Indonesia dan Brain Drain:Larinya Tenaga Profesional dan Ilmuwan ke Luar Negeri

 

Dalam sebuah artikel berita di Kompas online 28/07.09) yang mengutip pernyataan Prof. Yohannes Surya-seorang fisikawan- dinyatakan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak doktor sains untuk mendukung pembangunan bangsa khususnya dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikatakan bahwa doktor sains di Indonesia jumlahnya masih dibawah seribuan orang dan sangat jauh bila dibandingkan misalnya dengan China yang memiliki sekitar 30.000 orang doktor sains. Hal ini tentunya bukanlah wacana yang baru, akan tetapi nampaknya  pemerintah belum melakukan langkah yang optimal untuk mendukung pemberdayaan ilmuwan di indonesia.

Ditengah kekurangan akan tenaga ilmuwan tersebut, justeru banyak tenaga ilmuwan indonesia yang lari ke luar negeri karena kesempatan berkarya dan memberdayakan diri di tanah air minim. Seperti apa yang terjadi pada para ilmuwan nuklir kita yang banyak lari ke luar negeri seperti Malaysia dan beberapa negara Asia Pasifik lainnya (Kompas online 14/08/09).

Ini ditambah lagi dengan insentif yang sangat rendah sehingga banyak diantara ilmuwan termasuk para dosen yang bekerja di tanah air yang melakukan pekerjaan tambahan diluar tugas pokoknya atau malah akan memilih untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik.

Kita tentu tidak bisa menyalahkan mereka bila kemudian ada diantaranya yang memilih untuk bekerja dan berkarya di luar negeri. Isu nasionalisme dan cinta tanah air, sama sekali bukan hal yang relevan dan penting dalam hal ini. Ilmuwan bekerja membutuhkan dana dan fasilitas yang lengkap untuk menghasilkan karya dan hasil penelitian yang baik, dan itu yang kurang atau tidak didapatkan oleh mereka di Indonesia. Ada kemungkinan bahwa mereka akan ketinggalan kereta atau ilmu mereka kemudian akan menjadi sia-sia jika terus menerus di dera oleh masalah minimnya dana dan fasilitas jika mereka bekerja di dalam negeri.

Kurangnya dana dan fasilitas penelitian di Indonesia bukan rahasia lagi. Meskipun pemerintah sudah memperlihatkan sedikit perhatian akhir-akhir ini terlihat dari peningkatan anggaran penelitian dari tahun ke tahun namun masih dibutuhkan percepatan yang lebih besar kalau kita ingin mengejar ketertinggalan kita selama ini. Kondisi ini menyebabkan banyak ilmuwan utamanya yang tamatan luar negeri, terhambat untuk mengembangkan ilmu mereka di dalam negeri, karena adanya kesenjangan dana dan fasilitas di dalam negeri jika dibandingkan dengan institusi pendidikan dimana mereka menuntut ilmu sebelumnya.

Keterbatasan dana dan fasilitas penelitian ini pulalah yang menyebabkan   sampai saat ini karya-karya ilmiah para ilmuwan dan dosen di Indonesia sangat sedikit yang bisa terbit di jurnal internasional yang terakreditasi yang nota bene adalah merupakan salah satu tolok ukur kemajuan institusi pendidikan tinggi secara internasional. Ini dikarenakan disamping jumlah penelitian yang masih minim, juga karena kualitas penelitian yang rendah. Oleh karena itu adalah hal yang sangat wajar jika keadaan tersebut menyebabkan banyak ilmuwan  yang enggan pulang setelah menyelesaikan pendidikannya, dan adapula ilmuwan yang sementara bekerja di dalam negeri yang memutuskan untuk hengkang ke negara lain.

