Berpolitik di era disruption technology: Tanggung jawab komunikasi politik digital

Era baru dalam politik dan berpolitik di dunia telah terjadi seiring dengan semakin berkembangnya infrastruktur komunikasi digital. Era disruption technology telah dan akan terus mengubah wajah perpolitikan dan perilaku politisi di mana saja termasuk di Indonesia. Perubahan yang niscaya ini sepertinya tidak akan mengubah tujuan berpolitik itu sendiri, setidaknya tujuan jangka pendeknya yaitu merebut atau memperoleh kekuasaan politik, yang idealnya merupakan langkah pertama untuk menerapkan kebijakan-kebijakan pembangunan sesuai dengan harapan rakyat. Politisi yang tidak responsif akan perubahan ini, alias gagal move-on akan gagal dalam aspirasi politiknya di masa depan.

Ada dua kekuatan utama komunikasi di era disruption technology seperti sekarang ini yang penting diketahui oleh para politisi. Dengan memahami ini, politisi dan institusi politik akan lebih antisipatif dan bertanggungjawab dalam melakoni komunikasi politik mereka dengan masyarakat luas atau konstituen mereka.

Pertama, informasi apapun secara virtual akan dengan mudah tersebar dengan cepat dan menjangkau banyak orang. Ini bisa menjadi senjata ampuh sekaligus mematikan untuk meraih dan kehilangan simpati dan dukungan masyarakat luas terhadap isu-isu politik. Secara praktis, ini akan mempengaruhi keakuratan polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga polling  baik terkait kepopuleran maupun elektabilitas seseorang atau partai tertentu. Hasil polling yang  bersifat dinamis dan terikat dengan dimensi waktu dan metodologi, lebih dinisbikan lagi oleh mudahnya dukungan, vote, dan opini masyarakat berubah oleh pengaruh informasi melalui komunikasi digital, salah satunya melalui media sosial. Informasi yang akurat/obyektif maupun tidak benar/hoax akan mempengaruhi dukungan, vote, dan opini masyarakat secara luas. Contoh konkrit yang bisa kita lihat adalah kemenangan Donald Trump di AS dalam pemilu presiden, dan kemenangan pasangan Anies-Sandi di Pilkada DKI, yang sama-sama menyelisihi berbagai hasil polling yang lebih mengunggulkan kandidat/pasangan kandidat lain dalam kontestasi politik yang bersangkutan. Dalam kedua contoh tersebut, kontestasi dan perang opini di media sosial begitu intens, baik yang berdasarkan fakta maupun hoax. Perang opini di media sosial ini akan sangat mempengaruhi sentimen masyarakat terlebih jika isu dan topik yang diangkat terkait masalah SARA.

Kedua, komunikasi di era disruption technology ini memungkinkan peningkatan partisipasi politik masyarakat terhadap isu-isu politik yang sedang ramai diperbincangkan. Diperkirakan tahun 2018 ini pengguna smartphone di Indonesia akan meningkat melebihi 100 juta orang, membuat Indonesia menjadi salah satu raksasa digital dunia. Dan angka ini  diperkirakan akan terus bertambah di tahun-tahun yang akan datang. Penggunaan media komunikasi digital, media sosial melalui smartphone tentunya akan membuat masyarakat lebih partisipatif sekaligus reaksioner terhadap isu-isu politik aktual yang sedang terjadi baik itu akurat maupun hoax. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana agar peningkatan partisipasi politik masyarakat itu disertai oleh peningkatan kualitas partisipasi mereka. Kualitas partisipasi politik ini bisa diukur dengan seberapa kritis masyarakat terhadap informasi yang mereka dapatkan secara online. Partisipasi politik digital yang berkualitas tidak akan mempan terhadap informasi tidak benar/hoax.

Berpolitik di era disruption technology

Di era dimana “everyone goes digital“, “everyone goes online” maka politisi dan institusi politik juga mau tidak mau harus berubah budaya.  Budaya yang saya maksud adalah budaya melek informasi. Politisi harus lebih antisipatif. Politisi harus memiliki kepekaan akan ide, isu, dan kepentingan arus bawah (grass root) konstituen mereka. Politisi mau tidak mau, suka atau tidak suka harus terjun ke komunikasi digital, media sosial, bukan hanya dalam rangka memperkenalkan diri dan aspirasi politik yang mereka inginkan, namun juga dalam rangka menyerap keinginan dan harapan arus bawah masyarakat ini. Ini akan memudahkan para politisi memformulasikan visi dan misi politik mereka yang bersifat bottom-up yang bertumpu pada aspirasi dan keinginan masyarakat secara luas.

