Indonesia adalah surga bagi perokok dan tentu saja bagi produsen rokok dunia dan lokal. Kalau di negara lain terutama negara maju angka perokok terus-menerus menunjukkan penurunan, di Indonesia malah meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, menurut laporan WHO pada tahun 1986, sekitar 53 persen laki-laki di Indonesia adalah perokok namun di tahun 2003 angka ini meningkat menjadi 60 persen menurut Synovate ,sebuah lembaga riset pasar. Kalangan perokok diantara wanita selama kurun waktu itu tetap stabil di angka 4% (Asia Times). Mengingat jumlah penduduk di Indonesia yang besar dan terus mengalami peningkatan, secara nominal jumlah perokok sangatlah besar (sekarang sekitar 60 juta orang) dan menjadi faktor penarik bagi para investor dan pengusaha rokok dunia.

Yang cukup memprihatinkan adalah kenyataan bahwa sekitar 70% perokok di Indonesia adalah mereka yang berpendapatan rendah dimana sampai 17% dari pendapatan mereka dibakar sia-sia melalui rokok (Jakarta Globe). Bahkan tren merokok juga semakin meningkat dikalangan remaja dan pelajar. Jangan terkejut jika  di Indonesia, setiap sehari bisa sampai 330 miliar Rupiah dibakar melalui rokok (Kompas).

Kalau kondisi “tabaccogenic” terus dibiarkan oleh Pemerintah Indonesia, maka bukan tidak mungkin angka perokok ini akan terus bertambah dan tentu saja  angka penyakit terkait keracunan kronis rokok  juga akan terus membengkak. Saat ini tercatat 400.000 kematian per tahun akibat penyakit terkait rokok terjadi di Indonesia.

Mengingat bahwa sebagian besar perokok adalah orang tak berpunya, maka membiarkan kondisi tabaccogenic ini sama artinya pemerintah menanam bencana yang lebih besar, dan tinggal menunggu waktu saja negeri ini akan memanen hasilnya berupa tambah membengkaknya biaya kesehatan akibat penyakit  keracunan kronis tembakau (PKKT). Kondisi ini pula semakin memperlihatkan kenyataan  bahwa orang miskin adalah orang yang paling banyak dikorbankan oleh kebijakan pemerintah.

Mengapa Indonesia “Tabaccogenic”?

Tabaccogenic yang saya maksudkan adalah keadaan atau situasi yang memfasilitasi atau memudahkan meningkatnya angka perokok, bebasnya perokok untuk merokok dimana saja mereka mau tanpa memperhatikan orang lain disekitarnya (bus, angkot, kereta api, restoran, kedai, kantor, dan tempat-tempat umum lainnya) .

Kondisi tabaccogenic memiliki aspek politis karena kondisi ini timbul karena hasil kebijakan  dan atau keteledoran pemerintah. Kebijakan dan atau keteledoran ini adalah setidaknya menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang mengendalikan kebijakan pemerintah dan wakil  rakyat yang mengarahkan agar kondisi tabaccogenic ini terus dipertahankan untuk kepentingan produsen rokok. Bisa juga pemerintah tidak tahu, atau yang  paling mungkin tidak mau tahu tentang nasib rakyatnya yang perokok dan juga mereka yang tidak merokok namun harus rela menghirup asap rokok dari perokok di tempat umum. Toh seperti rutinitas selama ini, masalah baru dianggap masalah kalau sudah terjadi. Padahal paradigma pembangunan kesehatan sudah lebih menekankan aspek preventif dibanding kuratif.

Apapun penyebabnya, yang jelas kondisi  tabaccogenic ini kelihatannya akan terus dipelihara.

Salah satu ciri kondisi tabaccogenic ini adalah harga rokok yang murah meriah. Di antara negara Asean, harga rokok di Indonesia  termasuk yang paling murah, bahkan lebih murah dari Laos, relatif sama dengan Vietnam, dan lebih mahal dibanding dengan Filipina. Sebagai ilustrasi lain  harga rokok Marlboro di Malaysia lebih dua kali lipat, di Singapura hampir 8 kali lipat dibandingkan di Indonesia.

