Antara bakso babi dan learning institution

Penemuan bakso daging sapi oplosan babi kembali menggegerkan masyarakat terutama umat muslim di Jakarta. Razia yang dilakukan tersebut juga menemukan bakso kemasan dengan stiker halal namun setelah diteliti juga mengandung babi. Perilaku pedagang daging giling serta produsen bakso tersebut telah mencederai prinsip penghormatan kepada ajaran Agama Islam, dan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap hak pembeli yang beragama islam yang berkewajiban mengkonsumsi makanan halal.

Gambar bakso babi dengan sticker halal (dari Kompasiana Kompas)

Gambar Bakso babi dengan sticker halal (dari Kompasiana Kompas)

Kasus ini merupakan tindakan pidana yang harus diusut dengan tuntas dan menghukum siapapun yang terlibat didalamnya dengan hukuman yang setimpal dan pencabutan izin usaha. Tanpa tindakan yang tegas dan keras niscaya ini akan kembali terulang, mengingat kasus sejenis sebelumnya ini juga telah terjadi (kasus abon oplosan babi).

Kasus ini menunjukkan sekali lagi kelemahan pemerintah dalam mengawasi kesehatan dan standar makanan halal yang merupakan tanggung jawab yang diamanahkan. MUI, BPOM, serta dinas terkait di pemda seharusnya melakukan kerjasama yang apik untuk mengawasi para produsen makanan bukan hanya produsen berskala industri besar namunjuga produsen skala kecil seperti UKM. Selama ini kesannya mereka sudah cukup berhasil mengawasi produsen skala industri besar, namun sering kali gagal dalam pengawasan produsen industri kecil. Mengapa ini bisa terjadi?

Disamping menghukum para perilaku kriminal yang terlibat, juga diperlu dikaji apakah aparat pemerintah dan siapapun yang bertanggung jawab dalam pengawasan ini melakukan kelalaian, dan karenanya perlu di beri hukuman  sesuai dengan aturan. Kejadian yang sering berulang ini bisa berarti bahwa tidak ada tindakan hukum yang tegas kepada pelaku kriminal sehingga tidak memiliki efek cegah. Ini bisa pula berarti ada kelemahan dalam sistem pengawasan yang diterapkan selama ini, atau bisa juga hanya aparat yang lalai dalam menjalankan SOP yang sebenarnya mungkin sudah baik.

Oleh karena itu, pemerintah dan aparat yang terkait harus mengevaluasi sistem pengawasan tersebut dan mengumumkan hasilnya kepada khalayak ramai sebagi bentuk akuntabilitas. Selama ini tak ada penjelasan resmi dan tuntas ketika terjadi pelanggaran seperti ini. YLKI harus terus mengikuti proses akuntabilitas ini, dan kalau perlu melakukan tuntutan class action jika memang diperlukan agar aparat tidak lagi bermain-main dalam tugasnya.

Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa mayoritas institusi kita yang diberi tanggung jawab bukan merupakan institusi yang belajar (learning institutions). Institusi yang belajar ini bercirikan kemampuannya untuk selalu memperbaiki diri dan tidak seperti keledai yang terjatuh ke lubang yang sama. Maka kejadian bakso oplosan babi ini sekali lagi menunjukkan bahwa instansi yang bertanggung jawab dalam mengawasi kehalalan produk-produk makanan dan minuman tidak pernah naik kelas alias stagnan.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka stagnan? Mengapa mereka tidak pernah belajar dari pengalaman dan kesalahan?

Ini yang membutuhkan kajian yang mendalam. Kalau apa yang saya tangkap dari talk show round table di TV One semalam (2012/12/19), nampaknya masalah kembali lagi ke jumlah personel pengawas dan keterbatasan jumlah dana. Alasan klise yang tak pernah habis. Kambing hitam ini seharusnya sudah lama dipotong agar tidak menjadi keranjang sampah tiap kali terjadi kesalahan dalam melakukan tanggung jawab. Alasan kekurangan dana? Bukankah dana bisa dialokasikan dan diprioritaskan. Anggaran APBD DKI Jakarta saja ada sekitar 40 trilyun pertahun. Tidak bisakah ada prioritas terhadap mata anggaran tertentu yang membutuhkan dana yang mendesak. Banyak laporan aktivis anti korupsi yang menunjukkan bahwa banyak sekali mata anggaran yang tidak penting beserta mark up nya tiap tahun. Kita memang tidak pernah berhenti bermasalah dengan efisiensi anggaran. APBD dianggap kue yang harus dibagi sama rata sama rasa padahal ada hal-hal yang harus dprioritaskan.

