Penemuan bakso daging sapi oplosan babi kembali menggegerkan masyarakat terutama umat muslim di Jakarta. Razia yang dilakukan tersebut juga menemukan bakso kemasan dengan stiker halal namun setelah diteliti juga mengandung babi. Perilaku pedagang daging giling serta produsen bakso tersebut telah mencederai prinsip penghormatan kepada ajaran Agama Islam, dan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap hak pembeli yang beragama islam yang berkewajiban mengkonsumsi makanan halal.

Gambar bakso babi dengan sticker halal (dari Kompasiana Kompas)

Gambar Bakso babi dengan sticker halal (dari Kompasiana Kompas)

Kasus ini merupakan tindakan pidana yang harus diusut dengan tuntas dan menghukum siapapun yang terlibat didalamnya dengan hukuman yang setimpal dan pencabutan izin usaha. Tanpa tindakan yang tegas dan keras niscaya ini akan kembali terulang, mengingat kasus sejenis sebelumnya ini juga telah terjadi (kasus abon oplosan babi).

Kasus ini menunjukkan sekali lagi kelemahan pemerintah dalam mengawasi kesehatan dan standar makanan halal yang merupakan tanggung jawab yang diamanahkan. MUI, BPOM, serta dinas terkait di pemda seharusnya melakukan kerjasama yang apik untuk mengawasi para produsen makanan bukan hanya produsen berskala industri besar namunjuga produsen skala kecil seperti UKM. Selama ini kesannya mereka sudah cukup berhasil mengawasi produsen skala industri besar, namun sering kali gagal dalam pengawasan produsen industri kecil. Mengapa ini bisa terjadi?

Disamping menghukum para perilaku kriminal yang terlibat, juga diperlu dikaji apakah aparat pemerintah dan siapapun yang bertanggung jawab dalam pengawasan ini melakukan kelalaian, dan karenanya perlu di beri hukuman  sesuai dengan aturan. Kejadian yang sering berulang ini bisa berarti bahwa tidak ada tindakan hukum yang tegas kepada pelaku kriminal sehingga tidak memiliki efek cegah. Ini bisa pula berarti ada kelemahan dalam sistem pengawasan yang diterapkan selama ini, atau bisa juga hanya aparat yang lalai dalam menjalankan SOP yang sebenarnya mungkin sudah baik.

Oleh karena itu, pemerintah dan aparat yang terkait harus mengevaluasi sistem pengawasan tersebut dan mengumumkan hasilnya kepada khalayak ramai sebagi bentuk akuntabilitas. Selama ini tak ada penjelasan resmi dan tuntas ketika terjadi pelanggaran seperti ini. YLKI harus terus mengikuti proses akuntabilitas ini, dan kalau perlu melakukan tuntutan class action jika memang diperlukan agar aparat tidak lagi bermain-main dalam tugasnya.

Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa mayoritas institusi kita yang diberi tanggung jawab bukan merupakan institusi yang belajar (learning institutions). Institusi yang belajar ini bercirikan kemampuannya untuk selalu memperbaiki diri dan tidak seperti keledai yang terjatuh ke lubang yang sama. Maka kejadian bakso oplosan babi ini sekali lagi menunjukkan bahwa instansi yang bertanggung jawab dalam mengawasi kehalalan produk-produk makanan dan minuman tidak pernah naik kelas alias stagnan.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka stagnan? Mengapa mereka tidak pernah belajar dari pengalaman dan kesalahan?

Ini yang membutuhkan kajian yang mendalam. Kalau apa yang saya tangkap dari talk show round table di TV One semalam (2012/12/19), nampaknya masalah kembali lagi ke jumlah personel pengawas dan keterbatasan jumlah dana. Alasan klise yang tak pernah habis. Kambing hitam ini seharusnya sudah lama dipotong agar tidak menjadi keranjang sampah tiap kali terjadi kesalahan dalam melakukan tanggung jawab. Alasan kekurangan dana? Bukankah dana bisa dialokasikan dan diprioritaskan. Anggaran APBD DKI Jakarta saja ada sekitar 40 trilyun pertahun. Tidak bisakah ada prioritas terhadap mata anggaran tertentu yang membutuhkan dana yang mendesak. Banyak laporan aktivis anti korupsi yang menunjukkan bahwa banyak sekali mata anggaran yang tidak penting beserta mark up nya tiap tahun. Kita memang tidak pernah berhenti bermasalah dengan efisiensi anggaran. APBD dianggap kue yang harus dibagi sama rata sama rasa padahal ada hal-hal yang harus dprioritaskan.

