Akil Mochtar dan Menyayangi Koruptor

Kasus tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentak publik Indonesia. Tiba-tiba semua orang dan media massa ramai berkomentar dan menganalisis dari berbagai macam sudut pandang. Perhatian kita seakan terfiksasi dengan kasus ini untuk sementara sebagaimana kasus-kasus korupsi high profile yang ditangani KPK sebelumnya.

Saya yakin sebagian besar dari kita, kalau bukan semuanya, membenci korupsi. Kita sadar betapa korupsi akan membawa bencana yang besar kepada negara dan masyarakat. Korupsi adalah perbuatan yang sama atau bahkan lebih buruk daripada mencuri dan merampok. Korupsi dilakukan oleh orang diamanahi tanggungjawab untuk tidak korupsi, disumpah untuk menjalankan tugas dan jabatan sejuju-jujurnya. Korupsi merupakan cerminan keserakahan yang tidak terkendali menembus batas-batas moral, hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pertanyaannya sekarang adalah sampai kapan kita akan mengulang-ulang episode seperti ini. Episode keriuhan pengungkapan kasus korupsi selama beberapa saat, yang kemudian akan berakhir seiring berjalannya waktu, hanya untuk menunggu keriuhrendahan dan gegap gempita dari kasus korupsi yang lain? Episode yang menyerupai sinetron-sinetron tv, hanya saja dengan tema yang sama dengan pelakon yang berbeda. Anehnya, kita seakan tidak bosan melihat dan menganalisis kasus per kasus, merangkai cerita dari satu pengamat ke pengamat yang lain, tapi seakan lupa bahwa inti cerita sama saja. Intinya ada orang yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan ekonomi pribadi dan atau orang lain yang merugikan negara dan rakyat bukan saja secara ekonomi, tapi lebih jauh dari itu mematahkan sendi-sendi perikehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Satu-satunya alasan kenapa korupsi masih terus tak terkendalikan adalah tidak efektifnya hukuman para koruptor memberikan efek pencegahan kepada orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Hukuman bagi koruptor sangat ringan dibanding kejahatan yang mereka lakukan. Kita terlalu menyayangi para koruptor yang tidak berhati dan tak punya rasa malu itu.

Ini tentu bertolak belakang dengan hukuman yang kita berikan kepada para tertuduh teroris dan pengedar narkoba yang sering dijatuhi hukuman mati bahkan ditembak di tempat oleh aparat keamanan. Padahal korupsi dalam pandangan saya jauh lebih jahat karena dilakukan oleh orang yang diserahi amanah jabatan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Hukuman yang ideal dan efektif itu memiliki setidaknya tiga ciri. Yang pertama ianya memiliki fungsi kaffarah bagi pelakunya. Fungsi kaffarah ini adalah fungsi penyucian jiwa dan fisik bagi si perilaku. Dalam pandangan Islam, fungsi kaffarah ini akan menghapus dosa pelaku kejahatan, dan menghilangkan azab di hari akhir.

Yang kedua, hukuman itu harus memiliki efek cegah (deterrence) bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Untuk itu, hukumannya harus yang setimpal dan memiliki efek teror. Dalam sudut pandang ini, koruptor sebenarnya layak untuk diberikan hukuman mati. Hanya dengan hukuman semacam ini, insentif untuk menjadi koruptor bisa diperkecil. Dengan tingkat hukuman koruptor yang mayoritas dibawa 10 tahun, maka efek teror tidak ada sama sekali. Mungkin banyak yang malah berpikir, peluang untuk kaya raya dengan bermilyaran uang lebih tinggi dibanding dengan peluang tertangkap oleh KPK. Tertangkap pun hanya kesialan belaka, dan hukumannya juga tak perlu ditakuti.

Yang ketiga, hukuman itu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Saya yakin kalau kita mengadakan jejak pendapat kepada masyarakat luas tentang hukuman yang pantas bagi koruptor, sebagian besar masyarakat akan setuju bahwa hanya hukuman mati yang pantas bagi para koruptor kakap.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita mulai berpikir untuk menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Kita tidak boleh lagi menyayangi para koruptor dengan memberikan hukuman yang sangat ringan. Wacana ini harus segera diangkat dan diimplementasikan sesegera mungkin. Saya yakin dengan memberlakukan hukuman mati bagi koruptor, kasus-kasus korupsi bisa sangat berkurang.

 

 

 

 

Iklan

Corruption: elite’s abuse of power goes without deterring punishment

It goes without saying that power tends to corrupt. From benign to malignant power abuses all have been displayed in the Republic’s decades of independence. Physical atrocities such as politically related tortures and killings with impunity, activist kidnappings to “economic terrorism” in the forms of corruption, cronyism were all hallmarks of the New Order regime. Even with advent of Era of Reformasi after the toppling of strongman Suharto in 1998 the power abuse is obviously remaining and to some extent getting worse in some parameters.

