.com

Gambar diambil dari http://www.radarnusantara.com

Pembagian jenis ongkos diatas sebenarnya pada tataran praktis boleh sangat kabur. Tidak ada pembatasan yang jelas yang bisa memisahkan antara ongkos politik dan ongkos kampanye. Untuk menelaah dan menganalisa lebih jauh tentu dibutuhkan penelitian yang mendalam tentang bagaimana uang yang dibayarkan kandidat tersebut dibelanjakan.

Antara Transaksi Keuangan dan Transaksi Popularitas/Elektabilitas?

Saya melihat bahwa transaksi politik antara kandidat dan partai politik dalam pemilu-kada bisa bersinonim dengan transaksi keuangan. Perilaku seperti ini tidak ubahnya seperti transaksi barang atau jasa dimana partai politik sebagai penyedia jasa politik akan meminta imbalan berupa uang. Ada uang berarti kesempatan anda untuk menjadi kandidat terbuka lebar. Saya kira transaksi keuangan adalah unsur yang cukup dominan dalam keputusan sebuah partai mengusung kandidatnya. Jauh sebelum kandidat-kandidat di pemilu-kada mengumumkan visi dan misinya, transaksi keuangan ini boleh jadi sudah dilakukan.
Namun adakalanya transaksi politik ini tidak atau kurang bersinonim dengan transaksi keuangan. Ini biasanya terjadi bila kandidat tertentu memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Dalam situasi demikian, kandidat berada dalam posisi yang diuntungkan. Seringkali dalam keadaan ini, justeru partai politik yang akan berlomba-lomba untuk meminang sang kandidat. Karena berada dalam posisi yang menguntungkan, kandidat ini boleh jadi hanya akan membayar ongkos politik yang ringan atau bahkan tidak membayar sama sekali. Partai atau sponsor-sponsor yang lain yang akan membayar biaya kampanye kandidat demikian. Jadi dalam hal ini transaksi politik sama dengan transaksi popularitas/elektabilitas.

Kandidat dan Sponsor Keuangan
Jabatan sebagai pimpinan pemerintahan baik nasional maupun di daerah adalah posisi yang strategis. Jabatan datang bersama dengan kekuasaan penggunaan anggaran, yang oleh pihak-pihak tertentu seperti pengusaha dan perusahaan bisa menjadi pintu masuk untuk mendapatkan peluang dan keuntungan ekonomis.
Oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang aneh bila banyak pengusaha maupun perusahaan tertentu rela mengeluarkan biaya politik untuk mendukung kandidat tertentu dengan harapan hal tersebut akan menjadi investasi politik yang bisa memberikan peluang ekonomi dalam berbagai bentuknya, jika kandidat terpilih. Dengan kata lain, investasi duluan melalui kandidat, belakangan tinggal menunggu peluang membajak anggaran pemerintah jika kandidat terpilih. Tentu saja elektabilitas kandidat yang tinggi akan semakin menarik minat banyak calon sponsor untuk membiayai kampanye. Dukungan dana dari sponsor ini akan menjadi bentuk hutang para kandidat, yang bayarnya tentu dengan janji kebijakan dan bancakan proyek pemerintah ketika berkuasa. Inilah yang disebut rejim penguasa-pengusaha, pemilik kekuasaan dan pemilik modal bersatu untuk mencari keuntungan. Dalam demokrasi liberal kapitalistik seperti yang terjadi di Amerika, hanya orang-orang yang bermodal besar dengan agenda kapitalistik yang menentukan jalannya transaksi politik demokratis ini. Nampaknya Indonesia sedang giat-giatnya menuju kearah yang sama.
Transparansi keuangan kampanye kandidat dan partai politik
Salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas kandidat dan partai pengusungnya dalam kampanye pemilu-kada adalah dengan mewajibkan transparansi keuangan selama kampanye. Transparansi ini tentunya harus disertai kejujuran dalam melaporkan darimana uang kampanye didapatkan, dan bagaimana uang tersebut dibelanjakan. Ini mesti ditegakkan secara tegas dan harus memberikan konsekuensi yang berat kepada kandidat dan partai pengusungnya jika terjadi pelanggaran dan ketidakjujuran. Pembatasan jumlah sumbangan perorangan maupun pihak tertentu harus diterapkan dengan tegas, dan nama-nama pihak yang menyumbang tersebut harus jelas diketahui.

