Kasus dendeng sapi yang dicampur dengan daging babi (seperti yang diberitakan di sini)adalah bukti sekian kalinya betapa pemerintah baik pusat maupun daerah belum belajar banyak dari kasus-kasus makanan kemasan yang merugikan masyarakat. Mungkin masih segar dalam ingatan kita kasus makanan yang dicampur bahan pengawet mayat formalin beberapa waktu lalu yang menimbulkan kehebohan sesaat, namun setelah itu reda kembali.

Masyarakat kita memang terlalu sering cepat lupa, dan ini juga telah turut sedikitnya memberi ruang kenyamanan (comfort zone) bagi pihak berwenang pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan makanan untuk tidak bertindak preventif terhadap kasus-kasus yang bisa merugikan masyarakat seperti ini. Yang ada adalah tindakan reaktif setelah kasus terjadi dan telah memberikan kerugian.

Cukup sederhana saja konsep preventif itu, cukup dengan menerapkan aturan tentang informasi kemasan yang wajib dicantumkan produsen termasuk di dalamnya bahan-bahan atau ingredients, kandungan gizi, masa kadaluarsa yang seragam dan konsisten, logo halal dari MUI yang bentuknya dibuat sedemikian rupa yang tidak bisa dipalsukan (hologram?) yang tentu harus diback up dengan sidak atau verifikasi dan pengujian secara berkala, pemberian sanksi yang tegas bila melanggar (jangan seperti kasus ini dimana aparat pemerintah saling tunjuk hidung siapa yang bertanggungjawab, bahkan dalam hal siapa yag betanggung jawab terhadap proses penarikan).

Di indonesia, kita tidak kekurangan orang pintar tetapi kekurangan orang berintegritas dan berjiwa pelayan bagi masyarakat. Kita sudah terlalu sering memiliki konsep yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan,namun dalam pelaksanaannya tidak memberikan hasil sesuai tujuan, karena adanya fakta bahwa integritas banyak orang di negara kita gampang dibeli oleh uang meskipun itu merugikan masyarakat luas.

Berikut Gambar produk bercampur babi tersebut (dari Kompas online):

dendeng-babi

dendeng-babi-2

dendeng-babi-3

dendeng-babi-4