Entah sudah berapa banyak tulisan yang telah dihasilkan oleh anak negeri ini membahas betapa mengerikannya tingkat korupsi di Indonesia. Korupsi yang telah membudaya hingga sudah masuk dalam sumsum perikehidupan di segala aspek dan sektor kehidupan. Kalau mengibaratkan korupsi dengan penyakit infeksi, mungkin kondisi korupsi diIndonesia sudah masuk infeksi sistemik yang mengancam jiwa yang pengobatannya hanya bisa dilakukan dengan langkah radikal serta kombinasi antibiotik. Bakteri korupsi diIndonesia boleh dibilang sudah kebal dengan antibiotik biasa alias sudah resisten, jadi mau tidak mau harus diterapi dengan antibiotik baru yang lebih kuat.

Sebagaimana dengan infeksi sistemik, korupsi di Indonesia sudah menimbulkan gejala-gejala yang mematikan. Bakteri korupsi sudah menginfeksi semua organ-organ vital dalam tubuh negara ini. Organ-organ vital dalam tubuh negara  itu tentunya adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Organ-organ vital yang terinfeksi ini sudah pasti akan menjadi sumber infeksi organ-organ yang lain karena sebagaimana tubuh, negara adalah sebuah sistem, maka kerusakan atau infeksi di satu bagian akan menyebabkan bahagian lain menjadi terpengaruh atau ikut sakit. JadilahIndonesia negara yang sakit.

Bukti sakitnya negara ini sudah banyak dibahas oleh para pemerhati dan pejuang anti korupsi. Akibat sakit ini ,  ujung-ujungnya adalah pembangunan yang terhambat untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan berkesinambungan.

Dibawah ini saya daftarkan lagi beberapa gejala-gejala infeksi korupsi sistemik di negara ini.

1. Bocornya anggaran negara

              Anggaran negara baik pusat dan daerah sudah bukan rahasia lagi sering menjadi ajang korupsi tiga organ vital di negara ini. Kasus Nazaruddin yang mencuat belakangan ini secara gamblang menunjukkan betapa korupsi anggaran pembangunan dilakukan secara berjamaah. Di tingkat legislatif terutama di badan anggaran  infeksi korupsi bisa berawal. Perencanaan jumlah anggaran dan proyek-proyek yang akan dilakukan akan menjadi ajang tawar-menawar antara anggota DPR dan pemerintah dan tidak menutup kemungkinan pihak ketiga yang sudah digadang-gadang akan memenangkan tender proyek yang akan dilaksanakan. Maka tidak aneh semua pihak akan dapat cipratan. Pengusaha akan mendapat proyeknya, yang tentu saja anggarannya sudah digelembungkan, anggota DPR nakal akan mendapat fee alias uang balas jasa, dan  oknum nakal pemerintah juga akan kebagian. Agar keamanan konkalikong ini bisa dijamin, maka aparat penegak hukum juga mesti dapat jatah. Bukan hal yang aneh, polisi atau jaksa mencari-cari masalah dalam sebuah proyek, hanya untuk mendapatkan jatah uang proyek, agar masalah tersebut tidak diusut.

Boleh dibilang, anggaran negara baik di pusat atau di daerah yang menjadi pusat aktivitas korupsi di tanah air.

2. Keluarnya kebijakan negara yang ngawur

              Baik di pusat dan daerah kebijakan yang ngawur cukup sering terjadi. Tapi frekuensi di daerah sangat mungkin jauh lebih banyak, mengingat mereka jauh dari hingar bingar media dan kultur masyarakat yang masih bersifat tradisional yang asal menerima dan cari aman. Kebijakan yang tidak pro rakyat, kebijakan yang menghamburkan uang negara pada proyek yang tidak menyentuh kepentingan rakyat sudah terlalu sering kita dengar. Biasanya proyek-proyek atau kebijakan semacam ini adalah titipan dari orang kuat baik secara politik maupun secara finansial.

Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang terang terangan mematikan akal sehat adalah tidak diratifikasinya WHO Framework Convention on Tabacco Control untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak dibawah umur dari bahaya rokok. dinsinyalir kebijakan yang tidak pro rakyat ini adalah hasil lobbi intensif kalangan industri rokok terhadap pemerintah dan tentu saja DPR.

3. Jabatan menjadi investasi

              Menjadi pejabat di indonesia adalah investasi untuk memperoleh harta yang berlimpah. Dengan kekuasaan yang ada di tangan, uang rakyat berada dalam genggaman, karakter aparat yang feodalistik, menjadi kombinasi yang mumpuni untuk mengeruk kekayaan untuk kantong pribadi.

Makanya bukan hal yang aneh seorang aparat menyogok untuk naik pangkat atau menduduki jabatan tertentu, karena potensi untuk mengeruk uang negara juga bertambah.

Bukan hal yang aneh pula seorang politisi, pengusaha, aparat pemerintah  dengan bersemangat mengeluarkan modal dan uangnya untuk menduduki jabatan strategis baik di pusat maupun didaerah karena itu merupakan investasi yang menggiurkan meski harus berutang sana sini. Betapa tidak, menjadi camat, bupati, gubernur bisa berarti ada anda sedikitnya akan mendapat fee 10% dari setiap anggaran dan proyek di daerah kekuasaan anda. Belum lagi budaya setoran dari bawahan ke atasan merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan, terutama di daerah. Ujung-ujungnya uang rakyat yang kemudian akan terkorupsi. Jadi selama kampanye pemilihan uang mereka akan terkuras, tetapi setelah menjabat jadilah jabatan tersebut tambang emas untuk mengembalikan modal berlipat-lipat. Para pejabat itu tentu saja tidak pernah memikirkan berapa gaji jabatannya, karena itu adalah uang receh bagi mereka. yang mereka incar bukan gaji halalnya, tapi pendapatan haram dari jabatannya.

4. Karakter feodalistik pejabat

              Bukan hal yang aneh betapa pejabat pemerintahan terutama di daerah begitu feodalistik. Seorang bupati di era otonomi memerintah bagaikan raja kecil apalagi hanya diawasi oleh DPRD daerah yang tidak jarang juga hanya diisi oleh orang-orang culas.

Hubungan feodalistik antara pejabat dan anak buah adalah buah lain dari budaya korupsi. Seorang pejabat mempunyai wewenang untuk memindahkan dan menempatkan bawahannya di daerah “kering” atau “basah” bukan karena prestasinya namun hanya karena faktor suka atau tidak suka, kronisme, dan alasan strategis untuk memudahkan pengerukan uang negara. Maka akan menjadi teramat susah bagi pengawai atau bawahan yang memiliki integritas dan prestasi untuk berkembang di lingkungan feodalistik. Begitu pula akan susah sekali seorang pemimpin yang punya integritas (meski jumlahnya tak banyak) untuk memimpin anak buah yang korup, karena anak buah akan membenci karena dianggap mematikan ambisi korup mereka.

Sebagaimana infeksi yang sudah membahayakan jiwa, korupsi segera harus diobati, bila perlu mengamputasi bagian yang terkena infeksi dari tubuh secara keseluruhan. Mengingat perilaku korupsi sudah membudaya dan sistemik maka satu-satunya cara memberantasnya adalah pemberlakuan hukuman yang sangat berat pelaku kejahatan korupsi seperti hukuman mati. Karena koruptor lebih berbahaya dari pembangkang, teroris, dan perampok, maka sewajarnya hukumannya juga harus maksimal.