 Brain Drain dan Pertumbuhan Ekonomi

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi  suatu negara adalah adanya kreatifitas dan produktifitas rakyatnya. Meski produktifitas yang tinggi suatu negara bisa dicapai dengan investasi asing yang membawa teknologinya untuk dipakai oleh orang pribumi, namun hal tersebut bisa dikatakan sebagai produktifitas yang semu dan tidak independen. Sewaktu-waktu pihak investor asing tersebut dapat saja hengkang dari Indonesia karena alasan tertentu dan menyebabkan keguncangan ekonomi dalam negeri. Wacana alih teknologi adalah wacana yang cukup usang yang tidak pernah nampak efeknya hingga sekarang ini. Paling tidak kita bisa mengambil contoh dari industri otomotif kita. Sampai sekarang kita hanya menjadi pasar dan tempat perakitan kendaraan dari perusahaan asing. Kita sampai sekarang belum bisa membuat mobil kita sendiri, padahal peluang ke arah itu ada jika kita bisa memberdayakan ilmuwan otomotif kita. Tentu banyak faktor lain yang juga menyebabkan gagalnya industri mobil nasional  disamping gagalnya kita memberdayakan ilmuwan otomotif.

Disamping itu, ketergantungan  akan teknologi asing menyebabkan negara bisa didikte oleh negara lain yang memiliki teknologi yang kita perlukan itu. Saya kira masih segar dalam ingatan, bagaimana efek embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia. Banyak diantara peralatan militer TNI menjadi usang dan maintenancenya terganggu, yang akhirnya menyebabkan kerugian yang banyak termasuk meninggalnya prajurit TNI akibat kecelakaan pesawat. Bagaimanapun besarnya suatu negara, selama tidak bisa mandiri dalam industri peralatan militernya, maka akan menjadi bulan-bulanan negara lain. Keadaan inilah barangkali yang kemudian menyebabkan munculnya semacam momentum yang mendorong pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan industri alutsista dalam negeri tahun belakangan ini. Meski kadang kebijakan pemerintah itu lebih terkesan reaksioner dibanding antisipatif-proaktif, Lebih baik terlambat memang daripada tidak sama sekali. Yang memprihatinkan adalah adanya isu larinya ilmuwan-ilmuwan kita dari industri-industri strategis seperti PT DI, PAL dan lain-lain hanya karena keterbatasan anggaran untuk menggaji mereka. Keterbatasan anggaran ini tentunya berpangkal salah satunya dari kurangnya pesanan dalam negeri. Oleh karena itu kalau kita ingin menggerakkan industri kita, sudah seharusnya kita sendiri yang dahulu memprioritaskan diri sebagai pemakainya. Alasan bahwa kita bisa membeli peralatan militer yang lebih murah di luar negeri daripada mengembangkan sendiri adalah alasan yang short-sighted. Kebijakan-kebijakan seperti ini yang kemudian semakin membuka peluang terjadinya brain drain di Indonesia.

Pemberdayaan ilmuwan yang ditandai dengan memperbanyak dana untuk penelitian dan pengembangan fasilitasnya dalam jangka panjang bisa menjadi modal utama untuk meningkatkan kreatifitas dan produktifitas negara. Dengan penelitian akan terbuka potensi yang sangat besar untuk menemukan produk-produk baru dan perbaikan terhadap produk yang lama,  yang tentunya  bernilai ekonomis. Sebuah bangsa yang ingin belajar menjadi maju tak perlu takut untuk mencoba kreatif dan produktif, meski diawal-awal mungkin akan diperhadapkan dengan masalah kualitas produk. Memang semua negara maju sekarang berawal dari tahap tersebut. Jepang dahulunya dikenal sebagai tempat produksi produk manufaktur yang kualitasnya rendah dan sering dianggap remeh, namun seiring dengan perjalanan waktu serta penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan, akhirnya mereka bisa menjadi pemimpin di dunia manufaktur dan industri Hi-Tech. Sekarang China pun sudah memperlihatkan gejala yang sama, dan menjadikan China secara perlahan tapi pasti sebagai negara yang berpotensi menjadi raksasa ekonomi berikutnya.

Jadi inti dari sustainable economic growth dalam jangka panjang adalah kuatnya basis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satu pilarnya adalah institusi perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Mau tidak mau pemerintah harus terus meningkatkan perhatiannya terhadap permasalahan ini, kalau negara ini ingin maju lebih cepat. Kita punya segalanya, alam kita kaya akan sumber daya alam, kita punya sumber daya manusia yang melimpah, ilmuwan kita cukup banyak dan kualitasnya tidak kalah baik dari ilmuwan luar negeri, yang kurang adalah kemauan politis dan perencanaan yang matang ke depan.

