Sedikitnya dua orang rakyat tewas (berita masih simpang siur, ada kabar yang mengatakan 3 orang) dan sepuluh lainnya mengalami luka-luka setelah insiden penembakan oleh aparat kepolisian untuk membubarkan massa yang memblokade Pelabuhan Sape di Bima Nusa Tenggara Barat.

Massa memblokade Pelabuhan Sape sebagai upaya agar tuntutan mereka kepada pemerintah setempat untuk mencabut izin eksplorasi emas perusahaan Sumber Mineral Nusantara tercapai. Seperti  diberitakan,  pemerintah setempat telah mengeluarkan izin eksplorasi kepada perusahaan tersebut untuk mengelola sekitar 250 km2 area pertambangan yang ditentang oleh hampir sebagian besar masyarakat sekitarnya karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pertambangan emas tersebut.

Ternyata aktor perusahaan dibalik usaha pertambangan itu tidak hanya Sumber Mineral Nusantara (SMN). SMN hanya hanya operator lokal yang bekerjasama dengan sebuah perusahaan Australia Arc Exploration. Bahkan usaha joint venture tersebut 95% sahamnya dipegang oleh Arc exploration. Arc exploration sendiri sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di Singapura Southo Investment, HSBC Nominees, ANZ Bank (The Australian).

Atas insiden yang merenggut nyawa tersebut, Parlemen Australia yang dimotori oleh Partai Hijau (Green Party) akan merencanakan investigasi  terhadap kejadian tersebut. Seperti yang dikutip dari Harian Sydney Morning Herald , ketua Partai Hijau Christine Milne upaya investigasi tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan apa saja kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh Arc exploration dan partner lokalnya bersama kepolisian dan aparat setempat dalam menangani protes masyarakat dan sejauh mana mereka melakukan komunikasi/konsultasi kepada masyarakat setempat mengenai usaha pertambangan tersebut sebelumnya. Menurutnya Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjelaskan standar hak azasi manusia dan pengelolaan lingkungan yang menjadi kewajibannya kepada masyarakat setempat.

Kematian anggota masyarakat akibat ulah kekerasan aparat, dalam hal ini Kepolisian rupanya sudah semakin menambah jejak hitam mereka dalam menjalankan tugasnya. Belum usai masalah Mesuji diselesaikan, kini muncul lagi masalah yang pola kejadiannya boleh dikatakan hampir sama. Pemilik modal atau orang yang berduit dibekingi oleh aparat menganiaya rakyat atas nama ketertiban umum untuk mencapai tujuan mereka mengeksploitasi tanah atau lingkungan dimana rakyat bermukim tanpa upaya komunikasi yang cukup.  Pemerintah lokal pun nampaknya bertindak sama  meloloskan izin untuk perusahaan hanya atas alasan keuntungan ekonomi semata (kemungkinan besar elit pemerintah mendapat asupan ‘gizi’ dari perusahaan untuk mengeluarkan izin tanpa memperdulikan resistensi mayoritas masyarakat lokal).

Pemodal( asing), beking aparat keamanan dan elit pemerintah lokal bagaikan sebuah trisula mematikan yang menusuk kepentingan rakyat kecil manakala agenda mereka ditentang oleh rakyat. Mereka sepertinya kehabisan akal untuk mendekati dan berkomunikasi dengan rakyat sampai harus menggunakan cara-cara kekerasan. Ini sama saja membenarkan tuduhan sebagian masyarakat kita saat ini yang mengatakan, aparat kepolisian dan elit pemerintah lokal bagaikan centeng penjaga kepentingan modal. Siapa yang berduit akan dibela mati-matian. Di era keterbukaan seperti sekarang ini, perilaku seperti itu sudah uzur dan harus dibuang jauh-jauh. Pihak-pihak yang memakai cara-cara itu mencerminkan kekerdilan budi dan moralitasnya. Mereka telah dikuasai oleh setan ekonomi.

Memang benar bahwa investasi didaerah tertentu akan menggerakkan roda perekonomian dalam jangka panjang. Akan tetapi bukankah prosedur-prosedur manusiawi itu perlu dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur legal formal birokrasi. Jangan hanya karena izin secara legal formal telah dikeluarkan, lantas pendekatan sosial manusiawi ke masyarakat lokal yang menolak tak dilakukan. Izin hanya merupakan sebuah syarat legal formal pemerintah setempat yang harus dibarengi dengan kesediaan masyarakat lokal menerimanya. Bukankah kegiatan industri tambang  di tengah-tengah mereka akan berdampak pada lingkungan fisik, sosial, dan psikologis mereka? Rakyat setempat adalah merupakan tuan rumah yang seyogyanya dihormati. Kalau rakyat diperlakukan secara hormat, tentu saja mereka akan menghargai tamu sebagai raja.

Dari beberapa kejadian terakhir yang melibatkan aparat kepolisian dan masyarakat banyak secara berhadap-hadapan mulai dari kasus Freeport, Mesuji, dan terakhir kasus Bima ini, ada beberapa catatan penting yang mesti kita perhatikan.

Pertama, keterlibatan aparat kepolisian/TNI dalam mengamankan aset dan atau kepentingan pemilik modal/perusahaan sebaiknya dibuatkan peraturan khusus, terutama mengenai rambu-rambu tentang biaya operasional aparat tersebut dalam menjalankan tugasnya. Selama ini banyak sinyalemen masyarakat dan diperkuat oleh pengakuan Kepolisian RI dalam kasus Freeport, yang menunjukkan bahwa mereka memperoleh dana ekstra budgeter dari perusahaan/pemilik modal yang kepentingnnya mereka jaga. Ini akan membuat mereka tidak obyektif lagi dalam menjalankan tugas. Alasan mereka selama ini bahwa biaya operasional mereka sangat terbatas patut didiskusikan bersama. Benarkah mereka menerima dana ekstra budgeter ini karena keterbatasan biaya institusi mereka, ataukah ada alasan-alasan lain. Apakah kemungkinan elit-elit aparat memperkaya diri dengan mencentengkan diri tidak mungkin? Ini hanya bisa dijawab dengan investigasi yang terbuka dan menyeluruh disemua kasus-kasus ini.

Kedua, tindakan yang tegas kepada semua pihak yang bersalah baik dari aparat maupun kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa berdarah tersebut. Sekali lagi proses yang transparan dan seadil-adilnya sangat diperlukan untuk memenuhi  rasa keadilan semua pihak.