Sedikit Tentang Ekonomi Pasar

Harga obat sudah bukan rahasia lagi sejak dulu memang mahal. Namun ternyata mahalnya sebagian obat di Indonesia dikarenakan harga masih ditentukan oleh penjual bukan oleh mekanisme pasar menurut hasil penelitian disertasi Erni Widhyastari yang dipresentasikan dalam ujian promosi doktornya di UI dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kompas).

Bagaimana ini bisa terjadi? Adakah kartel harga obat? Adakah peranan dokter dalam hal ini? Apa yang bisa dilakukan untuk mempermurah harga obat?

Ini yang saya akan coba sedikit jelaskan setidaknya dari perspektif pribadi.

Dalam ekonomi pasar, harga suatu produk boleh dikatakan sangat tergantung pada hukum penawaran dan permintaan (Demand and Supply principle), dimana permintaan adalah  berapa banyak barang atau jasa  yang dibutuhkan oleh pembeli sedangkan penawaran adalah merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh pasar (boleh jadi produsen, distributor obat dalam hal ini).

Hukum Permintaan menyatakan jika faktor-faktor lain dalam kondisi yang sama (setimbang) maka semakin tinggi harga produk menyebabkan penurunan permintaan akan produk tersebut. Sebaliknya Hukum Penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu produk maka produksi barang atau jasa tersebut akan semakin meningkat.

Dalam teori, keseimbangan (equilibrium) antara penawaran dan permintaan suatu produk bisa tercapai, namun pada kenyataannya hal tersebut sulit tercapai karena adanya perubahan baik dari sudut permintaan dan penawaran dan faktor-faktor lainnya  baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian harga senantiasa terbuka untuk berfluktuasi. Dalam ekonomi pasar dimana terjadi kompetisi terbuka antar produsen dengan catatan tidak ada monopoli,oligopoli, serta kartel, harga obat akan cenderung mengikuti permintaan pasar. Dengan demikian dalam ekonomi pasar, konsumen tentunya cenderung bisa mendapatkan harga yang murah.

Variasi Harga Obat

Dalam orasinya, Erni Widhyastari mengemukakan bahwa variasi harga satu jenis obat bisa sangat tajam. Harga obat yang termahal bisa 14 kali lipat harga yang paling murah dari jenis yang sama. Perbedaan harga ini belum tentu mencerminkan perbedaan kualitas, mengingat di Indonesia diberlakukan standar yang sama untuk semua produsen obat untuk menjamin kualitasnya. Standar ini diukur dengan indikator cara pembuatan obat yang baik (CPOB). Kalau berdasarkan kriteria ini, bisa kita meyakini bahwa obat-obat yang beredar di pasaran dengan variasi harga yang tajam tersebut, semuanya memiliki kualitas yang cukup menjamin efektifitas dan efikasinya.

Dalam penelitian tersebut juga diketahui bahwa perusahaan PMDN menjual produknya dalam kisaran harga pasar, perusahaan BUMN menjual 60% produknya dalam harga pasar, sementara perusahaan farmasi PMA dan inventor (penemu dan pemgembang obat) secara konsisten menjual produknya di atas harga rata-rata.

Obat mana yang paling banyak terjual: yang murah atau yang mahal?

Kalau standar CPOB yang diberlakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan baik, maka boleh dikatakan adalah suatu pemborosan untuk membeli obat yang mahal berkali-kali lipat sementara efektifitasnya bisa kita dapatkan dari obat yang lebih murah.  Oleh karena itu pasien tidak perlu ragu memakai obat yang harganya lebih murah. Hanya saja memang kita perlu berhati-hati terhadap peredaran obat palsu yang tentu saja harganya juga murah, namun kualitasnya jelek.

Dalam kondisi ekonomi pasar, tentu bisa diramalkan bahwa yang paling banyak terjual adalah obat yang termurah, namun di Indonesia hal tersebut tidak selalu terjadi sesuai dengan hasil survei harga obat yang dilakukan oleh Litbangkes tahun 2004. Dalam laporannya, diketahui bahwa harga obat generik termurah tidak selalu merupakan obat yang paling banyak terjual. Tentu banyak yang bisa menyebabkan hal ini terjadi, termasuk ketersediaan obat generik termurah tersebut di masyarakat. Namun satu faktor lain yang saya kira sangat berpengaruh dalam pemilihan obat atau preferensi jenis obat yaitu: pilihan dokter.

Pasien adalah pihak yang tidak bisa dikatakan sebagai konsumen obat sebagaimana konsumen-konsumen produk yang lain. Pasien lebih banyak- kalau tidak semuanya- tidak mempertanyakan mengenai pilihan-pilihan obat kepada dokternya.  Apa yang diresepkan oleh dokter mereka anggap sebagai harga mati, padahal dokter sering meresepkan obat merek tertentu yang lebih mahal padahal ada obat merek lain atau obat generik yang harganya lebih murah. Bukan rahasia lagi dokter-dokter zaman sekarang sering bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan farmasi tertentu dalam bentuk pemakaian obat dengan imbalan berbagai macam, seperti fee sekian persen dari harga obat yang dibayar pasien, fasilitas uang transportasi dan akomodasi dalam mengikuti kegiatan ilmiah dan akademik, dan lain-lain. Semakin banyak dokter tersebut memakai obat perusahaan tersebut, maka semakin besar imbal jasa yang akan diterima. Ini yang saya namakan sebagai kolusi terselubung antara dokter dan perusahaan farmasi.