Brain Drain dan Kebijakan Politis

Kemana arah negara ini dalam jangka pendek dan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh kebijakan politis yang diambil pemerintah saat ini. Oleh karena itu kedudukan politisi merupakan kedudukan yang strategis. Dibutuhkan politisi yang mengerti akar permasalahan, dan memiliki visi ke depan yang jelas serta memahami masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa ditutupi kenyataan bahwa kebanyakan politisi di tanah air mulai dari tingkat kabupaten sampai pusat diwarnai oleh mayoritas politisi dadakan yang integritas dan kredensialnya lebih banyak meragukan dibanding meyakinkan dikalangan akademik dan ilmuwan. Sangat sedikit politisi kita terutama di tingkat daerah yang memiliki visi dan pemikiran serta agenda yang jelas, karena memang mereka dipilih oleh mayoritas masyarakat bukan karena agenda dan pemikirannya tetapi karena alasan yang lain seperti uang, kebangsawanan, dan keterlibatan di partai politik yang mendapat simpati dari rakyat.

Tentu saja output yang dihasilkan oleh wakil-wakil rakyat tersebut akan jauh dari harapan. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, bersama dengan lembaga penegak keadilan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, DPR dan DPRD adalah termasuk lembaga yang dinilai terkorup di tanah air. Ini dikarenakan lebih banyak politisi hanya mewakili agenda pribadi atau kelompok mereka saja dibanding mewakili aspirasi masyarakat dan kemajuan bangsa.

Terkait dengan masalah pengemabangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, sangat tampak tidak menjadi salah satu agenda utama para politisi kita. Sebagai contoh kecil saja, kemauan untuk memperbaiki nasib para ilmuwan dan lembaga penelitian kita seakan tersendat-sendat yang berlawanan dengan fakta bahwa insentif dan gaji politisi di tingkat daerah sampai pusat termasuk sangat besar untuk ukuran indonesia. Hal inilah yang mendorong banyak orang yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas dan integritas namun memiliki uang dan modal untuk terjun ke dunia politik dengan agenda sesaat. Toh dengan modal ijazah SMA bahkan ijazah palsu mereka bisa menjadi politisi wakil rakyat dengan gaji yang besar plus kekuatan sosial yang tinggi. Kekuatan sosial yang tinggi tersebut, terkesan sering digunakan untuk kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat.

Mau tidak mau kita harus terus menerus mendorong politisi menjadi politisi yang visioner dan berpihak kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini diantaranya bisa dilakukan dengan membuat kelompok pressure dan kelompok ilmuwan yang melek politis. Dengan bersinerginya para ilmuwan dan tenaga profesional, mereka akan memiliki kekuatan dan daya dorong yang lebih untuk menawarkan visi dan misi pengembangan dan ilmu pengetahuan di tanah air. Namun perlu diwaspadai pula bahwa kelompok-kelompok ilmuwan ini agar jangan sampai hanya menjadi kelompok orang-orang yang bergelar sama tapi tidak bergerak di bidang penelitian dan teknologi. Gelar akademik bukan menjadi jaminan ilmuwan tidaknya seseorang, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia gelar sudah menjadi ukuran “kebangsawanan” yang baru sehingga tanpa perlu memiliki track record keilmuwan yang terpercaya dan terbukti, seseorang bisa menjadi anggota organisasi profesi. Organisasi “pseudo-ilmuwan” ini akan rentan ditunggangi oleh kepentingan politik perseorangan atau kelompok.

Terbentuknya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional di Den Haag Belanda bulan Juli tahun 2009 yang diprakarsai oleh Forum Simposium Internasional Pelajar Indonesia yang terdiri dari wakil para ilmuwan indonesia, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di seluruh dunia, dan organisasi kepemudaan dan mahasiswa indonesia yang diwakili oleh KNPI dan PB-HMI barangkali bisa menjadi modal dasar untuk membentuk kelompok pressure ini untuk mendorong para politisi indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk memberdayakan para ilmuwan indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sudah saatnya indonesia memanggil kembali ilmuwan-ilmuwan indonesia di luar negeri untuk berkarya memajukan negara dengan menyediakan fasilitas dan dana yang cukup serta insentif yang bersaing. Dan ini tentu membutuhkan kemauan dan kebijakan politis yang tidak setengah hati. Kembali lagi ini ada ditangan para politisi dan pemerintah.