Lantas alasan kekurangan personel? Bukankah selama ini  pemerintah selalu berteriak bahwa PNS kita terlalu banyak sehingga membebani anggaran. Ini menunjukkan kita tidak kekurangan personel, tapi kita kurang dalam manajemen personel. Pengangkatan pegawai yang tidak jelas dan tidak diperlukan saya yakin merupakan ciri dari birokrasi kita secara umum. Apa yang menjadi penting sekarang adalah memberdayagunakan PNS kita yang kononnya jumlahnya terlalu banyak itu. Alih tugas dan fungsi bisa dipertimbangkan agar sektor-sektor yang membutuhkan banyak personel seperti dinas-dinas yang terkait dalam pengawasan makanan memperoleh alokasi pegawai yang cukup. Ini tentunya tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dengan sekejap mata. Perlu pelatihan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang intensif untuk mereka agar bisa menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Dengan kebijakan ini niscaya tidak ada lagi pegawai yang santai dan makan gaji buta.

Dalam institusi yang belajar, peran pimpinan adalah hal yang utama. Pemimpin dituntut punya visi yang jelas dan dilengkapi dengan kreatifitas dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan pekerjaan. Institusi keledai seharusnya segera dibersihkan dari pemimpin-pemimpin yang tidak cerdas dan tidak kreatif. Kalau tidak, malah mereka yang kemudian akan melestarikan status quo. Paradigma pemimpin autopilot harus diubah untuk kemajuan bersama. Ciri pemimpin autopilot itu adalah miskin inovasi, kreasi, dan penuh dengan rutinitas yang itu-itu saja.

Banyak penyebab mengapa kita banyak memiliki tipe pemimpin autopilot ini. Pertama, pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang bukan berdasarkan meristokrasi atau atas dasar kecakapan. Pemilihan pemimpin berdasarkan kronisme dan perkoncoan adalah hal yang umum di seluruh tanah air. Ini bisa berpunca dari otonomi daerah yang kebablasan. Betapa banyak bupati dan walikota kita yang tidak berprestasi yang dipilih secara langsung oleh rakyat? Saya kira mayoritas. Raja-raja kecil di daerah ini banyak yang memilih pemimpin dan pejabat bawahannya berdasarkan faktor like dan dislike bukan berdasarkan kompetensi. Ini lah yang melahirkan institusi keledai dan institusi `asal ada`. Sebaiknya pemimpin kabupaten dan kota dipilih oleh gubernur berdasarkan meristokrasi. Pemimpin provinsi bisa tetap dipilih oleh rakyat. Dengan demikian kita bisa menghemat anggaran pemilu-kada dan mengurangi kerusuhan selama dan pasca pemilu-kada yang banyak terjadi.

Kedua, budaya korupsi dan feodal dikalangan para pejabat dan pimpinan yang mematikan masukan dan kritik bawahan. Ini mengakibatkan ketakutan dikalangan bawahan untuk bersuara. Banyak pegawai atau bawahan yang terpasung kreatifitasnya hanya karena takut dengan pimpinan yang otoriter. Kedudukannya bisa terancam jika tidak dianggap loyal kepada pemimpin. Loyalitas ini sampai pada tahap loyalitas dalam melanggar hukum seperti melakukan korupsi berjamaah.

Ketiga, kurangya apresiasi kepada pemimpin yang kreatif dan berintegritas. Ini dikarenakan oleh situasi dan kondisi lingkungan kerja yang tersaturasi oleh budaya kerja autopilot. Tak ada insentif untuk mereka yang berintegritas dan kreatif. Malah kadang mereka bisa tersingkir karena harus berhadapan oleh tembok budaya feodal yang tidak berintegritas. Kurangnya apresiasi terhadap pemimpin yang berintegritas dan kreatif ini bisa datang dari pemerintah sendiri dan juga masyarakat. Tidak jarangkan kita mendengar adanya bupati atau walikota yang terkait pidana korupsi yang terpilih kembali. Masyarakat kita masih perlu pendidikan politik yang memadai.