Otonomi daerah dan desentralisasi korupsi

Otonomi daerah yang bertumpu pada kota dan kabupaten membuat pemerintahan dinegeri ini terdesentralisasi dengan luar biasa. Bentuk otonomi seperti ini dalam tataran praktis sudah menyerupai negara federal. Hanya fungsi pertahanan keamanan, fiskal dan moneter, kebijakan luar negeri yang masih bersifat nasional.
Daerah kabupaten dan kota telah berubah menjadi pusat-pusat pengeluaran kebijakan yang boleh dikatakan cukup sering bertentangan dengan kebijakan pusat. Daerah sekarang sudah dapat mencari investasi asing secara mandiri. Meski dari satu sisi hal ini bisa mendatangkan keuntungan, semisal beberapa daerah yang kreatif yang pembangunannya mengalami percepatan berkat bantuan dan investasi asing, namun secara keseluruhan hal ini belum jelas terlihat mamfaatnya. Malah dari pengamatan saya, banyak sekali daerah-daerah otonom yang masih stagnan dan tertinggal meski sudah diberikan kewenangan yang luas. Yang muncul adalah penguasa bak raja-raja kecil yang tidak kreatif dan sering terlibat dalam perbuatan korupsi. Ini bisa terlihat dari banyaknya kasus kasus yang telah terungkap baik oleh KPK maupun penegak hukum lainnya.
Saya sangat yakin ada hubungan erat antara biaya politik yang tinggi dengan tingkat korupsi kepala pemerintahan daerah otonom tersebut.
Oleh Karena itu, sudah saatnya untuk meninjau kembali sistem desentralisasi yang kita terapkan selama ini. Otonomi dalam pandangan saya, mesti ditempatkan di tingkat provinsi sehingga kepala pemerintahan di kabupaten dan kota cukup dipilih oleh gubernur. Jabatan walikota dan bupati di tingkat kota dan kabupaten mestinya adalah jabatan karir, bukan jabatan politik seperti sekarang ini.
Ada beberapa keuntungan bila hal ini dilakukan. Pertama, mengurangi biaya pemilu-kada. Saat ini ada sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia. Bayangkan betapa banyak biaya yang bisa dihemat dengan hanya melakukan pilgub di 34 provinsi saja. Apalagi jika misalnya pilpres dan pilgub bisa diadakan secara serentak, maka mungkin akan lebih hemat lagi. Yang kedua, ini bisa mengurangi konflik horizontal yang terjadi di masyarakat. Selama ini kita sudah melihat banyak kenyataan dimana pemilu-kada di berbagai daerah berakhir ricuh dan sering menyebabkan korban jiwa. Yang ketiga, ini bisa meminimalkan adanya ketidakselarasan kebijakan ditingkat nasional dan pemerintah daerah.

Sebentar lagi masyarakat Makassar akan memilih walikota dan wakilnya. Masyarakat akan memilih salah satu dari sepuluh pasang calon yang telah ditetapkan KPUD. Sungguh Pilwakot yang paling ramai sepanjang sejarah Kota Makassar.

Saya tidak berani mengulas apa keunggulan dan kekurangan masing-masing pasangan calon, karena saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kiprah mereka selama ini (track record) dan apa yang menjadi program mereka dalam memimpin Kota Makassar ke depan. Yang paling nyaring terpublikasi adalah jargon-jargon khas pasangan yang bisa dikatakan menjadi ikon-ikon verbal dan simbolisasi dalam kampanye.

