Dalam sebuah artikel berita di Kompas online 28/07.09) yang mengutip pernyataan Prof. Yohannes Surya-seorang fisikawan- dinyatakan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak doktor sains untuk mendukung pembangunan bangsa khususnya dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikatakan bahwa doktor sains di Indonesia jumlahnya masih dibawah seribuan orang dan sangat jauh bila dibandingkan misalnya dengan China yang memiliki sekitar 30.000 orang doktor sains. Hal ini tentunya bukanlah wacana yang baru, akan tetapi nampaknya  pemerintah belum melakukan langkah yang optimal untuk mendukung pemberdayaan ilmuwan di indonesia.

Ditengah kekurangan akan tenaga ilmuwan tersebut, justeru banyak tenaga ilmuwan indonesia yang lari ke luar negeri karena kesempatan berkarya dan memberdayakan diri di tanah air minim. Seperti apa yang terjadi pada para ilmuwan nuklir kita yang banyak lari ke luar negeri seperti Malaysia dan beberapa negara Asia Pasifik lainnya (Kompas online 14/08/09).

Ini ditambah lagi dengan insentif yang sangat rendah sehingga banyak diantara ilmuwan termasuk para dosen yang bekerja di tanah air yang melakukan pekerjaan tambahan diluar tugas pokoknya atau malah akan memilih untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik.

Kita tentu tidak bisa menyalahkan mereka bila kemudian ada diantaranya yang memilih untuk bekerja dan berkarya di luar negeri. Isu nasionalisme dan cinta tanah air, sama sekali bukan hal yang relevan dan penting dalam hal ini. Ilmuwan bekerja membutuhkan dana dan fasilitas yang lengkap untuk menghasilkan karya dan hasil penelitian yang baik, dan itu yang kurang atau tidak didapatkan oleh mereka di Indonesia. Ada kemungkinan bahwa mereka akan ketinggalan kereta atau ilmu mereka kemudian akan menjadi sia-sia jika terus menerus di dera oleh masalah minimnya dana dan fasilitas jika mereka bekerja di dalam negeri.

Kurangnya dana dan fasilitas penelitian di Indonesia bukan rahasia lagi. Meskipun pemerintah sudah memperlihatkan sedikit perhatian akhir-akhir ini terlihat dari peningkatan anggaran penelitian dari tahun ke tahun namun masih dibutuhkan percepatan yang lebih besar kalau kita ingin mengejar ketertinggalan kita selama ini. Kondisi ini menyebabkan banyak ilmuwan utamanya yang tamatan luar negeri, terhambat untuk mengembangkan ilmu mereka di dalam negeri, karena adanya kesenjangan dana dan fasilitas di dalam negeri jika dibandingkan dengan institusi pendidikan dimana mereka menuntut ilmu sebelumnya.

Keterbatasan dana dan fasilitas penelitian ini pulalah yang menyebabkan   sampai saat ini karya-karya ilmiah para ilmuwan dan dosen di Indonesia sangat sedikit yang bisa terbit di jurnal internasional yang terakreditasi yang nota bene adalah merupakan salah satu tolok ukur kemajuan institusi pendidikan tinggi secara internasional. Ini dikarenakan disamping jumlah penelitian yang masih minim, juga karena kualitas penelitian yang rendah. Oleh karena itu adalah hal yang sangat wajar jika keadaan tersebut menyebabkan banyak ilmuwan  yang enggan pulang setelah menyelesaikan pendidikannya, dan adapula ilmuwan yang sementara bekerja di dalam negeri yang memutuskan untuk hengkang ke negara lain.

 Brain Drain dan Pertumbuhan Ekonomi

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi  suatu negara adalah adanya kreatifitas dan produktifitas rakyatnya. Meski produktifitas yang tinggi suatu negara bisa dicapai dengan investasi asing yang membawa teknologinya untuk dipakai oleh orang pribumi, namun hal tersebut bisa dikatakan sebagai produktifitas yang semu dan tidak independen. Sewaktu-waktu pihak investor asing tersebut dapat saja hengkang dari Indonesia karena alasan tertentu dan menyebabkan keguncangan ekonomi dalam negeri. Wacana alih teknologi adalah wacana yang cukup usang yang tidak pernah nampak efeknya hingga sekarang ini. Paling tidak kita bisa mengambil contoh dari industri otomotif kita. Sampai sekarang kita hanya menjadi pasar dan tempat perakitan kendaraan dari perusahaan asing. Kita sampai sekarang belum bisa membuat mobil kita sendiri, padahal peluang ke arah itu ada jika kita bisa memberdayakan ilmuwan otomotif kita. Tentu banyak faktor lain yang juga menyebabkan gagalnya industri mobil nasional  disamping gagalnya kita memberdayakan ilmuwan otomotif.