Iklan

Tak rugikah kita menghapus IPA di sekolah dasar?

Saya salah satu anggota masyarakat yang sangat kecewa dengan adanya rencana Pemerintah menghapus mata pelajaran IPA di sekolah dasar dalam Kurikulum baru yang dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan alasan apapun, saya kira penghapusan ini akan menggerus kesempatan anak-anak kita untuk mengenal sains dalam usia dini. Padahal pengenalan sains dalam usia dini ini,  bisa menjadi dasar yang baik untuk mengembangkan minat mereka untuk belajar sains ditingkat yang lebih tinggi.

Mendikbud sendiri membantah bahwa pelajaran IPA dan  IPS ini akan dihapuskan, namun akan diintegrasikan ke dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Saya sendiri merasa heran, bagaimana pelajaran IPA bisa diintegrasikan ke dalam pelajaran Bahasa Indonesia padahal keduanya punya karakteristik yang berbeda. Bahasa Indonesia akan mengajarkan kemampuan bahasa yang baik dan benar yang dari pemahaman saya sudah menitikberatkan kepada kecakapan berkomunikasi yang benar dan efektif, sedangkan IPA dimaksudkan untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar hukum alam secara sederhana. Tujuannya beda, sehingga evaluasinya juga akan berbeda.

Menurut saya akan lebih masuk akal jika pelajaran Matematika diintegrasikan dengan IPA. Anak-anak akan diajarkan konsep dasar ilmu alam dikombinasikan dengan pelajaran berhitung. Sebagai contoh gampang, anak-anak mungkin bisa belajar berhitung dengan diberikan gambar benda-benda di Tata Surya sekaligus menjelaskan nama-namanya.

Pemerintah berencana sebelum dipakainya Kurikulum baru ini, masyarakat akan diberikan kesempatan untuk  menanggapinya dan memberikan masukan. Saya kira ini langkah yang bagus, dan menuntut kita semua yang peduli akan nasib anak-anak kita di masa depan untuk meluangkan waktu untuk sekedar memberi masukan kepada pemerintah. Oleh karena itu wahai para pakar ilmu pendidikan, ilmuwan, insinyur, peneliti dan siapa saja yang punya kesempatan, berilah pendapat kalian.

 

 

 

 

Ketika negeri ini menjadi perokok berat

Sebuah survey yang disponsori organisasi kesehatan dunia WHO dan badan kesehatan AS Centers for Disease Control and Prevention merilis hasil surveynya yang sangat memprihatinkan. Sekitar 67% laki-laki diatas 15 tahun di Indonesia merokok. Ini berarti dua dari tiga laki-laki dewasa merokok di Indonesia.

Sungguh ironis, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan gagal melawan perusahaan rokok dan para pendukungnya. Pemerintah seakan menutup mata dan pasrah selama ini, atau barangkali membiarkan peracunan masyarakatnya atas nama cukai rokok dan membiarkan dirinya dibully oleh  masyarakat yang mengatasnamakan dirinya petani tembakau. Entah sampai kapan negeri ini akan dikuasai oleh para cukong tembakau? Hanya pemerintah sendiri yang tahu, karena merekalah yang memiliki kekuatan dan kewenangan menghentikan kelewatbatasan ini.

Anehnya, suara masyarakat luas, LSM, mahasiswa-mahasiswa seantero negeri ini seakan bungkam, atau kalaupun ada sangat lirih menentang dominasi iklan rokok yang bertebaran di lingkungan dan media-media. Adakah ini pertanda suara ini dikekang, dikerangkeng, ataukah hanya kalah duit dalam menkampanyekan bahaya rokok ?

Namun yang jelas, siapapun dia yang mencoba melawan angin puting beliung rokok ini akan kalah tanpa dukungan pemerintah. Karena pemerintahlah yang memiliki kekuatan untuk membatasi iklan rokok dan menkampanyekan bahaya rokok secara intensif dan ekstensif, yang memang selama ini absen alias impoten.