Sebagai pemilih, tentunya masyarakat Makassar harus memiliki acuan yang benar dan teruji dalam memilih calon yang terbaik. Laksana memilih telur, kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar membedakan mana telur yang kualitasnya baik, sedang, atau busuk.Jangan sampai kita hanya melihat kulit luarnya saja yang mengkilap lantas membuat kita memilih telur tertentu. Tidak jarang telur busuk memiliki kulit luar yang mengkilap, apalagi yang sengaja diusap-usap dengan minyak, bukan?
Pendek kata, kita harus menjadi pemilih yang tercerahkan. Oleh siapa/apa? Tentu saja tercerahkan oleh informasi. Tidak gampang menjadi pemilih yang tercerahkan, dan yang pasti sangat susah menjadikan semua pemilih menjadi pemilih yang tercerahkan. Banyak pemilih adalah pemilih emosional, pemilih suka-suka, dan pemilih apatis.

Pemilih emosional adalah pemilih yang digerakkan oleh perasaan dan kurang oleh nalar. Pemilih jenis ini lebih banyak dari kalangan pendukung dekat dari calon. Mereka-mereka yang merasa dekat, teman separtai, teman kerja, hubungan kekerabatan, tim sukses, semua tergolong dari pemilih kalangan ini. Pemilih ini, sebagian besar akan gagal melihat keunggulan visi dan program calon lain bagaimanapun hebatnya. Fungsi nalar mereka sudah hampir tertutup rapat oleh perasaan mereka. Tidak menutup kemungkinan ada juga kalangan rakyat kebanyakan yang masuk golongan ini. Hanya hal-hal yang luar biasa yang bisa membuat mereka akan memilih calon yang lain.

Pemilih suka-suka adalah pemilih yang yang minim menggunakan perasaan dan pikirannya dalam memilih. Mereka cuma memilih secara insidentil saja, dan bisa berubah sedetik sebelum mereka mencoblos.Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kebanyakan. Pemilih jenis ini saya kira adalah sasaran kampanye iklan yang paling gampang. Bikin saja iklan-iklan yang keren, menarik, jargon yang menarik perhatian, maka mereka mungkin akan memilih anda. Jangan lupa untuk berpenampilan menarik di depan massa jenis ini.

Pemilih apatis adalah pemilih yang sama sekali tidak menggunakan perasaan dan pikirannya dalam memilih. Pemilih jenis ini biasanya hanya karena terpaksa memilih karena alasan tertentu, seperti karena TPS diadakan di dekat rumahnya, dan malu terlihat oleh tetangga tidak ikut memilih. Yang dia pilih kemungkinan besar adalah calon yang dia ingat, calon yang gambarnya mencolok, atau seribu satu alasan yang lain, bahkan tak memiliki alasan sama sekali.

Bagaimana menjadi pemilih yang tercerahkan?
Menjadi pemilih yang tercerahkan membutuhkan sedikit usaha untuk mencari informasi yang lebih detail. Informasi ini tentu saja informasi yang bisa terakses dipublik, sebagai contoh informasi dari media massa, internet dan lain-lain. Tapi apakah semua informasi itu bisa dan layak dipercaya? Untuk itulah diperlukan sikap kritis pemilih dalam menyaring informasi yang dia dapat dan memilah-milah mana yang betul-betul obyektif atau tidak.
Pada pandangan saya, hal-hal berikut ini bisa menjadi titik perhatian bagi mereka yang ingin menjadi pemilih tercerahkan dalam memilih pemimpin:

1. Rekam jejak calon
Rekam jejak calon adalah unsur yang paling penting dalam penilaian. Calon yang memiliki rekam jejak yang tercemar, akan lebih baik tidak dijadikan pilihan. Mereka-mereka yang memiliki kasus hukum, pernah dihukum, cacat moral harus segera dihapus dari daftar pilihan. Termasuk dalam hal ini adalah, bagaimana rekam jejak kinerja/profesionalitas calon. Kalau dia seorang birokrat, apakah memiliki prestasi yang menonjol, tidak sewenang-wenang, feodal? Kalau dia seorang pengusaha, apakah termasuk pengusaha yang jujur dan tidak menggunakan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Kalau dia seorang akademisi, apakah termasuk akademisi dengan prestasi dan kinerja yang andal?