Lantas alasan kekurangan personel? Bukankah selama ini  pemerintah selalu berteriak bahwa PNS kita terlalu banyak sehingga membebani anggaran. Ini menunjukkan kita tidak kekurangan personel, tapi kita kurang dalam manajemen personel. Pengangkatan pegawai yang tidak jelas dan tidak diperlukan saya yakin merupakan ciri dari birokrasi kita secara umum. Apa yang menjadi penting sekarang adalah memberdayagunakan PNS kita yang kononnya jumlahnya terlalu banyak itu. Alih tugas dan fungsi bisa dipertimbangkan agar sektor-sektor yang membutuhkan banyak personel seperti dinas-dinas yang terkait dalam pengawasan makanan memperoleh alokasi pegawai yang cukup. Ini tentunya tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dengan sekejap mata. Perlu pelatihan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang intensif untuk mereka agar bisa menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Dengan kebijakan ini niscaya tidak ada lagi pegawai yang santai dan makan gaji buta.

Dalam institusi yang belajar, peran pimpinan adalah hal yang utama. Pemimpin dituntut punya visi yang jelas dan dilengkapi dengan kreatifitas dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan pekerjaan. Institusi keledai seharusnya segera dibersihkan dari pemimpin-pemimpin yang tidak cerdas dan tidak kreatif. Kalau tidak, malah mereka yang kemudian akan melestarikan status quo. Paradigma pemimpin autopilot harus diubah untuk kemajuan bersama. Ciri pemimpin autopilot itu adalah miskin inovasi, kreasi, dan penuh dengan rutinitas yang itu-itu saja.

Banyak penyebab mengapa kita banyak memiliki tipe pemimpin autopilot ini. Pertama, pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang bukan berdasarkan meristokrasi atau atas dasar kecakapan. Pemilihan pemimpin berdasarkan kronisme dan perkoncoan adalah hal yang umum di seluruh tanah air. Ini bisa berpunca dari otonomi daerah yang kebablasan. Betapa banyak bupati dan walikota kita yang tidak berprestasi yang dipilih secara langsung oleh rakyat? Saya kira mayoritas. Raja-raja kecil di daerah ini banyak yang memilih pemimpin dan pejabat bawahannya berdasarkan faktor like dan dislike bukan berdasarkan kompetensi. Ini lah yang melahirkan institusi keledai dan institusi `asal ada`. Sebaiknya pemimpin kabupaten dan kota dipilih oleh gubernur berdasarkan meristokrasi. Pemimpin provinsi bisa tetap dipilih oleh rakyat. Dengan demikian kita bisa menghemat anggaran pemilu-kada dan mengurangi kerusuhan selama dan pasca pemilu-kada yang banyak terjadi.

Kedua, budaya korupsi dan feodal dikalangan para pejabat dan pimpinan yang mematikan masukan dan kritik bawahan. Ini mengakibatkan ketakutan dikalangan bawahan untuk bersuara. Banyak pegawai atau bawahan yang terpasung kreatifitasnya hanya karena takut dengan pimpinan yang otoriter. Kedudukannya bisa terancam jika tidak dianggap loyal kepada pemimpin. Loyalitas ini sampai pada tahap loyalitas dalam melanggar hukum seperti melakukan korupsi berjamaah.

Ketiga, kurangya apresiasi kepada pemimpin yang kreatif dan berintegritas. Ini dikarenakan oleh situasi dan kondisi lingkungan kerja yang tersaturasi oleh budaya kerja autopilot. Tak ada insentif untuk mereka yang berintegritas dan kreatif. Malah kadang mereka bisa tersingkir karena harus berhadapan oleh tembok budaya feodal yang tidak berintegritas. Kurangnya apresiasi terhadap pemimpin yang berintegritas dan kreatif ini bisa datang dari pemerintah sendiri dan juga masyarakat. Tidak jarangkan kita mendengar adanya bupati atau walikota yang terkait pidana korupsi yang terpilih kembali. Masyarakat kita masih perlu pendidikan politik yang memadai.