Maka saksikan dan tunggulah akibat puting beliung rokok ini pada masyarakat dan negara. Porak-porandanya kesehatan masyarakat luas akibat rokok telah terlihat dan akan semakin dahsyat di masa yang akan datang. Anehnya pemerintah masih lamban meski saya kira mereka tahu statistiknya. Mengapa pemerintah sedemikian kecut, tak bernyali melindungi masyarakatnya dari bahaya rokok? Bukankah masyarakat kita ini masyarakat yang muda, mayoritas penduduknya adalah orang muda yang akan menjadi tulang punggung perekonomian di masa yang akan datang. Kalau masyarakat produktif ini kecanduan tembakau, apa jadinya perekonomian kita di masa yang akan datang.

Kita seakan membunuh diri kita sendiri secara perlahan-lahan.

Inilah negeri para bedebah.

Indonesia-Australia: cycles of love and hate relationship?

The “ups and downs” relationship between Indonesia and Australia seems to be cyclical. In the early days of Republic of Indonesia, Australia played a very substantial support to Indonesian people’s struggle for independence exemplified by the boycott of Dutch vessels by Australian waterside workers. This episode may be not known by younger generations in Indonesia and Australia, but it will stay there as a history which shows that the relationship between these two countries started out warmly and friendly.

The relationship then hit the bottom in 1960s when President Sukarno regime opposed the establishment of Confederation of Malaysia leading to the well known confrontation era. Australia stood side by side with Britain against Indonesia which became aggressive in the political as well as military front. Left leaning tendency of Sukarno regime is perceived by Australia as a threat. Both government became suspicious each other and it pulled their people apart.

The relationship then normalized during Suharto regime interspersed with mild disruption on several issues such as East Timor and Irian Jaya. Issue on the death of five Australian journalists in Balibo allegedly murdered by the Indonesian military who did clandestine military operation prior to full invasion on East Timor is still dragging nowadays at least at the Australian people level. However the relationship during Suharto era though was not excellent but relatively quiet.

East Timor independence process again dragged down and soured the relationship to the brink of collapse as both countries” military establishment literally stood face to face in East Timor peppered by several serious incidences. Psyche of both people was also significantly affected by this East Timor issue. Indonesian people until nowadays are still questioning Australia intention in Papua as a backdrop of the East Timor episode. Australian people are also seemingly urging their government to proactively address the issue of Papua where they believe serious human right violation by Indonesian military constantly occurs.

Under President Yudhoyono Indonesia-Australia relationship flourishes and has been perceived best level ever achieved at least in government to government level. The exchange bilateral visit by countries’ elites, increasing two way trade and investment, increasing Australian aid to Indonesia, may showcase this closer relationship. However as in the past, this relationship is also strained currently by few serious issues such as uproar (restricted to Australian side) related to Australian exported cattle inhuman handling  in Indonesian abattoirs which led Australia stopping unilaterally cattle export to Indonesia which prompted the latter to slash the import quota later on which is  widely perceived as a tit for tat response to Australia, boat immigrants who use  Indonesia as a transit before going to Australia to name a few.

All this cycles of seemingly love and hate relationship is actually normal between countries which are situated very close each other. The main cause of these cycles is that both countries are just pursuing their national interest, nothing more. To say that this also has something to do with different culture between the two is somewhat misleading. Indonesia and Malaysia have strong cultural ties but they both often spat each other because of pursuing national interest albeit that strong grass root emotional dimension is involved in some cases.

Future flare ups between these two countries are quite expected. All we need is a risk management to avoid any straining issues become worse. Apart from this is a close communication between political elite, and free and responsible media as well as strong civil society especially in Indonesian side. It is well known that Indonesian media frequently blow up many small issues into serious ones which may stir up strong emotional repercussion for Indonesian people.

Close communication and consultation between the two governments are necessary to avoid misunderstandings and suspicions in any sensitive issues. The issue handling of US Marine stationing in Darwin may provide the best example why communication and consultation are necessary to smooth any potentially sensitive issues properly.

Corruption: elite’s abuse of power goes without deterring punishment

It goes without saying that power tends to corrupt. From benign to malignant power abuses all have been displayed in the Republic’s decades of independence. Physical atrocities such as politically related tortures and killings with impunity, activist kidnappings to “economic terrorism” in the forms of corruption, cronyism were all hallmarks of the New Order regime. Even with advent of Era of Reformasi after the toppling of strongman Suharto in 1998 the power abuse is obviously remaining and to some extent getting worse in some parameters.