2. Keluarga
Latar belakang dan informasi keluarga calon seringkali bisa memberikan refleksi kepribadian dari sang calon. Biasanya karakter asli atau sifat bawaan seseorang bisa tercermin dari keadaan keluarganya. Keluarga yang harmonis, anak-anak yang tidak disfungsional, mawaddah wa rahmah bisa dijadikan rujukan.

3. Visi dan Program Kerja
Visi dan program kerja yang konfrehensif adalah hal berikut yang perlu dilihat. Untuk menilai apakah visi dan program kerja pasangan calon bermutu atau tidak, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

a. Apakah visi dan misi sejalan dengan program kerja yang dikampanyekan? Sebut misalnya jika ada visi untuk menjadikan Kota Makassar menjadi nyaman dan asri, tapi tidak ada/kurang program kerja untuk menambah jalan untuk mengurangi kemacetan, tidak disebutkan berapa taman baru yang harus dibuat, tidak ada program kerja mengatasi persampahan Makassar yang maha tak terurus. Ini menunjukkan visi tidak lebih dari jargon saja.
Untuk visi dan misi yang konfrehensif, setiap calon seyogyanya membuat semacam buku manifesto yang menjabarkan visi beserta seluruh program kerja yang akan dilakukan untuk mencapainya. Buku ini tentunya harus bisa diakses oleh umum, kalau perlu dibagikan ke seluruh masyarakat pemilih agar mereka menjadi pemilih yang tercerahkan.

b. Apakah ada timetable atau tolok ukur waktu untuk mencapai visi dan misi tersebut? Tolok ukur waktu ini penting karena jabatan waktunya terbatas. Oleh karena itu menilai apakah program kerja pasangan calon itu bermutu atau tidak, juga bisa dilihat apakah tujuan yang ditetapkan bisa tercapai dalam masa pemerintahannya. Program yang bombastis dan tidak terukur tentunya bisa dinilai dari kacamata pragmatis seperti ini.

c. Apakah program-program yang dikampanyekan bisa dijalankan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas?

4. Komposisi tim sukses
Kita bisa mengira-ngira bagaimana kualitas visi dan program dari calon pasangan dengan melihat komposisi tim suksesnya. Kalau tim suksesnya lebih banyak berisi orang-orang yang tidak jelas rekam jejaknya, prestasinya, dan kejujurannya, maka sebaik apapun program yang ditawarkan harus diwaspadai. Oleh karena itu rekam jejak tim sukses juga perlu ditelusuri untuk memberikan gambaran yang lebih obyektif.

5. Keterbukaan/transparansi anggaran kampanye
Bukan suatu hal aneh, calon didanai kampanyenya oleh kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Oleh karena itu keterbukaan/transparansi calon juga bisa menjadi tolok ukur dalam memilih calon pemimpin yang bersih dan bertanggungjawab. Pemilih perlu tahu siapa dibelakang calon yang menggelontorkan dana untuk kampanye pemenangan. Karena semua juga tahu, tidak ada makan siang yang gratis.

Disamping jenis-jenis pemilih diatas, masih ada lagi satu jenis pemilih yang memiliki tingkat loyalitas dan rigiditas yang khas. Mereka adalah pemilih yang memiliki seperangkat cara pandang yang membuat mereka akan menggunakan parameter-parameter yang khusus sesuai dengan idealitas yang mereka yakini kebenarannya. Jenis pemilih ini adalah pemilih ideologis. Mereka memiliki cara pandang ideologis yang khas yang tak bisa ditawar dan dikompromikan oleh zaman dan keadaan. Tentu saja mereka akan menilai calon pasangan dari cara pandang ideologisnya, dan sering kemudian mengantarkan mereka untuk golput karena tidak ada satupun calon yang sesuai dengan landasan ideologis yang mereka yakini.