Disamping itu, ketergantungan  akan teknologi asing menyebabkan negara bisa didikte oleh negara lain yang memiliki teknologi yang kita perlukan itu. Saya kira masih segar dalam ingatan, bagaimana efek embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia. Banyak diantara peralatan militer TNI menjadi usang dan maintenancenya terganggu, yang akhirnya menyebabkan kerugian yang banyak termasuk meninggalnya prajurit TNI akibat kecelakaan pesawat. Bagaimanapun besarnya suatu negara, selama tidak bisa mandiri dalam industri peralatan militernya, maka akan menjadi bulan-bulanan negara lain. Keadaan inilah barangkali yang kemudian menyebabkan munculnya semacam momentum yang mendorong pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan industri alutsista dalam negeri tahun belakangan ini. Meski kadang kebijakan pemerintah itu lebih terkesan reaksioner dibanding antisipatif-proaktif, Lebih baik terlambat memang daripada tidak sama sekali. Yang memprihatinkan adalah adanya isu larinya ilmuwan-ilmuwan kita dari industri-industri strategis seperti PT DI, PAL dan lain-lain hanya karena keterbatasan anggaran untuk menggaji mereka. Keterbatasan anggaran ini tentunya berpangkal salah satunya dari kurangnya pesanan dalam negeri. Oleh karena itu kalau kita ingin menggerakkan industri kita, sudah seharusnya kita sendiri yang dahulu memprioritaskan diri sebagai pemakainya. Alasan bahwa kita bisa membeli peralatan militer yang lebih murah di luar negeri daripada mengembangkan sendiri adalah alasan yang short-sighted. Kebijakan-kebijakan seperti ini yang kemudian semakin membuka peluang terjadinya brain drain di Indonesia.

Pemberdayaan ilmuwan yang ditandai dengan memperbanyak dana untuk penelitian dan pengembangan fasilitasnya dalam jangka panjang bisa menjadi modal utama untuk meningkatkan kreatifitas dan produktifitas negara. Dengan penelitian akan terbuka potensi yang sangat besar untuk menemukan produk-produk baru dan perbaikan terhadap produk yang lama,  yang tentunya  bernilai ekonomis. Sebuah bangsa yang ingin belajar menjadi maju tak perlu takut untuk mencoba kreatif dan produktif, meski diawal-awal mungkin akan diperhadapkan dengan masalah kualitas produk. Memang semua negara maju sekarang berawal dari tahap tersebut. Jepang dahulunya dikenal sebagai tempat produksi produk manufaktur yang kualitasnya rendah dan sering dianggap remeh, namun seiring dengan perjalanan waktu serta penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan, akhirnya mereka bisa menjadi pemimpin di dunia manufaktur dan industri Hi-Tech. Sekarang China pun sudah memperlihatkan gejala yang sama, dan menjadikan China secara perlahan tapi pasti sebagai negara yang berpotensi menjadi raksasa ekonomi berikutnya.

Jadi inti dari sustainable economic growth dalam jangka panjang adalah kuatnya basis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satu pilarnya adalah institusi perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Mau tidak mau pemerintah harus terus meningkatkan perhatiannya terhadap permasalahan ini, kalau negara ini ingin maju lebih cepat. Kita punya segalanya, alam kita kaya akan sumber daya alam, kita punya sumber daya manusia yang melimpah, ilmuwan kita cukup banyak dan kualitasnya tidak kalah baik dari ilmuwan luar negeri, yang kurang adalah kemauan politis dan perencanaan yang matang ke depan.

