Betapa mahal ongkos demokrasi. Begitulah yang terungkap dari persidangan korupsi dan pencucian uang Fathanah yang menghadirkan Walikota Makassar, Ilham Arif Siradjuddin. Ilham hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus tersebut. Disebutkan dalam kesaksian Ilham, bahwa ia harus membayar uang sebanyak 8 Milyar Rupiah kepada Partai Keadilan Sejahtera dan 2,5 Milyar Rupiah kepada Partai Hanura untuk proses pengusungan dan pemenangannya dalam Pilgub Sulsel 2013 yang lalu.
Tentu ini bukan hanya terjadi pada dua partai tersebut. Diyakini hampir semua partai yang terlibat dalam pilpres maupun pemilu-kada (seterusnya saya hanya memakai istilah pemilu-kada) melakukan hal yang serupa.
Mengapa ongkos pemilu-kada begitu mahal? Dan apa jalan keluarnya agar ongkos tersebut lebih murah?
Pada dasarnya ongkos yang harus dikeluarkan oleh kandidat dalam pemilu-kada terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah ongkos politik. Ongkos politik ini adalah biaya pengusungan yang harus dibayarkan kandidat dan/atau sponsornya kepada partai. Umumnya ini disebut sebagai uang mahar. Tidak ada kejelasan bagaimana besarnya uang mahar itu ditetapkan oleh partai bersama kandidat. Tentu banyak faktor yang mempengaruhinya. Partai yang besar, yang memiliki wakil yang banyak di legislatif, dan yang memiliki jaringan politik yang solid di masyarakat tentu akan mematok harga yang jauh lebih tinggi dari partai kecil atau partai gurem. Yang kedua adalah ongkos kampanye atau pemenangan. Ini adalah biaya operasional dan logistik tim pemenangan yang tentu saja dikoordinasikan oleh partai pengusung. Tergantung bagaimana jenis dan besarnya kampanye yang dilakukan, besaran ongkosnya bisa bervariasi dari satu kandidat ke kandidat yang lain. Biasanya partai yang besar tentunya juga akan melakukan kampanye dengan jenis dan variasi yang berongkos lebih besar.

gambar diambil dari www.radarnusantara.com

Gambar diambil dari http://www.radarnusantara.com

Pembagian jenis ongkos diatas sebenarnya pada tataran praktis boleh sangat kabur. Tidak ada pembatasan yang jelas yang bisa memisahkan antara ongkos politik dan ongkos kampanye. Untuk menelaah dan menganalisa lebih jauh tentu dibutuhkan penelitian yang mendalam tentang bagaimana uang yang dibayarkan kandidat tersebut dibelanjakan.

Antara Transaksi Keuangan dan Transaksi Popularitas/Elektabilitas?

Saya melihat bahwa transaksi politik antara kandidat dan partai politik dalam pemilu-kada bisa bersinonim dengan transaksi keuangan. Perilaku seperti ini tidak ubahnya seperti transaksi barang atau jasa dimana partai politik sebagai penyedia jasa politik akan meminta imbalan berupa uang. Ada uang berarti kesempatan anda untuk menjadi kandidat terbuka lebar. Saya kira transaksi keuangan adalah unsur yang cukup dominan dalam keputusan sebuah partai mengusung kandidatnya. Jauh sebelum kandidat-kandidat di pemilu-kada mengumumkan visi dan misinya, transaksi keuangan ini boleh jadi sudah dilakukan.
Namun adakalanya transaksi politik ini tidak atau kurang bersinonim dengan transaksi keuangan. Ini biasanya terjadi bila kandidat tertentu memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Dalam situasi demikian, kandidat berada dalam posisi yang diuntungkan. Seringkali dalam keadaan ini, justeru partai politik yang akan berlomba-lomba untuk meminang sang kandidat. Karena berada dalam posisi yang menguntungkan, kandidat ini boleh jadi hanya akan membayar ongkos politik yang ringan atau bahkan tidak membayar sama sekali. Partai atau sponsor-sponsor yang lain yang akan membayar biaya kampanye kandidat demikian. Jadi dalam hal ini transaksi politik sama dengan transaksi popularitas/elektabilitas.