Some observers have suggested that “economic terrorism” in the form of corruption is getting wilder and expanding in the reformation era. Both quantity and quality of corruption has increased in spite of the establishment of KPK or Corruption Eradication Committee. In the New Order era, it is suggested that corruption was centered around the executives/bureaucrats but nowadays this crime has widened and deepened into legislative and judicative bodies. Furthermore, with the establishment of decentralization in the government, officials in regional government levels also increasingly share the crime.

Many commentators have weighed in the opinion that KPK has failed to do its job in stemming the corruption by citing the never ending of new emerging cases. Specifically there are claims that prevention arm of KPK action is not showing any progress as hoped. While those claims worth addressing, they should not distract KPK from focusing on corruption investigation.

In the realms of crime deterrence, ones need to understand that severe punishment is an integral part. Severe punishment in the forms of  life imprisonment and capital punishment are consequently needed to give deterrence to potential criminals. It is widely accepted that corruption is an extraordinary crime with huge implication to people, so the punishment also should be extraordinary to severely diminish motivation to do it. Although the law or UU Tipikor opens the possibility of capital punishment, up to now not a single verdict has been delivered. We will wait whether Nazaruddin case will be the first example of capital punishment remembering that it may have involved huge amount of money, more than 6 trillions rupiah. This case also draws public attention and requires huge government energy which may fit the extraordinariness warranting severe punishment. In the mean time, let justice takes its course.

Corruption in large scale is only possible if done by elites. More often than not it also requires collaborations of many people (dubbed korupsi berjamaah in indonesian). Elites abuse their power in order to gain wealth for their selves or own groups. So it is highly demanding to punish the elites with the maximal penalties. What I mean elites here are the persons who are entrusted with political power to plan, execute, and evaluate policies and programs which may affect people life. Also including in this category is the law enforcement officials.

It goes without saying that corruption is a form of “economic terrorism” and it goes without saying that without severe punishment it will flourish as ever perhaps because it offers potential and huge rewards, in contrast to the light and dwarf punishment. If we continue to punish corrupt people lightly, then potential corrupt people may say: corruption is worth trying, you get huge sum of money easily by your power, if there is possibility of unluckiness of you getting  caught by the authorities, you will get  a few years in jail with possibility to get out occasionally in the weekends and to get regular remission. What a wonderful world is Indonesia for corrupt people.

Antara Korupsi dan Penyakit Infeksi

Entah sudah berapa banyak tulisan yang telah dihasilkan oleh anak negeri ini membahas betapa mengerikannya tingkat korupsi di Indonesia. Korupsi yang telah membudaya hingga sudah masuk dalam sumsum perikehidupan di segala aspek dan sektor kehidupan. Kalau mengibaratkan korupsi dengan penyakit infeksi, mungkin kondisi korupsi diIndonesia sudah masuk infeksi sistemik yang mengancam jiwa yang pengobatannya hanya bisa dilakukan dengan langkah radikal serta kombinasi antibiotik. Bakteri korupsi diIndonesia boleh dibilang sudah kebal dengan antibiotik biasa alias sudah resisten, jadi mau tidak mau harus diterapi dengan antibiotik baru yang lebih kuat.

Sebagaimana dengan infeksi sistemik, korupsi di Indonesia sudah menimbulkan gejala-gejala yang mematikan. Bakteri korupsi sudah menginfeksi semua organ-organ vital dalam tubuh negara ini. Organ-organ vital dalam tubuh negara  itu tentunya adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Organ-organ vital yang terinfeksi ini sudah pasti akan menjadi sumber infeksi organ-organ yang lain karena sebagaimana tubuh, negara adalah sebuah sistem, maka kerusakan atau infeksi di satu bagian akan menyebabkan bahagian lain menjadi terpengaruh atau ikut sakit. JadilahIndonesia negara yang sakit.

Bukti sakitnya negara ini sudah banyak dibahas oleh para pemerhati dan pejuang anti korupsi. Akibat sakit ini ,  ujung-ujungnya adalah pembangunan yang terhambat untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan berkesinambungan.

Dibawah ini saya daftarkan lagi beberapa gejala-gejala infeksi korupsi sistemik di negara ini.

1. Bocornya anggaran negara

              Anggaran negara baik pusat dan daerah sudah bukan rahasia lagi sering menjadi ajang korupsi tiga organ vital di negara ini. Kasus Nazaruddin yang mencuat belakangan ini secara gamblang menunjukkan betapa korupsi anggaran pembangunan dilakukan secara berjamaah. Di tingkat legislatif terutama di badan anggaran  infeksi korupsi bisa berawal. Perencanaan jumlah anggaran dan proyek-proyek yang akan dilakukan akan menjadi ajang tawar-menawar antara anggota DPR dan pemerintah dan tidak menutup kemungkinan pihak ketiga yang sudah digadang-gadang akan memenangkan tender proyek yang akan dilaksanakan. Maka tidak aneh semua pihak akan dapat cipratan. Pengusaha akan mendapat proyeknya, yang tentu saja anggarannya sudah digelembungkan, anggota DPR nakal akan mendapat fee alias uang balas jasa, dan  oknum nakal pemerintah juga akan kebagian. Agar keamanan konkalikong ini bisa dijamin, maka aparat penegak hukum juga mesti dapat jatah. Bukan hal yang aneh, polisi atau jaksa mencari-cari masalah dalam sebuah proyek, hanya untuk mendapatkan jatah uang proyek, agar masalah tersebut tidak diusut.