Brain Drain dan Kebijakan Politis

Kemana arah negara ini dalam jangka pendek dan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh kebijakan politis yang diambil pemerintah saat ini. Oleh karena itu kedudukan politisi merupakan kedudukan yang strategis. Dibutuhkan politisi yang mengerti akar permasalahan, dan memiliki visi ke depan yang jelas serta memahami masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa ditutupi kenyataan bahwa kebanyakan politisi di tanah air mulai dari tingkat kabupaten sampai pusat diwarnai oleh mayoritas politisi dadakan yang integritas dan kredensialnya lebih banyak meragukan dibanding meyakinkan dikalangan akademik dan ilmuwan. Sangat sedikit politisi kita terutama di tingkat daerah yang memiliki visi dan pemikiran serta agenda yang jelas, karena memang mereka dipilih oleh mayoritas masyarakat bukan karena agenda dan pemikirannya tetapi karena alasan yang lain seperti uang, kebangsawanan, dan keterlibatan di partai politik yang mendapat simpati dari rakyat.

Tentu saja output yang dihasilkan oleh wakil-wakil rakyat tersebut akan jauh dari harapan. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, bersama dengan lembaga penegak keadilan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, DPR dan DPRD adalah termasuk lembaga yang dinilai terkorup di tanah air. Ini dikarenakan lebih banyak politisi hanya mewakili agenda pribadi atau kelompok mereka saja dibanding mewakili aspirasi masyarakat dan kemajuan bangsa.

Terkait dengan masalah pengemabangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, sangat tampak tidak menjadi salah satu agenda utama para politisi kita. Sebagai contoh kecil saja, kemauan untuk memperbaiki nasib para ilmuwan dan lembaga penelitian kita seakan tersendat-sendat yang berlawanan dengan fakta bahwa insentif dan gaji politisi di tingkat daerah sampai pusat termasuk sangat besar untuk ukuran indonesia. Hal inilah yang mendorong banyak orang yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas dan integritas namun memiliki uang dan modal untuk terjun ke dunia politik dengan agenda sesaat. Toh dengan modal ijazah SMA bahkan ijazah palsu mereka bisa menjadi politisi wakil rakyat dengan gaji yang besar plus kekuatan sosial yang tinggi. Kekuatan sosial yang tinggi tersebut, terkesan sering digunakan untuk kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat.

Mau tidak mau kita harus terus menerus mendorong politisi menjadi politisi yang visioner dan berpihak kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini diantaranya bisa dilakukan dengan membuat kelompok pressure dan kelompok ilmuwan yang melek politis. Dengan bersinerginya para ilmuwan dan tenaga profesional, mereka akan memiliki kekuatan dan daya dorong yang lebih untuk menawarkan visi dan misi pengembangan dan ilmu pengetahuan di tanah air. Namun perlu diwaspadai pula bahwa kelompok-kelompok ilmuwan ini agar jangan sampai hanya menjadi kelompok orang-orang yang bergelar sama tapi tidak bergerak di bidang penelitian dan teknologi. Gelar akademik bukan menjadi jaminan ilmuwan tidaknya seseorang, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia gelar sudah menjadi ukuran “kebangsawanan” yang baru sehingga tanpa perlu memiliki track record keilmuwan yang terpercaya dan terbukti, seseorang bisa menjadi anggota organisasi profesi. Organisasi “pseudo-ilmuwan” ini akan rentan ditunggangi oleh kepentingan politik perseorangan atau kelompok.

Terbentuknya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional di Den Haag Belanda bulan Juli tahun 2009 yang diprakarsai oleh Forum Simposium Internasional Pelajar Indonesia yang terdiri dari wakil para ilmuwan indonesia, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di seluruh dunia, dan organisasi kepemudaan dan mahasiswa indonesia yang diwakili oleh KNPI dan PB-HMI barangkali bisa menjadi modal dasar untuk membentuk kelompok pressure ini untuk mendorong para politisi indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk memberdayakan para ilmuwan indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sudah saatnya indonesia memanggil kembali ilmuwan-ilmuwan indonesia di luar negeri untuk berkarya memajukan negara dengan menyediakan fasilitas dan dana yang cukup serta insentif yang bersaing. Dan ini tentu membutuhkan kemauan dan kebijakan politis yang tidak setengah hati. Kembali lagi ini ada ditangan para politisi dan pemerintah.