Iklan

Memajukan Dunia Penelitian Ilmiah di Indonesia: Sebuah Kajian dan Gagasan Awal

Kemajuan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan: Komitmen Dana

Kemajuan suatu bangsa dan negara sangat erat berhubungan dengan kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuannya. Untuk menjadi bangsa dan negara yang maju, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan harus dikelola, diberdayakan, serta dimamfaatkan sedemikian rupa sehingga dua hal tersebut bisa menjadi potensi yang kuat dan efektif dalam menopang pembangunan dan kemajuan.

Kita bisa memetik pelajaran dari negara yang telah berhasil menjadikan pendidikan dan ilmu pengetahuannya sebagai penopang utama kemajuan, kesejahteraan, dan pembangunannya. Jepang contohnya, negara superpower ekonomi kedua setelah Amerika ini dari segi sumber daya alam boleh dikatakan sangat miskin jika dibandingkan dengan Indonesia, namun mereka berhasil dengan sangat fenomenal mengangkat kesejahteraan dan pembangunan negaranya dengan melakukan industrialisasi. Keberhasilan industrialisasi ini sangat ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan searah dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapinya. Untuk tujuan tersebut, maka Jepang menjadikan institusi pendidikan terutama pendidikan tinggi sebagai pusat atau basis yang dinamis dan kuat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan sekaligus ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dan mutakhir untuk menopang dan mengembangkan proses industrialisasi tersebut.

Komitmen Pemerintah Jepang untuk terus mendukung dan memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan negaranya bisa tercermin dari besarnya dana yang disediakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2009 sebesar 3554,8 milyar Yen atau setara paling kurang dengan 355,5 trilyun Rupiah (mengambil kurs 1 Yen= Rp. 100 untuk memudahkan) (Sumber: Erawatch Research Inventory). Padahal kita ketahui bahwa tahun ini Jepang sebagaimana negara-negara lainnya mengalami dampak negatif krisis ekonomi global yang menyebabkan pendapatan nasionalnya turun drastis. Tentunya sangat tidak proporsional kalau kita membandingkan angka tersebut dengan dana penelitian yang disediakan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun ini sebesar 1 trilyun Rupiah untuk badan penelitian dan pengembangan dan dana hibah penelitian di perguruan tinggi negeri dan kopertis (sumber: www.diknas.go.id), karena secara ekonomi kita memang jauh dari Jepang. Tapi pesan moral dari fakta di atas jelas, yakni komitmen untuk terus mendukung kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan harus menjadi prioritas utama dari sekian banyak prioritas yang lain. Di negeri kita, alasan dana yang minim sering dipakai pemerintah untuk meligitimasi kurangnya alokasi dana untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun yang menjadi kendala besar sebenarnya adalah bagaimana mendistribusikan secara proporsional, efektif dan efisien serta accountable  dana yang terbatas tersebut untuk menghasilkan tujuan yang strategis. Dari segi accountability penggunaan dana APBN saja masih disinyalir terjadinya kebocoran sebesar 30-40 % seperti yang dilansir Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita ambil contoh pada sektor pengadaan barang dan jasa saja diperkirakan bahwa sekitar 70 trilyun Rupiah raib tiap tahunnya entah kemana. Jadi sekali lagi masalah utama kita adalah bagaimana proses penggunaan dana yang dimiliki, bukan dari segi ketersediaan dana seperti alasan klasik dari pemerintah.

 

Memajukan Dunia Penelitian

Pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagaimanapun boleh dikatakan sangat tergantung kepada kemajuan penelitian ilmiah yang dilakukan. Dalam hal ini peran institusi pendidikan tinggi seperti universitas dan lembaga penelitian yang lain baik dalam naungan pemerintah maupun swasta sangatlah integral. Dalam tulisan ini saya mencoba membatasi ruang lingkup pembicaraan hanya pada dunia penelitian di tanah air terutama yang dilakuakn di institusi perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang lain.

Masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak hanya melulu terkait dengan keterbatasan dana saja, meskipun kita meyakini bahwa dana merupakan salah satu faktor yang dominan di dalamnya, karena penelitian yang bermutu dan berkesinambungan hanya bisa dilakukan dengan dukungan dana yang memadai. Masalah utama yang lain adalah kita masih perlu memperbaiki manajemen pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang saya maksud manajemen pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini termasuk diantaranya adalah bagaimana mengalokasikan dana penelitian yang terbatas itu secara efektif dan efisien. Didalamnya juga termasuk cetak biru (blueprint) tentang rencana ke depan apa yang ingin dicapai baik sasaran jangka pendek maupun panjang. Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Riset dan Teknologi, serta lembaga lainnya tidak perlu terlalu bersusah payah untuk membuatnya, cukup mereka memberikan semacam petunjuk umum semacam garis besar haluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (meminjam istilah GBHN) dalam jangka panjang. Untuk urusan teknis pengejawantahannya, biarlah institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian yang lain yang bertanggung jawab. Salah satu kriteria utama pemberian atau alokasi dana penelitian dan pengembangan iptek adalah kemampuan suatu institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian dalam menyiapkan cetak biru mereka sejalan dengan cetak biru nasional tersebut. Tentu saja tiap institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian bisa  menonjolkan aspek kelokalan mereka sesuai dengan kondisi lingkungan, kapasitas serta kebutuhan masyarakat dimana mereka berada asalkan searah dan sejalan dengan pakem nasional yang telah ditetapkan. Dengan perangkat ini kita bisa mengurangi atau bahkan meniadakan kebiasaan penelitian yang sporadis dan tidak berkesinambungan yang kurang memiliki nilai strategis bagi pembangunan.

Unsur manajemen yang juga perlu mendapat perhatian adalah proses evaluasi penggunaan dana. Di dalamnya termasuk evaluasi apakah sasaran-sasaran yang telah ditetapkan berhasil dicapai atau tidak.  Evaluasi yang dilakukan tidak terbatas hanya pada proses penggunaan dana saja sebagaimana hal yang selama ini dilakukan, tetapi perlu pula memasukkan hal-hal yang bersifat teknis integral dari proses penelitian. Ini penting untuk melihat apakah dana penelitian digunakan secara efektif dan efisien. Contohnya evaluasi terhadap end point penelitian seperti apakah penelitian tersebut telah diterbitkan di jurnal ilmiah, apakah jurnal ilmiah tempat publikasi itu nasional atau internasional, berapa impact factor-nya dan sebagainya. Contoh end point yang lain adalah apakah penelitian menghasilkan paten atau tidak kalau penelitian yang yang dilakukan termasuk penelitian terapan. Pendek kata kita harus memiliki kesepahaman dan kesepakatan tentang bagaimana mengevaluasi proses penelitian yang telah dilaksanakan dan untuk itu semua pihak yang berkompeten perlu duduk bersama untuk menentukannya.

Dari proses evaluasi end point tersebut, selanjutnya pemerintah bisa mendapatkan dasar yang kuat untuk mengalokasikan besaran dana tertentu kepada institusi pendidikan tinggi atau lembaga penelitian tertentu sesuai dengan kinerjanya. Jadi ada semacam alokasi dana penelitian berbasis kinerja. Ini akan memicu institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian untuk menghasilkan banyak penelitian yang bermutu dan kompetitif. Jadi semakin banyak penelitian yang bermutu, publikasi ilmiah di jurnal yang terakreditasi dan diakui terutama di tingkat internasional, paten, yang dihasilkan akan menambah alokasi dana ke institusi yang bersangkutan. Ini yang selama ini menurut saya kurang atau belum dilakukan oleh pemerintah.