Some observers have suggested that “economic terrorism” in the form of corruption is getting wilder and expanding in the reformation era. Both quantity and quality of corruption has increased in spite of the establishment of KPK or Corruption Eradication Committee. In the New Order era, it is suggested that corruption was centered around the executives/bureaucrats but nowadays this crime has widened and deepened into legislative and judicative bodies. Furthermore, with the establishment of decentralization in the government, officials in regional government levels also increasingly share the crime.

Many commentators have weighed in the opinion that KPK has failed to do its job in stemming the corruption by citing the never ending of new emerging cases. Specifically there are claims that prevention arm of KPK action is not showing any progress as hoped. While those claims worth addressing, they should not distract KPK from focusing on corruption investigation.

In the realms of crime deterrence, ones need to understand that severe punishment is an integral part. Severe punishment in the forms of  life imprisonment and capital punishment are consequently needed to give deterrence to potential criminals. It is widely accepted that corruption is an extraordinary crime with huge implication to people, so the punishment also should be extraordinary to severely diminish motivation to do it. Although the law or UU Tipikor opens the possibility of capital punishment, up to now not a single verdict has been delivered. We will wait whether Nazaruddin case will be the first example of capital punishment remembering that it may have involved huge amount of money, more than 6 trillions rupiah. This case also draws public attention and requires huge government energy which may fit the extraordinariness warranting severe punishment. In the mean time, let justice takes its course.

Corruption in large scale is only possible if done by elites. More often than not it also requires collaborations of many people (dubbed korupsi berjamaah in indonesian). Elites abuse their power in order to gain wealth for their selves or own groups. So it is highly demanding to punish the elites with the maximal penalties. What I mean elites here are the persons who are entrusted with political power to plan, execute, and evaluate policies and programs which may affect people life. Also including in this category is the law enforcement officials.

It goes without saying that corruption is a form of “economic terrorism” and it goes without saying that without severe punishment it will flourish as ever perhaps because it offers potential and huge rewards, in contrast to the light and dwarf punishment. If we continue to punish corrupt people lightly, then potential corrupt people may say: corruption is worth trying, you get huge sum of money easily by your power, if there is possibility of unluckiness of you getting  caught by the authorities, you will get  a few years in jail with possibility to get out occasionally in the weekends and to get regular remission. What a wonderful world is Indonesia for corrupt people.

Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih: Perspektif Selintas tentang Kiprahnya, Menghalau Prasangka Buruk

 

Secara tak terduga dokter Endang Sedyaningsih diangkat menjadi Menteri Kesehatan yang baru di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II mengalahkan spekulasi kuat sebelumnya yang memperkirakan Nila Anfasa Moeloek yang akan menggantikan Siti fadilah Supari. Pilihan yang tak diduga-duga bahkan oleh Bu Endang sendiri seperti pengakuannya, sangat wajar akan menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat terlebih lagi alasan mengapa Bu Nila digantikan tidak jelas. Pemerintah atau lebih tepatnya SBY pasti akan beralasan bahwa hal itu adalah hak prerogatif presiden.

Mengenai Endang sendiri, kalau saya tidak salah ingat, beliau pernah mengasuh rubrik kesehatan di majalah anak-anak Ananda. Saya cukup sering membaca Majalah Ananda ketika masih SD dulu. Mungkin saja saya salah.

Sebagai wanita karir di Depkes, saya kira beliau punya pengalaman mengenai birokrasi di sana dan bisa menjadi modal untuk melakukan reformasi yang sangat diperlukan di Departemen Kesehatan. Reformasi dan kebijakan publik yang lebih dibutuhkan dan tepat sasaran ke rakyat tentunya. Ke depan tantangan berat dalam jangka menengah/panjang bagi Departemen Kesehatan adalah memastikan cakupan Jamkesmas yang makin meluas sehingga seluruh masyarakat bisa menikmati pelayanan kesehatan yang berkualitas dan murah. Salah satu masalah penting dalam hal ini, setidaknya dalam jangka pendek adalah penyediaan obat murah yang berkualitas, dan upaya untuk mendorong, kalau perlu memaksa dokter untuk memakai obat generik dalam setiap resepnya kalau memang tersedia. Pilihan ke obat mahal hanya bisa dilakukan jika sediaan generik tidak ada sama sekali atau tidak mencukupi. Bisakah Bu Endang melakukan ini? Mengingat ada kabar burung bahwa dia dipilih karena dekat dengan kepentingan Amerika Serikat (baca NAMRU). Kita tentu tahu bahwa kapitalis Amerika tidak menginginkan adanya program obat murah seperti ini karena kepentingan perusahaan-perusahaan obat raksasa.