Saya membaca tulisan Prof. Rhenald Kasali, yang diterbitkan di Kompas dan juga diunggah ke Website Rumah Perubahan dengan judul: Rektor-Rektor Administratif. Tulisannya saya kira jauh dari inspiratif dan terkesan patronizing dengan argumen-argumen yang dibumbui tokenisme yang saya kira cukup dangkal. Saya akan jelaskan mengapa demikian.

Beliau mengeluhkan rektor-rektor di perguruan tinggi  negeri di Indonesia sekarang ini yang secara kualitatif menurun dibanding dengan beberapa pendahulu, yang beliau sebut inspiratif dan mampu memimpin perguruan tinggi  yang bersangkutan sebagai barometer perubahan. Hanya saja Rhenald Kasali tidak jelas menyebutkan apa kriteria dia menganggap beberapa mantan rektor   tersebut lebih baik dari rektor-rektor saat ini, di luar cuplikan-cuplikan kiprah dan sepak terjang yang tidak substantif dijelaskan (ini yang saya maksud dengan tokenisme).

Saya kira suatu hal yang lucu, menganggap atau mencap rektor-rektor perguruan negeri sekarang ini sebagai rektor administratif hanya karena alasan mereka tidak menjadi selebriti yang sering tampil di media massa seperti TV dan koran, atau media sosial seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain. Saya kira juga bertambah lucunya kalau kita menganggap bahwa rektor-rektor universitas negeri harus memiliki kualitas orasi yang inspiratif dan persuasif seperti pembicara-pembicara motivational yang bertujuan untuk membangkitkan semangat dan menginspirasi pendengarnya agar mereka tidak mengantuk saat mendengar pidato. Pak Rhenald Kasali mungkin lupa, bahwa tidak semua orang dikaruniai kemampuan orasi yang kuat dan berkarakter. Meski hal tersebut bisa dilatih, namun kemampuan alamiah menjadi orator ulung itu sangat menentukan. Saya kira sama dengan kasus, mengapa sebagian orang diberi kecerdasan yang lebih dibanding yang lain.

Saya kira punca dari asumsi Rhenald Kasali adalah ketidaktahuan beliau terhadap kiprah rektor-rektor perguruan tinggi negeri yang begitu banyak di Indonesia. Salah satu sebabnya adalah kurang terangkatnya kiprah-kiprah mereka di media yang bisa diakses oleh orang banyak. Saya kira kita tidak bisa memungkiri bahwa media massa itu sering bias dan selektif dengan berbagai alasannya, dalam mengangkat berita atau tema untuk ditulis atau ditayangkan. Boleh jadi juga Rhenal Kasali hanya sedikit kurang berusaha untuk mencari informasi kiprah-kiprah rektor berprestasi di tanah air, atau dia menetapkan kriteria hanya berdasarkan popularitas dan selebritas saja seperti yang saya sebutkan di atas.

Menurut saya, menilai kualitas seorang rektor itu yang paling utama adalah dari kinerja berdasarkan tanggungjawabnya sebagai seorang rektor. Rektor yang berkualitas adalah rektor yang bisa memimpin institusinya menjadi institusi yang berkualitas yang senantiasa meningkat menurut standar yang bisa terukur. Karena rektor adalah jabatan birokrat administratif sekaligus akademik, maka standarnya tidak jauh dari hal-hal yang demikian. Adapun kiprah diluar hal tersebut saya kira hanya jadi pelengkap saja. Tentu akan menjadi nilai plus jika rektornya bisa sering tampil jadi narasumber di media massa, atau bukunya menjadi best-seller secara nasional, atau bisa membuat organisasi atau gerakan inspirasional yang bertujuan membuat orang banyak lebih produktif, atau memiliki pemikiran yang maju serta progresif. Hanya saya kurang mengerti, apakah rektor juga diperkenankan membuat organisasi sosial atau apapun namanya yang mengelola sumber daya keuangan yang tak ubahnya seperti bisnis atau mendatangkan keuntungan finansial kepada pribadinya.