Kandidat dan Sponsor Keuangan
Jabatan sebagai pimpinan pemerintahan baik nasional maupun di daerah adalah posisi yang strategis. Jabatan datang bersama dengan kekuasaan penggunaan anggaran, yang oleh pihak-pihak tertentu seperti pengusaha dan perusahaan bisa menjadi pintu masuk untuk mendapatkan peluang dan keuntungan ekonomis.
Oleh karena itu, bukanlah suatu hal yang aneh bila banyak pengusaha maupun perusahaan tertentu rela mengeluarkan biaya politik untuk mendukung kandidat tertentu dengan harapan hal tersebut akan menjadi investasi politik yang bisa memberikan peluang ekonomi dalam berbagai bentuknya, jika kandidat terpilih. Dengan kata lain, investasi duluan melalui kandidat, belakangan tinggal menunggu peluang membajak anggaran pemerintah jika kandidat terpilih. Tentu saja elektabilitas kandidat yang tinggi akan semakin menarik minat banyak calon sponsor untuk membiayai kampanye. Dukungan dana dari sponsor ini akan menjadi bentuk hutang para kandidat, yang bayarnya tentu dengan janji kebijakan dan bancakan proyek pemerintah ketika berkuasa. Inilah yang disebut rejim penguasa-pengusaha, pemilik kekuasaan dan pemilik modal bersatu untuk mencari keuntungan. Dalam demokrasi liberal kapitalistik seperti yang terjadi di Amerika, hanya orang-orang yang bermodal besar dengan agenda kapitalistik yang menentukan jalannya transaksi politik demokratis ini. Nampaknya Indonesia sedang giat-giatnya menuju kearah yang sama.
Transparansi keuangan kampanye kandidat dan partai politik
Salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas kandidat dan partai pengusungnya dalam kampanye pemilu-kada adalah dengan mewajibkan transparansi keuangan selama kampanye. Transparansi ini tentunya harus disertai kejujuran dalam melaporkan darimana uang kampanye didapatkan, dan bagaimana uang tersebut dibelanjakan. Ini mesti ditegakkan secara tegas dan harus memberikan konsekuensi yang berat kepada kandidat dan partai pengusungnya jika terjadi pelanggaran dan ketidakjujuran. Pembatasan jumlah sumbangan perorangan maupun pihak tertentu harus diterapkan dengan tegas, dan nama-nama pihak yang menyumbang tersebut harus jelas diketahui.

Otonomi daerah dan desentralisasi korupsi

Otonomi daerah yang bertumpu pada kota dan kabupaten membuat pemerintahan dinegeri ini terdesentralisasi dengan luar biasa. Bentuk otonomi seperti ini dalam tataran praktis sudah menyerupai negara federal. Hanya fungsi pertahanan keamanan, fiskal dan moneter, kebijakan luar negeri yang masih bersifat nasional.
Daerah kabupaten dan kota telah berubah menjadi pusat-pusat pengeluaran kebijakan yang boleh dikatakan cukup sering bertentangan dengan kebijakan pusat. Daerah sekarang sudah dapat mencari investasi asing secara mandiri. Meski dari satu sisi hal ini bisa mendatangkan keuntungan, semisal beberapa daerah yang kreatif yang pembangunannya mengalami percepatan berkat bantuan dan investasi asing, namun secara keseluruhan hal ini belum jelas terlihat mamfaatnya. Malah dari pengamatan saya, banyak sekali daerah-daerah otonom yang masih stagnan dan tertinggal meski sudah diberikan kewenangan yang luas. Yang muncul adalah penguasa bak raja-raja kecil yang tidak kreatif dan sering terlibat dalam perbuatan korupsi. Ini bisa terlihat dari banyaknya kasus kasus yang telah terungkap baik oleh KPK maupun penegak hukum lainnya.
Saya sangat yakin ada hubungan erat antara biaya politik yang tinggi dengan tingkat korupsi kepala pemerintahan daerah otonom tersebut.
Oleh Karena itu, sudah saatnya untuk meninjau kembali sistem desentralisasi yang kita terapkan selama ini. Otonomi dalam pandangan saya, mesti ditempatkan di tingkat provinsi sehingga kepala pemerintahan di kabupaten dan kota cukup dipilih oleh gubernur. Jabatan walikota dan bupati di tingkat kota dan kabupaten mestinya adalah jabatan karir, bukan jabatan politik seperti sekarang ini.
Ada beberapa keuntungan bila hal ini dilakukan. Pertama, mengurangi biaya pemilu-kada. Saat ini ada sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia. Bayangkan betapa banyak biaya yang bisa dihemat dengan hanya melakukan pilgub di 34 provinsi saja. Apalagi jika misalnya pilpres dan pilgub bisa diadakan secara serentak, maka mungkin akan lebih hemat lagi. Yang kedua, ini bisa mengurangi konflik horizontal yang terjadi di masyarakat. Selama ini kita sudah melihat banyak kenyataan dimana pemilu-kada di berbagai daerah berakhir ricuh dan sering menyebabkan korban jiwa. Yang ketiga, ini bisa meminimalkan adanya ketidakselarasan kebijakan ditingkat nasional dan pemerintah daerah.