Politisi dan dan institusi politik juga dituntut lebih bertanggungjawab dalam hal beropini dan mengeluarkan pernyataan secara umum melalui media digital dan media sosial. Politisi harus akurat dan obyektif dalam menyebarkan informasi terlebih jika ingin menggerakkan opini masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Ini menuntut politisi tidak hanya pandai berasumsi tetapi juga pandai dalam mencari, mengumpulkan, dan menganalisa, dan menyajikan data sesuai dengan isu yang mereka ingin sampaikan. Apakah semua politisi kita mulai dari pusat sampai daerah sudah memiliki kemampuan ini?Ini saya kira perlu pengkajian yang mendalam. Pendek kata, politisi di masa depan harus berubah menjadi politisi yang lebih pintar/terpelajar dan lebih obyektif.

Salah satu hal yang tidak bisa dihindarkan dalam era politik digital ini adalah adanya perang opini antar politisi dan pendukungnya di media sosial. Ini bukanlah hal yang negatif sepanjang perang opini ini bertumpu pada ide dan asumsi yang ditunjang oleh fakta dan data yang akurat. Komunikasi politik seperti ini di masa depan akan bertambah sengit dan meluas, dan mudah-mudahan bisa menambah kecerdasan dan partisipasi politik masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, instrumen hukum yang tegas dan adil merupakan wasit yang diperlukan agar interaksi politik digital ini tidak keluar dari rambu-rambu yang melanggar hak dan mencemarkan nama baik orang lain. Hukum yang tidak tegas dan memihak justru akan memicu perpecahan di arus bawah dan akan memunculkan politik dendam kesumat, ketidaksinambungan kebijakan ketika terjadi pergantian rezim.

Peranan intelektual, media massa dan pemuka agama dalam komunikasi politik digital

Ketiga pilar masyarakat ini yaitu para intelektual, media massa dan pemuka agama bisa memainkan peranan yang krusial dalam era komunikasi politik digital.

Para intelektual harus memainkan peranan sebagai agen pencerdasan masyarakat secara keseluruhan termasuk bagi politisi. Ini tentu bisa dilakukan baik dengan terjun secara langsung ke dunia politik praktis maupun secara tidak langsung dengan berkontribusi dalam penyampaian opini dan pendapat yang obyektif dan berdasarkan fakta terhadap isu-isu politik.  Politisi intelektual dan intelektual politisi tidak boleh seratus persen terbawa arus partisan dalam menyikapi isu politik tertentu. Tentu ini sulit dalam lingkungan dan struktur politik indonesia, dimana partai sangat berkuasa terhadap politisi mereka yang sudah terpilih di parlemen. Mungkin pemikiran agar kekuasaan partai dikurangi bahkan ditiadakan dalam parlemen perlu dipertimbangkan, sehingga anggota parlemen dari partai betul-betul hadir sebagai wakil rakyat dibanding wakil partai mereka.

Media massa telah lama diharapkan bisa menjadi pilar politik yang obyektif di tengah masyarakat, namun sayangnya media-media masaa juga tidak imun dari sikap partisan. Salah satu sebabnya adalah kepemilikan media tersebut juga dipunyai oleh politisi-politisi. Ke depan, harus dicari cara yang efektif agar media massa bisa lepas pengaruh politik partisan ini. Media massa yang obyektif, mencerdaskan hanya bisa jika dilandasi oleh semangat mendidik masyarakat agar lebih cerdas dan tidak dibutakan oleh kacamata kuda kepentingan politik pemiliknya. Aturan yang tegas dan jelas bagi media massa agar tidak partisan, bertindak adil, cover both side, harus terus diefektifkan tanpa pandang bulu. Upaya masyarakat secara luas dalam mengontrol media juga perlu terus didukung agar media massa bisa lebih bertanggungjawab di masa depan terkait sikap dan opini politiknya.

Sudah diketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan sendi-sendi agama yang kuat meski secara resmi bukan negara agama. Ini berarti bahwa nilai dan norma agama dipandang sangat penting oleh mayoritas masyarakat. Isu-isu yang bertentangan dengan norma dan nilai agama meskipun itu dipandang merupakan bagian dari kampanye HAM tidak akan pernah mendapat tempat dalam pandangan masyarakat indonesia. Oleh karena itu dalam komunikasi politiknya, politisi mau tidak mau harus mempertimbangkan sensitivitas keberagamaan masyarakat di Indonesia. Politik yang tuna agama di Indonesia adalah suatu hal yang tidak mungkin.