Saya mencoba menelusuri track record beliau di penelitian dengan mencarinya di Google Scholar, dan hasilnya cukup impressif. Beliau menjadi coauthor di banyak paper ilmiah di berbagai jurnal internasional yang cukup bergengsi. Dapat saya simpulkan bahwa beliau adalah seorang ilmuwan. Beliau banyak bergelut di bidang penyaikit menular tropis terutama virus flu burung (avian flu). Sebagai seorang ilmuwan tentu kita mengharapkan beliau memiliki objetivitas dan integritas yang tidak bisa dibeli oleh alasan apapun. Namun perlu kita maklumi pula jabatan sebagai menteri sangat berbeda dengan jabatan sebagai peneliti. Seorang menteri adalah pengambil kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap rakyat banyak. Kalau menteri melakukan kesalahan atau kebijakan yang tidak optimal, maka ada kemungkinan rakyat dan negara akan mendapatkan efek negatifnya baik dalam jangka pendek maupun panjang. Saya sendiri melihat bahwa sudah saatnya penelitian-penelitian medis di tanah air lebih ditingkatkan terkait dengan masalah-masalah yang memiliki potensi menimbulkan bencana epidemik seperti masalah penyebaran berbagai virus flu dari berbagai jenisnya. Penelitian ini tentunya diharapkan bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk lebih mandiri sekaligus membuka lebar-lebar kerjasama dengan ilmuwan-ilmuwan dari luar atas dasar pengembangan pengetahuan dan menghindari motif-motif ekonomis. Bukan berarti bahwa hasil penelitian tidak boleh atau haram hukumnya untuk ditransformasi menjadi teknologi untuk kepentingan umat manusia, namun diperlukan upaya-upaya serius agar penelitian bisa ditransformasi menjadi produk yang murah dan terjangkau bagi seluruh umat manusia. Ini tentunya sangat sulit, namun kalau kita mau tentu bisa. Mulai dengan kebijakan untuk memperkuat kemandirian kita.

Kontroversi mengenai isu menjual virus yang dihembuskan oleh media seharusnya tidak boleh terjadi tanpa bukti yang kuat. Dalam dunia penelitian kadang karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, suatu penelitian harus dilakukan di luar negeri. Kesan saya, mungkin saja Bu Endang mesti membawa sample flu burung ke luar negeri karena alasan ini, bukan karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, kepada menteri yang baru, agar bisa  menepis isu ini, tentu perlu membuktikan kebijakannya ke depan untuk memberdayakan penelitian virology di Indonesia, sehingga kemandirian kita untuk meneliti dan memproduksi vaksin sendiri bisa terwujud. Adalah alasan yang tidak masuk akal untuk melarang membawa sample virus yang berpotensi mengakibatkan pandemik ke luar negeri untuk di teliti ( untuk pembuatan vaksin yang mendesak umpamanya) sementara di dalam negeri kita tidak memiliki fasilitas dan kemampuan untuk menilitinya.  Alasan nasionalisme sempit harus dijauhkan dari dunia penelitian, mengingat penelitian itu tidak mengenal tapal batas. Kolaborasi dari penelitian dari berbagai bangsalah yang membawa kemajuan seperti sekarang ini. Jadi inti masalah sebenarnya adalah bagaimana memberdayakan  penelitian yang mandiri agar kita bisa berkontribusi lebih banyak baik untuk masyarakat dan dunia ilmu pengetahuan.

