Secara tak terduga dokter Endang Sedyaningsih diangkat menjadi Menteri Kesehatan yang baru di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II mengalahkan spekulasi kuat sebelumnya yang memperkirakan Nila Anfasa Moeloek yang akan menggantikan Siti fadilah Supari. Pilihan yang tak diduga-duga bahkan oleh Bu Endang sendiri seperti pengakuannya, sangat wajar akan menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat terlebih lagi alasan mengapa Bu Nila digantikan tidak jelas. Pemerintah atau lebih tepatnya SBY pasti akan beralasan bahwa hal itu adalah hak prerogatif presiden.

Mengenai Endang sendiri, kalau saya tidak salah ingat, beliau pernah mengasuh rubrik kesehatan di majalah anak-anak Ananda. Saya cukup sering membaca Majalah Ananda ketika masih SD dulu. Mungkin saja saya salah.

Sebagai wanita karir di Depkes, saya kira beliau punya pengalaman mengenai birokrasi di sana dan bisa menjadi modal untuk melakukan reformasi yang sangat diperlukan di Departemen Kesehatan. Reformasi dan kebijakan publik yang lebih dibutuhkan dan tepat sasaran ke rakyat tentunya. Ke depan tantangan berat dalam jangka menengah/panjang bagi Departemen Kesehatan adalah memastikan cakupan Jamkesmas yang makin meluas sehingga seluruh masyarakat bisa menikmati pelayanan kesehatan yang berkualitas dan murah. Salah satu masalah penting dalam hal ini, setidaknya dalam jangka pendek adalah penyediaan obat murah yang berkualitas, dan upaya untuk mendorong, kalau perlu memaksa dokter untuk memakai obat generik dalam setiap resepnya kalau memang tersedia. Pilihan ke obat mahal hanya bisa dilakukan jika sediaan generik tidak ada sama sekali atau tidak mencukupi. Bisakah Bu Endang melakukan ini? Mengingat ada kabar burung bahwa dia dipilih karena dekat dengan kepentingan Amerika Serikat (baca NAMRU). Kita tentu tahu bahwa kapitalis Amerika tidak menginginkan adanya program obat murah seperti ini karena kepentingan perusahaan-perusahaan obat raksasa.

Saya mencoba menelusuri track record beliau di penelitian dengan mencarinya di Google Scholar, dan hasilnya cukup impressif. Beliau menjadi coauthor di banyak paper ilmiah di berbagai jurnal internasional yang cukup bergengsi. Dapat saya simpulkan bahwa beliau adalah seorang ilmuwan. Beliau banyak bergelut di bidang penyaikit menular tropis terutama virus flu burung (avian flu). Sebagai seorang ilmuwan tentu kita mengharapkan beliau memiliki objetivitas dan integritas yang tidak bisa dibeli oleh alasan apapun. Namun perlu kita maklumi pula jabatan sebagai menteri sangat berbeda dengan jabatan sebagai peneliti. Seorang menteri adalah pengambil kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap rakyat banyak. Kalau menteri melakukan kesalahan atau kebijakan yang tidak optimal, maka ada kemungkinan rakyat dan negara akan mendapatkan efek negatifnya baik dalam jangka pendek maupun panjang. Saya sendiri melihat bahwa sudah saatnya penelitian-penelitian medis di tanah air lebih ditingkatkan terkait dengan masalah-masalah yang memiliki potensi menimbulkan bencana epidemik seperti masalah penyebaran berbagai virus flu dari berbagai jenisnya. Penelitian ini tentunya diharapkan bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk lebih mandiri sekaligus membuka lebar-lebar kerjasama dengan ilmuwan-ilmuwan dari luar atas dasar pengembangan pengetahuan dan menghindari motif-motif ekonomis. Bukan berarti bahwa hasil penelitian tidak boleh atau haram hukumnya untuk ditransformasi menjadi teknologi untuk kepentingan umat manusia, namun diperlukan upaya-upaya serius agar penelitian bisa ditransformasi menjadi produk yang murah dan terjangkau bagi seluruh umat manusia. Ini tentunya sangat sulit, namun kalau kita mau tentu bisa. Mulai dengan kebijakan untuk memperkuat kemandirian kita.