Pemuka agama tentu diharapkan memainkan peranan yang besar dan konstruktif dalam mencerdaskan seluruh elemen bangsa dalam komunikasi politik digital. Karena nilai agama itu bersifat universal dalam hal mencapai kemaslahatan seluruh masyarakat, kecurigaan dan ketakutan terhadap pemuka agama terlibat dalam komunikasi politik digital adalah berlebihan. Ruang diskusi dan interaksi di media digital dan media sosial harus dimamfaatkan oleh pemuka agama untuk mendidik dan mencerdaskan masyarakat tanpa harus mengorbankan nilai dan hukum agama tertentu. Di lain pihak, penguasa dan politisi harus siap berkomunikasi secara makruf dan konstruktif dengan pemuka agama secara keseluruhan jika terjadi perbedaan pandangan dan pendapat mengenai isu politik tertentu. Inti dari semuanya adalah penciptaan saluran komunikasi dan silaturrahim yang inklusif bukan ekslusif dalam memecahkan perbedaan pandangan politik dengan pemuka agama manapun.

Iklan

Homo Politicus Kelas Ringan dan Kelas Berat

Filosof Yunani kuno, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia itu homo politicus yang berarti manusia itu mahluk politik. Dalam Bahasa Inggris manusia juga sering diistilahkan sebagai  political animal. Sebutan ini setidaknya secara sederhana bisa diartikan bahwa manusia, siapapun dia, selalu tertarik dengan urusan politik dan kekuasaan, kenegaraan, dan bagaimana urusan dan kepentingan masyarakat dilaksanakan oleh negara,  bahwa manusia punya ketertarikan secara inheren bagaimana hidup mereka diatur dan bagaimana cara mereka bisa terlibat dalam pengaturan tersebut.

Asumsi bahwa semua orang tertarik dengan politik, atau sedikitnya tertarik berbicara masalah politik boleh jadi benar adanya.  Tapi ini tentu harus dibedakan dengan hasrat atau keinginan terjun ke dunia politik praktis. Terjun ke politik praktis adalah hanya bagian yang sangat kecil dari perwujudan sifat homo politicus ini.

Mengapa saya mengatakan bahwa asumsi manusia sebagai homo politicus itu ada benarnya?
Lihat saja fenomena di masyarakat kita yang senang sekali dengan cerita dan pergunjingan politik, meskipun itu hanya sekedar cerita ringan- ringan alias gosip-gosip belaka. Berbicara politik secara santai  ini tak ubahnya seperti menyantap kudapan ringan yang renyah dan lezat, atau meminum secangkir teh atau kopi hangat yang nikmat. Sebagaimana minum teh atau kopi yang hangat, terlibat dengan cerita atau gosip politik secara ringan ini hanya dinikmati sesaat dan hanya berdampak pada diri sendiri dan lawan bicara. Kesenangan dengan pergunjingan politik ini  yang saya istilahkan dengan homo politicus kelas ringan. Kelas ringan  karena hanya berhenti pada tataran ide dan kata.

Mungkin hampir semua orang pernah menjadi homo politicus kelas ringan ini. Setiap ada berita-berita politik yang hangat, akan membuat kita merasa ingin ikut  berkomentar, menilai apa yang terjadi, membela atau menyerang aktor atau oknum politik tertentu yang terlibat di dalamnya. Kadang tanpa ragu kita dengan percaya diri melakukan analisa dan berdebat sehebat pengamat politik kawakan di media.

Jangan ditanya apa tujuan dan mamfaat ikut nimbrung gosip politik ini, karena sama dengan minum teh atau kopi hangat, nikmatnya tuh di sini! Di kepala dan di hati.  Diantara sekian banyak orang yang minum teh atau kopi hangat, barangkali hanya sedikit yang tahu apa mamfaat dan tujuannya. Yang penting itu adalah nikmatnya.

Nah bagaimana dengan homo politicus kelas berat?
Yang satu ini sama dengan orang yang minum atau memutuskan minum teh atau kopi karena ingin mencapai sesuatu yang besar. Dengan kata lain, dia ingin mencapai tujuan tertentu. Ada orang yang minum teh karena ingin mengambil mamfaat dari antioksidan yang terkandung didalamnya agar bisa sehat dan panjang umur. Ada yang rajin minum kopi karena ingin terhindar dari penyakit diabetes. Ada yang suka minum teh dan kopi karena ingin berkontribusi mensejahterakan petani teh dan kopi.