Kenapa harga rokok bisa murah? Ya karena cukai rokok di Indonesia termasuk yang paling murah.Sebagai contoh  tahun 2008 di Indonesia cukai rokok hanya 37%, bandingkan misalnya dengan Thailand 63%, Malaysia 49-57%, Filipina 46-49 %, Vietnam 45% (Kompas).

Kebijakan tarif cukai ini tentu saja adalah merupakan kebijakan pemerintah, sehingga bisa diterjemahkan bahwa pemerintah lebih berpihak  kepada produsen rokok, sementara perokok terutama yang miskin tidak diproteksi. Ada dua keuntungan pemerintah kalau tarif cukai ini dinaikkan katakanlah sampai 60% yaitu pendapatan pemerintah bisa meningkat dan harga rokok akan menjadi mahal sehingga kemungkinan bisa menurunkan jumlah perokok. Dengan menaikkan cukai rokok dari 37% menjadi 45% saja potensi pendapatan tambahan bisa sampai 10 trilyun Rupiah menurut Dekan FKM UI Hasbullah Thabrany. Pendapatan tambahan ini bisa digunakan untuk membiayai kampanye kesehatan, atau biaya kesehatan gratis bagi orang miskin terutama yang terkena PKKT. Dengan harga rokok yang mahal, setidaknya akan membuat perokok dari kalangan pendapatan rendah untuk berpikir dua kali untuk membeli rokok.

Tentu saja kenaikan cukai ini akan ditentang habis-habisan oleh produsen rokok, dengan berbagai alasan seperti kebijakan tersebut akan mematikan industri rokok yang akan berpengaruh negatif kepada ekonomi. Namun alasan yang paling sering mereka angkat adalah efek negatif terhadap petani tembakau. Padahal selama ini meski pendapatan produsen rokok meningkat, kesejahteraan petani tembakau tidak mengalami perubahan berarti. Upah buruh rata-rata petani tembakau per bulan umpamanya masih dibawah rata-rata yaitu 47% dari upah buruh standar nasional. 

Hasil penelitian dari Lembaga Demografi FEUI menunjukkan bahwa sebanyak 69% buruh tani tembakau hanya berpendidikan SD atau tidak sekolah sama sekali. Lebih dari setengahnya masih tinggal di rumah yang berlantai tanah. Hal ini menunjukkan kehidupan buruh tani tembakau yang miskin dan terbelakang kontras dengan jargon para penentang kebijakan pembatasan rokok yang mengatasnamakan kesejahteraan petani tembakau.

Ini tidak saja terjadi pada lapisan buruh tani saja tapi juga petani pengelola.  Bahkan keuntungan petani pengelola hanya sekitar 1 juta dalam empat bulan masa tanam dan ini tidak seimbang dengan resiko usaha dan kegagalan panen karena berbagai sebab.  Padahal para petani itu sebagian memodali tanamannya dari utang (Kompas). Jadi selama setahun, mereka bertani tembakau hanya empat bulan, selebihnya mengusahakan tanaman lain atau melakukan kegiatan ekonomi yang lain.

Dengan demikian bisa disimpulkan keuntungan yang besar dari produksi rokok di Indonesia tidak dinikmati oleh para petani tembakau. Mereka hanya digunakan sebagai tameng untuk menentang setiap usaha untuk menciptakan lingkungan dan kebijakan yang lebih bersih dari asap rokok. Para produsen rokok dan aktivis organisasi petani tembakau sering menggunakan demonstrasi besar-besaran untuk menunjukkan penolakan atas nama kesejahteraan petani tembakau yang menurut klaim mereka berjumlah jutaan (bahkan mereka mereka sampai menggertak dengan klaim jumlah petani tembakau sebanyak 22 juta orang)  padahal menurut catatan Departemen Pertanian jumlahnya pada tahun 2004 saja kurang dari 700.000 petani.