Kontroversi mengenai isu menjual virus yang dihembuskan oleh media seharusnya tidak boleh terjadi tanpa bukti yang kuat. Dalam dunia penelitian kadang karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, suatu penelitian harus dilakukan di luar negeri. Kesan saya, mungkin saja Bu Endang mesti membawa sample flu burung ke luar negeri karena alasan ini, bukan karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, kepada menteri yang baru, agar bisa  menepis isu ini, tentu perlu membuktikan kebijakannya ke depan untuk memberdayakan penelitian virology di Indonesia, sehingga kemandirian kita untuk meneliti dan memproduksi vaksin sendiri bisa terwujud. Adalah alasan yang tidak masuk akal untuk melarang membawa sample virus yang berpotensi mengakibatkan pandemik ke luar negeri untuk di teliti ( untuk pembuatan vaksin yang mendesak umpamanya) sementara di dalam negeri kita tidak memiliki fasilitas dan kemampuan untuk menilitinya.  Alasan nasionalisme sempit harus dijauhkan dari dunia penelitian, mengingat penelitian itu tidak mengenal tapal batas. Kolaborasi dari penelitian dari berbagai bangsalah yang membawa kemajuan seperti sekarang ini. Jadi inti masalah sebenarnya adalah bagaimana memberdayakan  penelitian yang mandiri agar kita bisa berkontribusi lebih banyak baik untuk masyarakat dan dunia ilmu pengetahuan.

Isu jual beli virus ini hanya kabar burung sepanjang keyakinan saya. Dan Ibu Siti Fadilah pasti tahu bahwa itu tidak terjadi. Permasalahan hangat yang terjadi terkait dengan proses virus sharing antara Pemerintah Indonesia dan Lembaga Kesehatan Dunia WHO, sebenarnya hanya karena Indonesia dalam hal ini Departemen Kesehatan merasa tidak diberikan penghargaan yang lebih dari WHO dan negara-negara maju pembuat vaksin yang menggunakan sample virus dari indonesia. Ini bisa dibaca dalam salah satu review article di Annals Academy of Medicine Singapore yang terbit tahun 2008 yang berjudul: Towards Mutual Trust, Transparency and Equity in Virus Sharing Mechanism: The Avian Influenza Case of Indonesia yang penulis-penulisnya (jangan kaget) adalah Bu Endang R Sedyaningsih, Siti  Isfandari, Triono Sundoro, dan mantan Bu Mentri Siti Fadilah Supari sendiri. Dalam artikel tersebut jelas sekali pendirian Bu Endang dan tentu saja Bu Siti Fadila tentang perlunya negara berkembang juga turut menikmati vaksin dari negara maju yang menggunakan sample dari negara berkembang sebagai bahannya dengan harga yang murah. Jadi jelas sekali tuduhan tersebut bisa diyakini tidak benar.

Abstrak dari review artikel tersebut

Abstrak dari review artikel tersebut

Terakhir buat Bu Endang, mungkin ada baiknya bila dalam jangka pendek, pemerintah segera melakukan vaksinasi flu babi dan flu burung gratis bagi masyarakat terutama golongan yang paling beresiko seperti pekerja medis, anak-anak dan ibu hamil serta lansia. Ini mengingat ancaman penyebaran flu ini sangat besar. Vaksinasi adalah upaya pencegahan yang paling efektif dibanding dengan memasang skrining dan sensor di bandara dan pelabuhan. Pencegahan lebih baik daripada mengobati dan mengisolasi.

Bisakah ibu melakukan ini dalam waktu 100 hari mengingat ancaman itu ada di depan mata. Kita tunggu bu Endang,  kiprahnya.