Kebanyakan yang tercatat dalam sejarah manusia itu adalah tipe homo politicus kelas berat. Yaitu orang-orang yang berbicara masalah politik karena suatu tujuan yang besar. Homo politicus kelas berat ini tidak hanya bicara politik tapi ikut aktif dalam aktifitas politik, meski ini tidaknya hanya boleh diartikan sempit dengan politik praktis, untuk mencapai tujuan yang besar tersebut.

Dalam sebuah masyarakat keberadaan homo politicus kelas berat ini tidak terlalu banyak, dan memang tidak perlu terlalu banyak, karena dengan kebesaran cita-cita dan tujuannya maka dia akan menarik homo politicus kelas ringan untuk naik kelas,  meski tidak mesti naik kelas ke kelas berat.

Homo politicus kelas berat  ini, visi dan tujuannya tidak lantas hanya terbatas pada hal-hal yang mulia saja, namun juga ada yang termotivasi karena alasan yang banal seperti ingin terkenal, masuk koran dan TV, dan tentu saja karena ingin kekayaan tanpa peduli halal atau haram. Homo politicus kelas berat macam ini laksana gulma bagi homo politicus yang bertujuan mulia. Karena mereka laksana gulma, maka seharusnya harus dicabut dengan akar-akarnya supaya tidak mengganggu dan mengkerdilkan visi dan upaya homo politicus yang mulia.

Pertanyaan saya sekarang, apakah Anda seorang homo politicus kelas ringan atau kelas berat?

Apakah Anda homo politicus kelas berat tipe gulma atau mulia?

Antara Korupsi dan Penyakit Infeksi

Entah sudah berapa banyak tulisan yang telah dihasilkan oleh anak negeri ini membahas betapa mengerikannya tingkat korupsi di Indonesia. Korupsi yang telah membudaya hingga sudah masuk dalam sumsum perikehidupan di segala aspek dan sektor kehidupan. Kalau mengibaratkan korupsi dengan penyakit infeksi, mungkin kondisi korupsi diIndonesia sudah masuk infeksi sistemik yang mengancam jiwa yang pengobatannya hanya bisa dilakukan dengan langkah radikal serta kombinasi antibiotik. Bakteri korupsi diIndonesia boleh dibilang sudah kebal dengan antibiotik biasa alias sudah resisten, jadi mau tidak mau harus diterapi dengan antibiotik baru yang lebih kuat.

Sebagaimana dengan infeksi sistemik, korupsi di Indonesia sudah menimbulkan gejala-gejala yang mematikan. Bakteri korupsi sudah menginfeksi semua organ-organ vital dalam tubuh negara ini. Organ-organ vital dalam tubuh negara  itu tentunya adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Organ-organ vital yang terinfeksi ini sudah pasti akan menjadi sumber infeksi organ-organ yang lain karena sebagaimana tubuh, negara adalah sebuah sistem, maka kerusakan atau infeksi di satu bagian akan menyebabkan bahagian lain menjadi terpengaruh atau ikut sakit. JadilahIndonesia negara yang sakit.

Bukti sakitnya negara ini sudah banyak dibahas oleh para pemerhati dan pejuang anti korupsi. Akibat sakit ini ,  ujung-ujungnya adalah pembangunan yang terhambat untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan berkesinambungan.

Dibawah ini saya daftarkan lagi beberapa gejala-gejala infeksi korupsi sistemik di negara ini.

1. Bocornya anggaran negara

              Anggaran negara baik pusat dan daerah sudah bukan rahasia lagi sering menjadi ajang korupsi tiga organ vital di negara ini. Kasus Nazaruddin yang mencuat belakangan ini secara gamblang menunjukkan betapa korupsi anggaran pembangunan dilakukan secara berjamaah. Di tingkat legislatif terutama di badan anggaran  infeksi korupsi bisa berawal. Perencanaan jumlah anggaran dan proyek-proyek yang akan dilakukan akan menjadi ajang tawar-menawar antara anggota DPR dan pemerintah dan tidak menutup kemungkinan pihak ketiga yang sudah digadang-gadang akan memenangkan tender proyek yang akan dilaksanakan. Maka tidak aneh semua pihak akan dapat cipratan. Pengusaha akan mendapat proyeknya, yang tentu saja anggarannya sudah digelembungkan, anggota DPR nakal akan mendapat fee alias uang balas jasa, dan  oknum nakal pemerintah juga akan kebagian. Agar keamanan konkalikong ini bisa dijamin, maka aparat penegak hukum juga mesti dapat jatah. Bukan hal yang aneh, polisi atau jaksa mencari-cari masalah dalam sebuah proyek, hanya untuk mendapatkan jatah uang proyek, agar masalah tersebut tidak diusut.