Di akhir tulisannya, saya menangkap kekecewaan pribadi  Pak Rhenald Kasali yang mungkin sekali beliau rasakan di kampus tempat dia mengajar (UI). Mungkin beliau putus asa melihat kenyataan bahwa sekarang ini, pemilihan rektor tidak ubahnya telah menjadi ajang politis dimana budaya perkoncoan, partisan, dagang kepentingan bertambah parah. Saya kira saya sama putus asanya dengan beliau melihat pemilihan rektor perguruan tinggi negeri sekarang ini nuansa politisnya semakin kental. Friksi antar fakultas/jurusan, calon beserta pendukungnya sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Pola seperti ini saya kira akan melahirkan pimpinan yang partisan yang bisa menyebabkan universitas terpecah dan tidak harmonis.

Jadi masalahnya ada pada mekanisme pemilihan rektor. Ini yang harus diperbaiki, agar pemilihan rektor jauh dari nuansa politik kotor dan didekatkan dengan mekanisme yang bisa melahirkan rektor berdasarkan visi,  dan prestasi kepemimpinannya. Mekanisme yang bisa melahirkan rektor yang tidak berkinerja auto-pilot, inspiratif, dan tidak mainstream seperti yang diharapkan Pak Rhenald Kasali.

Dengan nuansa politis pemilihan rektor seperti sekarang ini yang penuh dengan friksi dan politik perkoncoan, maka kemungkinan terpinggirkannya kandidat potensial atau pihak yang merasa dirinya potensial akan sangat besar terlebih jika mereka tidak menguasai seni permainan politik dalam hal beraliansi dan berkompromi. Orang-orang yang merasa tersisih ini, meminjam istilah Pak Rhenald, akan keluar dan membangun karirnya dari jendela-jendela kecil yang mereka buka sendiri agar mendapat oksigen yang lebih segar.  Orang-orang seperti ini, mungkin adalah orang yang merasa memiliki kompetensi, bahkan lebih, untuk menjadi rektor namun tersisih dari percaturan dunia birokrasi kampus. Sebuah ironi memang.

Saya menangkap adanya self-projection dari bagian akhir tulisan beliau. Suatu hal yang wajar saya kira bagi orang yang memiliki perspektif yang visioner namun kurang bisa menerapkannya dalam tataran praktis di kampus.  Saya kira kekhawatiran beliau punya landasan, dan perlu menjadi pertimbangan pengambilkeputusan di Kemendiknas, perguruan tinggi, dan pemangku amanah sebagai rektor di seluruh Indonesia.

Insiden penyiraman air oleh Ketua DPP FPI bidang Nahi Mungkar Munarman,  ke muka Thamrin Amal Tomagola yang merupakan Sosiolog dari Universitas Indonesia boleh dibilang sangat memalukan dan tidak seharusnya dilakukan oleh aktivis islam sekelas Munarman. Seorang aktivis islam sesungguhnya harus memberikan teladan pengendalian diri dan amarah yang baik bukan malah mengumbarnya melalui kekerasan fisik seperti yang dilakukan oleh Munarman. Terlebih lagi itu dilakukan kepada sesama muslim dan seorang pendidik seperti Saudara Thamrin Amal Tomagola, yang notabene juga jauh lebih tua dari Munarman. Saudara Thamrin ini sejak dulu memang sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial sebutlah misalnya ketika dia mengatakan bahwa orang Dayak menganggap seks bebas itu hal yang biasa. Dia juga dikenal sebagai pendukung islam liberal dan seringkali komentarnya menyudutkan ormas islam tertentu. Meski demikian kita tetap harus memakai cara-cara ihsan dalam berargumentasi dengannya. Bukan dengan cara kekerasan fisik yang tidak perlu. Toh dia tak mengancam Munarman secara fisik.
Saya yakin, Saudara Munarman hanya khilaf belaka karena kemarahannya yang memuncak. Oleh karena itu sebaiknya dia meminta maaf yang setulus-tulusnya kepada Pak Thamrin Amal Tomagola. Ada baiknya Saudara Munarman merenungkan Firman Allah SWT dalam Surah An Nahl ayat 125:
ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk

Maka berdebatlah dengan santun dan memakai hujjah yang kuat baik secara nash maupun aqli. Kita hanya memiliki kewajiban menyampaikan kebenaran dari Tuhan, tanpa punya kekuatan untuk memberikan hidayah kepada manusia. Hilangkan cara-cara kekerasan dalam berdakwah, karena pemakaian kekuatan (coercive action) adalah domain negara.

Seminggu terakhir kita diramaikan oleh berita baik nasional maupun internasional tentang kabut asap yang melanda negara tetangga Singapura dan Malaysia. Sebenarnya wilayah Indonesia juga terkena seperti di Dumai yang tingkat polusinya juga tidak kalah parah, namun gaung beritanya secara internasional tidak seperti berita kabut asap di negara tetangga terutama Singapura.

Yang jelas sampai saat ini adalah, kabut asap itu sebagian besarnya-kalau tidak mau dikatakan seluruhnya-berasal dari kebakaran (baca:pembakaran) areal gambut dan hutan di daerah Sumatera yang ditengarai dilakukan oleh petani dan perusahaan kelapa sawit yang sedang memperluas lahan perkebunan untuk menanam lebih banyak sawit.Ya, alasan ekonomi untuk memperoleh lebih banyak uang. Memang bukan rahasia lagi, Indonesia memperoleh banyak devisa dari menjual minyak sawit ke dunia. Kita numero uno penghasil minyak sawit.

Untuk lebih banyak mengeruk keuntungan, perusahaan-perusahaan perkebunan sawit itu melakukan teknik “burn and forget” (mengadopsi istilah sistem “fire and forget” persenjataan misil) untuk membersihkan lahan. Sangat murah dan sederhana, tinggal menyediakan korek api dan minyak tanah, bakar di beberapa titik, dan biarkan alam membantu prosesnya. Itulah yang dimaksud “burn and forget system” ala perkebunan sawit Indonesia. Lebih beruntung lagi jika angin sedikit bersahabat dengan tidak bertiup kencang agar tidak membawa asap ke negara tetangga. Soalnya kalau sampai ke negara sebelah, maka urusannya akan lebih ramai secara internasional. Nanti pemerintah kita bisa malu, dan akhirnya akan melakukan kebijakan sedikit terpaksa untuk mengusut pelakunya, seperti yang terjadi saat ini. Perkara apakah kabut asap itu juga mengorbankan penduduk Indonesia sendiri, tidak terlalu penting. Kan mereka rata-rata sudah terbiasa tiap tahun kena asap jahannam ini, dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Pemerintah juga tidak terlalu kalang kabut, toh yang kena kan rakyat sendiri.
Tapi angin tahun ini sedikit tidak bersahabat dengan perusahaan sawit dan pemerintah Indonesia. Makanya, buru-buru Agung Laksono menyalahkan alam sebagai penjahat yang menyebabkan seluruh Singapura dan sebagian wilayah Malaysia diselimuti kabut asap, yang kabarnya baunya cukup menyengat. Coba saja bayangkan berada dalam ruangan yang dipenuhi asap pembakaran sampah. Bernapas pasti akan susah. Tapi versi Agung laksono, jika anda mengeluh batuk-batuk karena asap sampah itu, anda bersifat kekanak-kanakan. Oh ya, kalau mau menyumbang untuk mematikan api, jangan sedikit-sedikit atau seupil, nanti pemerintah akan tolak. Kalau mau nyumbang yang banyakan. Ini kan proyek besar, jadi butuh dana yang besar.