Modus operandi perusahaan rokok ,agen-agennya dan aktivis organisasi petani tembakau ini setidaknya ada dua, yaitu melakukan show of force dengan demonstrasi yang besar atas setiap kebijakan yang menurut mereka akan berdampak buruk bagi petani tembakau. Klaim mengatasnamakan petani tembakau ini jelas-jelas menyesatkan karena seperti yang telah diuraikan di atas, kesejahteraan petani tembakau tidaklah sesuai yang diharapkan ditengah-tengah mega keuntungan perusahaan rokok . Bahkan klaim ini di dukung oleh aparat pemerintah di daerah tanpa back up data yang jelas. Jelas ini menunjukkan adanya indikasi simbiosis antara oknum pemerintah lokal dengan perusahaan rokok serta agen-agen mereka.

Modus operandi yang kedua adalah bermain ditingkat legislasi, dengan berusaha mempengaruhi agar DPR tidak membuat undang-undang yang akan merugikan perusahaan rokok. Tentu bentuk pengaruh itu tidak bisa dilihat secara kasat mata sebagaimana korupsi dalam bentuk lainnya.

Adanya kekuatan besar yang terlibat dalam upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam masalah rokok ini terindikasi oleh adanya penghilangan ayat tembakau dalam RUU Kesehatan. Meskipun hilangnya ayat tembakau itu karena alasan teknis sesuai dengan pengakuan Bagian Sekertariat Komisi IX DPR RI, namun tidak menutup kemungkinan ayat tersebut dihilangkan secara sengaja.

Secara singkat bisa disimpulkan bahwa kondisi tabaccogenic di Indonesia dikarenakan karena kuatnya lobby dan manipulasi massa oleh produsen rokok dan aktivis organisasi yang mengatasanamakan petani tembakau untuk menghadang segala bentuk undang-undang yang berpotensi untuk mengurangi keuntungan produsen rokok, padahal peningkatan laba produsen rokok ini tidak sejalan dengan kesejahteraan para petani tembakau yang mereka perjuangkan sesuai dengan klaim mereka selama ini.

Bagaimana jalan keluarnya?

Ketakutan dan ancaman akan adanya dampak ekonomi yang besar jika cukai rokok dinaikkan, adalah suatu isapan jempol saja. Menurut Farid Anfasa Moeloek Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau mengutip studi dari Bappenas, perusahaan rokok hanya menyumbang 50-54 trilyun tapi pengeluaran negara dan masyarakat akibat PKKT 5-7 kali lebih besar. Jadi secara ekonomi Negara dan masyarakat malah mengalami defisit jika kebijakan terus berpihak kepada produsen rokok.

Bagaimana dengan nasib para petani dan buruh tani tembakau? Saya kira program Departemen Pertanian yang dulunya menyediakan dana untuk konversi tanaman tembakau ke tanaman lain harus dilakukan lagi. Setidaknya kita mengetahui bahwa petani tembakau hanya melakukan kegiatan bertaninya selama 4 bulan, dan ini bisa memberikan jalan masuk untuk mendidik mereka untuk berusaha di bidang yang lain diluar empat bulan itu. Pemerintah baik pusat dan lokal harus kreatif untuk mencarikan jalan keluar bagi para petani dan buruh tani ini agar mereka bisa hidup lebih terjamin secara ekonomi sehingga tidak mudah dipakai oleh produsen rokok dan agen-agennya untuk menghalangi setiap kebijakan agar lingkungan di Indonesia lebih bersih dari asap rokok.

Untuk menunjukkan komitmennya pemerintah harus meratifikasi FCTC (Framework Convention on Tabacco Control) sebagai langkah awal. Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Pasifik yang belum meratifikasi Konvensi tersebut tanpa alasan yang jelas. Konvensi ini pertama kali ditetapkan oleh WHO tahun 2003 dan berlaku sejak 2005. Merupakan konvensi yang dilatar belakangi oleh kekhawatiran terhadap epidemi rokok di dunia dan merupakan konvensi yang paling banyak ditandatangani oleh negara-negara di dunia (WHO). Dengan meratifikasi Konvensi ini maka Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan apa yang disebut Core Demand Reduction Provisions yaitu:

  1. Kebijakan harga dan cukai rokok untuk mengurangi konsumsi rokok
  2. Kebijakan non harga yang lain untuk mengurangi konsumsi rokok seperti: kebijakan proteksi terhadap paparan asap rokok, peraturan tentang kandungan produk yang memakai tembakau, peraturan tentang label peringatan bahaya rokok di produk tembakau, kebijakan labellling dan promosi rokok, kebijakan pendidikan dan penerangan kepada masyarakat tentang bahaya rokok, peraturan yang mengawasi iklan, promosi, dan sponsoship rokok, dan kebijakan terkait program untuk mengurangi ketergantungan pada rokok dan rehabilitasi
  3. kebijakan terkait pengurangan supply rokok: berupa kebijakan untuk mencegah terjadinya perdagangan ilegal dan penyelundupan rokok, kebijakan larangan penjulan kepada golongan minor seperti anak dibawah umur, ibu hamil dan lain-lain, kebijakan untuk memberikan alternatif ekonomi lain bagi mereka yang hidup dari kegiatan perdaganagn rokok dalam hal ini tentunya para petani dan pekerja di pabrik rokok.

Sudah saatnya kita membatasi ruang-ruang publik dari sergapan asap rokok seperti yang terjadi selama ini dengan bebasnya. Namun hak bagi perokok tentunya juga harus diperhatikan. Ruangan bagi perokok harus disediakan khusus di tempat-tempat publik sehingga hak azasi mereka tidak terlanggar. Penjual rokok juga harus diatur agar tidak menjual rokok kepada pihak-pihak yang termasuk golongan minor seperti anak-anak dibawah umur, wanita hamil dan lain-lain. Semua ini tentunya memerlukan kemauan dan kesadaran politis pemerintah untuk memulainya. Kalau mereka tidak memiliki kemauan politis, seperti tidak adanya keinginan meratifikasi FCTC hanya karena lobby produsen rokok dan para agen-agennya, ini berarti pemerintah dengan sadar ikut terlibat meracuni rakyat dengan tembakau.

Kita harus dukung setiap langkah dan inisiatif  pemerintah baik pusat dan daerah untuk menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok. Pada saat yang sama, peran serta  masyarakat terutama mereka yang bergerak di sektor kesehatan untuk terus menggalakkan kampanye dan pendidikan anti rokok bagi masyarakat  dengan memberikan informasi yang lengkap serta fakta-fakta ilmu pengetahuan tentang bahaya asap rokok bukan saja bagi perokok tapi juga orang lain di sekitarnya. Kampanye anti rokok ini harus dilakukan secara masif dan berkesinambungan agar efeknya bisa lebih besar.

Pada akhirnya kita juga harus ikut memikirkan nasib saudara-saudara kita para petani dan buruh tani tembakau- yang ditengah-tengah keuntungan besar produsen rokok- tetap hidup tidak mapan, agar mereka bisa mencari alternatif ekonomi lain untuk mengganti pendapatan dari kegiatan bertani tembakau. Tentunya pemerintah pusat dan pemerintah  daerah dimana para petani ini hidup memiliki tanggung jawab yang besar dalam hali ini. Jangan jadikan mereka pihak yang terjepit dan gampang diprovokasi untuk melakukan aksi-aksi menolak kebijakan pembatasan konsumsi rokok oleh pihak-pihak yang sebenarnya melakukan hal tersebut untuk kepentingan produsen rokok. Dengan kesadaran bersama masyarakat untuk hidup lebih sehat, dan didukung oleh kemauan politis dan kreatifitas pemerintah di daerah, bukan tidak mungkin kita menekan angka perokok di Indonesia yang sudah termasuk kategori epidemik saat ini. Kebijakan untuk konversi lahan tembakau ke tanaman lain, disertai upaya-upaya peningkatan tingkat ekonomi petani dan masyarakat pada umumnya harus terus diupayakan agar pertentangan kepentingan ini bisa segera diakhiri.