Boleh dibilang, anggaran negara baik di pusat atau di daerah yang menjadi pusat aktivitas korupsi di tanah air.

2. Keluarnya kebijakan negara yang ngawur

              Baik di pusat dan daerah kebijakan yang ngawur cukup sering terjadi. Tapi frekuensi di daerah sangat mungkin jauh lebih banyak, mengingat mereka jauh dari hingar bingar media dan kultur masyarakat yang masih bersifat tradisional yang asal menerima dan cari aman. Kebijakan yang tidak pro rakyat, kebijakan yang menghamburkan uang negara pada proyek yang tidak menyentuh kepentingan rakyat sudah terlalu sering kita dengar. Biasanya proyek-proyek atau kebijakan semacam ini adalah titipan dari orang kuat baik secara politik maupun secara finansial.

Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang terang terangan mematikan akal sehat adalah tidak diratifikasinya WHO Framework Convention on Tabacco Control untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak dibawah umur dari bahaya rokok. dinsinyalir kebijakan yang tidak pro rakyat ini adalah hasil lobbi intensif kalangan industri rokok terhadap pemerintah dan tentu saja DPR.

3. Jabatan menjadi investasi

              Menjadi pejabat di indonesia adalah investasi untuk memperoleh harta yang berlimpah. Dengan kekuasaan yang ada di tangan, uang rakyat berada dalam genggaman, karakter aparat yang feodalistik, menjadi kombinasi yang mumpuni untuk mengeruk kekayaan untuk kantong pribadi.

Makanya bukan hal yang aneh seorang aparat menyogok untuk naik pangkat atau menduduki jabatan tertentu, karena potensi untuk mengeruk uang negara juga bertambah.

Bukan hal yang aneh pula seorang politisi, pengusaha, aparat pemerintah  dengan bersemangat mengeluarkan modal dan uangnya untuk menduduki jabatan strategis baik di pusat maupun didaerah karena itu merupakan investasi yang menggiurkan meski harus berutang sana sini. Betapa tidak, menjadi camat, bupati, gubernur bisa berarti ada anda sedikitnya akan mendapat fee 10% dari setiap anggaran dan proyek di daerah kekuasaan anda. Belum lagi budaya setoran dari bawahan ke atasan merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan, terutama di daerah. Ujung-ujungnya uang rakyat yang kemudian akan terkorupsi. Jadi selama kampanye pemilihan uang mereka akan terkuras, tetapi setelah menjabat jadilah jabatan tersebut tambang emas untuk mengembalikan modal berlipat-lipat. Para pejabat itu tentu saja tidak pernah memikirkan berapa gaji jabatannya, karena itu adalah uang receh bagi mereka. yang mereka incar bukan gaji halalnya, tapi pendapatan haram dari jabatannya.

4. Karakter feodalistik pejabat

              Bukan hal yang aneh betapa pejabat pemerintahan terutama di daerah begitu feodalistik. Seorang bupati di era otonomi memerintah bagaikan raja kecil apalagi hanya diawasi oleh DPRD daerah yang tidak jarang juga hanya diisi oleh orang-orang culas.

Hubungan feodalistik antara pejabat dan anak buah adalah buah lain dari budaya korupsi. Seorang pejabat mempunyai wewenang untuk memindahkan dan menempatkan bawahannya di daerah “kering” atau “basah” bukan karena prestasinya namun hanya karena faktor suka atau tidak suka, kronisme, dan alasan strategis untuk memudahkan pengerukan uang negara. Maka akan menjadi teramat susah bagi pengawai atau bawahan yang memiliki integritas dan prestasi untuk berkembang di lingkungan feodalistik. Begitu pula akan susah sekali seorang pemimpin yang punya integritas (meski jumlahnya tak banyak) untuk memimpin anak buah yang korup, karena anak buah akan membenci karena dianggap mematikan ambisi korup mereka.

Sebagaimana infeksi yang sudah membahayakan jiwa, korupsi segera harus diobati, bila perlu mengamputasi bagian yang terkena infeksi dari tubuh secara keseluruhan. Mengingat perilaku korupsi sudah membudaya dan sistemik maka satu-satunya cara memberantasnya adalah pemberlakuan hukuman yang sangat berat pelaku kejahatan korupsi seperti hukuman mati. Karena koruptor lebih berbahaya dari pembangkang, teroris, dan perampok, maka sewajarnya hukumannya juga harus maksimal.