Namun masalah lain juga bisa timbul dengan sistem ini karena tidak semua institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia memiliki kemampuan dan potensi yang sama dalam hal penelitian. Ini terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusianya. Ini akan menimbulkan kecemburuan institusi lain yang tidak memiliki kemampuan yang sepadan dengan institusi yang lebih mapan. Oleh karena itu perlu disediakan dana tetap sebagai dana pembinaan yang jumlahnya paling tidak sama untuk semua institusi, disamping tentunya dana yang berbasis kinerja di atas. Dana pengembangan ini diperuntukkan untuk memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana penelitian serta pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini para dosen dan peneliti di institusi bersangkutan.

Skenario lain yang juga patut dipertimbangkan dengan keterbatasan dana yang ada adalah pemerintah menetapkan center atau pusat-pusat penelitian unggulan yang diberikan dukungan sepenuhnya. Pusat-pusat penelitian unggulan ini ditetapkan sejalan dengan garis kebijakan nasional yang ingin dicapai. Pusat-pusat penelitian ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi pusat-pusat penelitian yang berkualitas dunia yang produktif dan mampu memberikan sumbangsih yang strategis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Selama ini kita sudah memiliki beberapa pusat-pusat penelitian tertentu seperti Lembaga Penelitian Eijkman, LIPI dan institusi penelitian dibawahnya, namun apakah penelitian di institusi-institusi tersebut sejalan dengan tujuan strategis nasional atau tidak sampai saat ini belum jelas setidaknya dari pandangan penulis. Namun harus diakui bahwa dunia penelitian tidak bisa dibelenggu oleh siapapun terkait dengan materi atau substansi apa yang ingin diteliti sebagaimana tercermin dari prinsip kebebasan akademik di perguruan tinggi. Usulan saya di atas semata-mata dilandasi fakta bahwa karena kita memiliki dana penelitian yang terbatas, akan lebih efektif jika kita kemudian lebih konsentrasi membiayai pusat-pusat penelitian strategis yang sejalan dengan kepentingan negara.

Pemamfaatan hasil-hasil penelitian terutama yang bernilai strategis dan ekonomi juga harus terus diupayakan. Tentunya pemamfaatannya bisa lebih baik jika memang sedari awal penelitian yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi objective oriented research harus menjadi salah satu pilar utama dalam cetak biru terkait rencana pengembangan penelitian nasional. Masukan atau input dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam memakai hasil penelitian ini seperti dari perusahaan dan industri juga harus dimasukkan sebagai unsur yang integral.

Akhirnya, perhatian juga harus diarahkan kepada kesejahteraan para peneliti di lapangan baik dosen atau peneliti fungsional di lembaga-lembaga penelitian. Untuk meningkatkan keprofesionalan dan dedikasi mereka, insentif untuk meningkatkan pendapatan mereka harus terus ditingkatkan. Sekali lagi insentif ini tentunya harus dikaitkan terutama dengan kinerja penelitian yang dilakukan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan potensi para dosen dan peneliti kita dengan membiarkan mereka lebih banyak menggunakan waktunya untuk mencari pendapatan tambahan daripada melakukan penelitian yang baik. Sudah saatnya kita membuat penelitian menjadi lapangan yang menjanjikan  secara ekonomi bagi dosen dan peneliti dengan menyediakan insentif yang cukup dan layak. Kurangnya insentif yang layak akan membuka peluang para dosen dan peneliti untuk mencatut dana yang diperuntukkan untuk pelaksanaan penelitian. Sudah saatnya kita menghilangkan imej penelitian yang tidak lebih dari sebuah proyek untuk mendapatkan kekayaan melalui manipulasi anggaran penelitian.

 

Kesimpulan

Jalan menuju kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk memajukan negara masih panjang dan berliku. Setidaknya komitmen ke arah yang lebih baik harus mulai dipacu dengan meningkatkan ketersediaan dan akuntabilitas dana penelitian yang disediakan, menyusun cetak biru nasional pengembangan penelitian yang sesuai dengan tujuan strategis yang dicapai, mendorong institusi pendidikan tinggi dan lembaga penelitian untuk membuat cetak biru pengembangan penelitian yang sejalan dengan cetak biru nasional, dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan kepada peneliti. Kemajuan dunia pendidikan kita terutama di institusi pendidikan tinggi serta kemajuan negara secara umum di segala bidang salah satunya terkait dengan kemajuan dunia penelitian kita.