Isu jual beli virus ini hanya kabar burung sepanjang keyakinan saya. Dan Ibu Siti Fadilah pasti tahu bahwa itu tidak terjadi. Permasalahan hangat yang terjadi terkait dengan proses virus sharing antara Pemerintah Indonesia dan Lembaga Kesehatan Dunia WHO, sebenarnya hanya karena Indonesia dalam hal ini Departemen Kesehatan merasa tidak diberikan penghargaan yang lebih dari WHO dan negara-negara maju pembuat vaksin yang menggunakan sample virus dari indonesia. Ini bisa dibaca dalam salah satu review article di Annals Academy of Medicine Singapore yang terbit tahun 2008 yang berjudul: Towards Mutual Trust, Transparency and Equity in Virus Sharing Mechanism: The Avian Influenza Case of Indonesia yang penulis-penulisnya (jangan kaget) adalah Bu Endang R Sedyaningsih, Siti  Isfandari, Triono Sundoro, dan mantan Bu Mentri Siti Fadilah Supari sendiri. Dalam artikel tersebut jelas sekali pendirian Bu Endang dan tentu saja Bu Siti Fadila tentang perlunya negara berkembang juga turut menikmati vaksin dari negara maju yang menggunakan sample dari negara berkembang sebagai bahannya dengan harga yang murah. Jadi jelas sekali tuduhan tersebut bisa diyakini tidak benar.

Abstrak dari review artikel tersebut

Abstrak dari review artikel tersebut

Terakhir buat Bu Endang, mungkin ada baiknya bila dalam jangka pendek, pemerintah segera melakukan vaksinasi flu babi dan flu burung gratis bagi masyarakat terutama golongan yang paling beresiko seperti pekerja medis, anak-anak dan ibu hamil serta lansia. Ini mengingat ancaman penyebaran flu ini sangat besar. Vaksinasi adalah upaya pencegahan yang paling efektif dibanding dengan memasang skrining dan sensor di bandara dan pelabuhan. Pencegahan lebih baik daripada mengobati dan mengisolasi.

Bisakah ibu melakukan ini dalam waktu 100 hari mengingat ancaman itu ada di depan mata. Kita tunggu bu Endang,  kiprahnya. 

 

Kasus Dendeng Sapi Campur Daging Babi: Bukti Teledornya Pemerintah

Kasus dendeng sapi yang dicampur dengan daging babi (seperti yang diberitakan di sini)adalah bukti sekian kalinya betapa pemerintah baik pusat maupun daerah belum belajar banyak dari kasus-kasus makanan kemasan yang merugikan masyarakat. Mungkin masih segar dalam ingatan kita kasus makanan yang dicampur bahan pengawet mayat formalin beberapa waktu lalu yang menimbulkan kehebohan sesaat, namun setelah itu reda kembali.

Masyarakat kita memang terlalu sering cepat lupa, dan ini juga telah turut sedikitnya memberi ruang kenyamanan (comfort zone) bagi pihak berwenang pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan makanan untuk tidak bertindak preventif terhadap kasus-kasus yang bisa merugikan masyarakat seperti ini. Yang ada adalah tindakan reaktif setelah kasus terjadi dan telah memberikan kerugian.

Cukup sederhana saja konsep preventif itu, cukup dengan menerapkan aturan tentang informasi kemasan yang wajib dicantumkan produsen termasuk di dalamnya bahan-bahan atau ingredients, kandungan gizi, masa kadaluarsa yang seragam dan konsisten, logo halal dari MUI yang bentuknya dibuat sedemikian rupa yang tidak bisa dipalsukan (hologram?) yang tentu harus diback up dengan sidak atau verifikasi dan pengujian secara berkala, pemberian sanksi yang tegas bila melanggar (jangan seperti kasus ini dimana aparat pemerintah saling tunjuk hidung siapa yang bertanggungjawab, bahkan dalam hal siapa yag betanggung jawab terhadap proses penarikan).

Di indonesia, kita tidak kekurangan orang pintar tetapi kekurangan orang berintegritas dan berjiwa pelayan bagi masyarakat. Kita sudah terlalu sering memiliki konsep yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan,namun dalam pelaksanaannya tidak memberikan hasil sesuai tujuan, karena adanya fakta bahwa integritas banyak orang di negara kita gampang dibeli oleh uang meskipun itu merugikan masyarakat luas.

Berikut Gambar produk bercampur babi tersebut (dari Kompas online):

dendeng-babi

dendeng-babi-2

dendeng-babi-3

dendeng-babi-4