Boleh dibilang, anggaran negara baik di pusat atau di daerah yang menjadi pusat aktivitas korupsi di tanah air.

2. Keluarnya kebijakan negara yang ngawur

              Baik di pusat dan daerah kebijakan yang ngawur cukup sering terjadi. Tapi frekuensi di daerah sangat mungkin jauh lebih banyak, mengingat mereka jauh dari hingar bingar media dan kultur masyarakat yang masih bersifat tradisional yang asal menerima dan cari aman. Kebijakan yang tidak pro rakyat, kebijakan yang menghamburkan uang negara pada proyek yang tidak menyentuh kepentingan rakyat sudah terlalu sering kita dengar. Biasanya proyek-proyek atau kebijakan semacam ini adalah titipan dari orang kuat baik secara politik maupun secara finansial.

Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang terang terangan mematikan akal sehat adalah tidak diratifikasinya WHO Framework Convention on Tabacco Control untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak dibawah umur dari bahaya rokok. dinsinyalir kebijakan yang tidak pro rakyat ini adalah hasil lobbi intensif kalangan industri rokok terhadap pemerintah dan tentu saja DPR.

3. Jabatan menjadi investasi

              Menjadi pejabat di indonesia adalah investasi untuk memperoleh harta yang berlimpah. Dengan kekuasaan yang ada di tangan, uang rakyat berada dalam genggaman, karakter aparat yang feodalistik, menjadi kombinasi yang mumpuni untuk mengeruk kekayaan untuk kantong pribadi.

Makanya bukan hal yang aneh seorang aparat menyogok untuk naik pangkat atau menduduki jabatan tertentu, karena potensi untuk mengeruk uang negara juga bertambah.

Bukan hal yang aneh pula seorang politisi, pengusaha, aparat pemerintah  dengan bersemangat mengeluarkan modal dan uangnya untuk menduduki jabatan strategis baik di pusat maupun didaerah karena itu merupakan investasi yang menggiurkan meski harus berutang sana sini. Betapa tidak, menjadi camat, bupati, gubernur bisa berarti ada anda sedikitnya akan mendapat fee 10% dari setiap anggaran dan proyek di daerah kekuasaan anda. Belum lagi budaya setoran dari bawahan ke atasan merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan, terutama di daerah. Ujung-ujungnya uang rakyat yang kemudian akan terkorupsi. Jadi selama kampanye pemilihan uang mereka akan terkuras, tetapi setelah menjabat jadilah jabatan tersebut tambang emas untuk mengembalikan modal berlipat-lipat. Para pejabat itu tentu saja tidak pernah memikirkan berapa gaji jabatannya, karena itu adalah uang receh bagi mereka. yang mereka incar bukan gaji halalnya, tapi pendapatan haram dari jabatannya.

4. Karakter feodalistik pejabat

              Bukan hal yang aneh betapa pejabat pemerintahan terutama di daerah begitu feodalistik. Seorang bupati di era otonomi memerintah bagaikan raja kecil apalagi hanya diawasi oleh DPRD daerah yang tidak jarang juga hanya diisi oleh orang-orang culas.

Hubungan feodalistik antara pejabat dan anak buah adalah buah lain dari budaya korupsi. Seorang pejabat mempunyai wewenang untuk memindahkan dan menempatkan bawahannya di daerah “kering” atau “basah” bukan karena prestasinya namun hanya karena faktor suka atau tidak suka, kronisme, dan alasan strategis untuk memudahkan pengerukan uang negara. Maka akan menjadi teramat susah bagi pengawai atau bawahan yang memiliki integritas dan prestasi untuk berkembang di lingkungan feodalistik. Begitu pula akan susah sekali seorang pemimpin yang punya integritas (meski jumlahnya tak banyak) untuk memimpin anak buah yang korup, karena anak buah akan membenci karena dianggap mematikan ambisi korup mereka.

Sebagaimana infeksi yang sudah membahayakan jiwa, korupsi segera harus diobati, bila perlu mengamputasi bagian yang terkena infeksi dari tubuh secara keseluruhan. Mengingat perilaku korupsi sudah membudaya dan sistemik maka satu-satunya cara memberantasnya adalah pemberlakuan hukuman yang sangat berat pelaku kejahatan korupsi seperti hukuman mati. Karena koruptor lebih berbahaya dari pembangkang, teroris, dan perampok, maka sewajarnya hukumannya juga harus maksimal.