Perusahaan-perusahaan farmasi melalui detailer-detailernya sejak dulu selalu berkompetisi satu sama lain untuk mendapatkan dokter pelanggan setianya (faithful prescribers) dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan tentunya. Jadilah dokter-dokter kita sebagai konsumen obat, bukan para pasiennya.

Karena secara de facto, dokterlah yang menjadi konsumen obat, maka hukum ekonomi pasar tidak berlaku dalam perdagangan obat. Maka jangan heran, obat yang murah tidak menjadi obat yang terlaris. Yang terlaris tentunya obat yang produsennya memiliki jaringan faithful prescribers yang luas dan yang dipelihara dengan imbal jasa yang memuaskan dan terus-menerus.

Di front terdepan, perusahaan-perusahaan farmasi ini diwakili oleh para detailer-detailer yang didik sedemikian rupa untuk memiliki kemampuan komunikasi (baca: merayu) dengan para dokter. Mereka saya kira tidak asing bagi pasien di tempat-tempat praktek dan bahkan institusi kesehatan seperti rumah sakit. Mereka bahkan sanggup untuk menunggu praktek dokter hingga larut malam hanya untuk mempromosikan produk mereka.

Kerjasama yang bersifat kolusif seperti di atas, tentu saja tidak terjadi pada semua dokter dan institusi kesehatan. Masih cukup banyak dokter yang memiliki nurani, yang memilih obat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial pasien. Hanya saja berapa persentase dokter yang baik ini, sampai saat ini belum ada kejelasan. Mungkin sudah saatnya kita melakukan survey tentang ini.

Bagaimana jalan keluarnya?

 Untuk menyelesaikan masalah ini saya kira pemerintah memegang peranan penting untuk mengatur masalah peresepan obat. Sejauh yang saya ketahui belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang peresepan obat ini.

Kalau pemerintah menginginkan peresepan obat yang lebih teratur, efisien dan ekonomis, diperlukan undang-undang yang sedemikian rupa menjamin akses masyarakat sebagai konsumen terhadap obat murah. Dokter juga perlu diatur sedemikian rupa agar memiliki kewajiban secara hukum untuk memilih obat efektif yang termurah sebagai pilihan pertama kepada masyarakat. Juga perlu diatur adalah bagaimana status pemberian fee dan segala macam fasilitas yang diberikan kepada dokter oleh perusahaan farmasi tertentu yang obatnya dipakai oleh dokter yang bersangkutan, apakah melanggar hukum atau tidak. Sejauh pengamatan saya, kerjasama ini bersifat kolutif dan cenderung merugikan pasien, karena pasien akan membayar ongkos pengobatan yang lebih mahal dari komponen harga obat. Sudah waktunya pelanggaran ini dijadikan sebagai tindakan kriminal. Menjadikannya hanya sebagai pelanggaran kode etik yang hanya bisa diperiksa oleh dewan etik kedokteran tidak akan membantu banyak memperbaiki masalah.

Saya mengusulkan agar pilihan jenis obat juga dimasukkan sebagai hal yang memerlukan informed consent pasien, dimana dokter memberikan informasi kepada pasien tentang jenis-jenis obat terkait penyakitnya berdasarkan harga serta efektifitasnya. Dengan demikian pasien turut dilibatkan dalam memutuskan merek atau jenis obat yang digunakan. Kalau mau lebih radikal, harus ada upaya agar dokter diharuskan menuliskan resep obat dengan nama generik bukan nama dagang. Alternatif lain, apotik bisa diberikan kewenangan untuk mengganti obat dalam resep dokter dengan obat lain yang kandungannya sama dengan harga yang lebih murah. Kedua alternatif ini sebaiknya dikomunikasikan antara lembaga profesi yang terlibat yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) untuk mendapatkan formulasi kebijakan yang saling melengkapi dan terbaik untuk kepentingan pasien.

Di pihak pasien, perlu juga terus diupayakan agar memiliki keberanian dan membiasakan diri untuk meminta resep obat murah dengan cara meminta penjelasan kepada dokter tentang pilihan-pilihan obat yang bisa digunakan. Pasien harus mendapat informasi yang cukup tentang obat generik berlogo misalnya sehingga ketika konsultasi bisa meminta dokternya untuk menuliskan resep obat generik berlogo.

Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan obat generik berlogo ini dengan memberikan insentif yang cukup untuk perusahaan farmasi agar mau memproduksi obat generik berlogo dengan harga yang terjangkau.

Mengingat bahan baku obat sebagian besarnya masih di ekspor, sudah saatnya pemerintah memberikan lebih banyak insentif kepada perusahaan obat berupa penuruan tarif bea masuk impor bahan obat-obatan agar bisa menekan harga obat di pasaran.

Jikalau hal tersebut diatas dilakukan, maka besar peluang penggunaan obat bisa mengikuti harga pasar, dimana obat yang termurah dan efektif bisa lebih banyak terjual.