Marty Natalegawa juga ikut nimbrung dalam urusan asap ini. Mungkin pemerintah Indonesia gerah dengan protes dan desakan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura agar Indonesia segera melakukan tindakan konkrit mematikan sumber kiriman asap ini di Sumatera. Memang Singapura rewel dan tidak sesopan Malaysia yang masih adem ayem sampai saat ini. Memang negeri serumpun kita ini pandai menjaga perasaan saudara tuanya. Marty bilang tidak usalah saling menyalahkan dalam urusan asap-mengasap ini. Harusnya negara tetangga malah bersimpati karena kebakaran tersebut. Mungkin Marty lupa bahwa kecelakaan asap ini ada di Indonesia, dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia meski ada juga sinyalemen bahwa perusahaan negara tetangga juga ikut melakukan “burn and forget” ini. Kok Marty begitu geer menggunakan istilah “saling menyalahkan”. Hanya orang gila yang mau menyalahkan negara tetangga dalam peristiwa ini. Lah, negara tetangga salahnya di mana? Perusahaannya ikut terlibat? Lantas mengapa ngeper ketika Singapura minta daftar perusahaan dan mapping konsesinya untuk mengetahui siapa dibalik ini semua, biar Singapura bisa memberikan sanksi ekonomi bagi perusahaannya yang terlibat. Salah satu pejabat senior Indonesia buru-buru memperingatkan agar Singapura jangan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Mungkin pikirnya, apa berani “red dot” melawan raksasa. Indonesia kan dari dulu selalu jadi “bully in the block”. Coba tanya saja “military fanboys” di Kaskus sana, mereka bilangnya “dikencingi” rame-rame saja, nanti juga Singapura tenggelam sendiri.

Semua pertunjukan dagelan ala pemerintah Indonesia ini bukti tambahan betapa banyaknya kita dipimpin oleh orang-orang kurang kompetensinya, dan juga rasa malunya! Mulai dari pemerintah daerah sampai pusat. Semuanya seperti melakukan manajemen pemadam kebakaran. Nanti setelah terjadi, baru bertindak. Kurang antisipatif. Kasus kabut asap ini boleh dikatakan tiap tahun terjadi, hanya saja baru terangkat lagi karena cuaca dan angin tidak bersahabat membawanya ke negeri tetangga. Tapi kok tidak ada tindakan preventif. Kan gampang saja melakukan surveillance dengan satelit untuk melihat hotspot di berbagai daerah. Dari situ, kita bisa memperkirakan kawasan-kawasan konsesi perusahaan mana yang melakukan pembakaran lahan ini. Mereka tentu saja gampang untuk diusut dan dihukum dengan seberat-beratnya. Surveillance ini mungkin saja sudah dilakukan, tapi sebagaimana biasa, kita lemah di penegakan hukum. Terlebih lagi jika perusahaan-perusahaan itu terkait nama-nama orang kuat secara politik dan memiliki jaringan dari pejabat daerah sampai nasional.

Kita perlu berterimakasih kepada Singapura dan tentu saja kepada angin yang tidak bersahabat, karena dengan kejadian ini kita bisa melihat dengan jelas inkompetensi pemerintah kita. Jarang-jarang kan inkompentensi ini mengakibatkan rakyat di negara lain menderita. Namun kita jangan keburu senang dulu. Soalnya orang-orang kita kan banyak yang kulit mukanya setebal kulit badak dan institusi kita kebanyakan bukan termasuk ” learning institutions”. Jadi mungkin sekali kejadian ini akan berulang seperti berulangnya pemilu di negeri ini yang tidak berhenti menghasilkan pemimpin-pemimpin ala kadarnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 670 pengikut lainnya.