Massa memblokade Pelabuhan Sape sebagai upaya agar tuntutan mereka kepada pemerintah setempat untuk mencabut izin eksplorasi emas perusahaan Sumber Mineral Nusantara tercapai. Seperti  diberitakan,  pemerintah setempat telah mengeluarkan izin eksplorasi kepada perusahaan tersebut untuk mengelola sekitar 250 km2 area pertambangan yang ditentang oleh hampir sebagian besar masyarakat sekitarnya karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pertambangan emas tersebut.

Ternyata aktor perusahaan dibalik usaha pertambangan itu tidak hanya Sumber Mineral Nusantara (SMN). SMN hanya hanya operator lokal yang bekerjasama dengan sebuah perusahaan Australia Arc Exploration. Bahkan usaha joint venture tersebut 95% sahamnya dipegang oleh Arc exploration. Arc exploration sendiri sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di Singapura Southo Investment, HSBC Nominees, ANZ Bank (The Australian).

Atas insiden yang merenggut nyawa tersebut, Parlemen Australia yang dimotori oleh Partai Hijau (Green Party) akan merencanakan investigasi  terhadap kejadian tersebut. Seperti yang dikutip dari Harian Sydney Morning Herald , ketua Partai Hijau Christine Milne upaya investigasi tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan apa saja kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh Arc exploration dan partner lokalnya bersama kepolisian dan aparat setempat dalam menangani protes masyarakat dan sejauh mana mereka melakukan komunikasi/konsultasi kepada masyarakat setempat mengenai usaha pertambangan tersebut sebelumnya. Menurutnya Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjelaskan standar hak azasi manusia dan pengelolaan lingkungan yang menjadi kewajibannya kepada masyarakat setempat.

Kematian anggota masyarakat akibat ulah kekerasan aparat, dalam hal ini Kepolisian rupanya sudah semakin menambah jejak hitam mereka dalam menjalankan tugasnya. Belum usai masalah Mesuji diselesaikan, kini muncul lagi masalah yang pola kejadiannya boleh dikatakan hampir sama. Pemilik modal atau orang yang berduit dibekingi oleh aparat menganiaya rakyat atas nama ketertiban umum untuk mencapai tujuan mereka mengeksploitasi tanah atau lingkungan dimana rakyat bermukim tanpa upaya komunikasi yang cukup.  Pemerintah lokal pun nampaknya bertindak sama  meloloskan izin untuk perusahaan hanya atas alasan keuntungan ekonomi semata (kemungkinan besar elit pemerintah mendapat asupan ‘gizi’ dari perusahaan untuk mengeluarkan izin tanpa memperdulikan resistensi mayoritas masyarakat lokal).

Pemodal( asing), beking aparat keamanan dan elit pemerintah lokal bagaikan sebuah trisula mematikan yang menusuk kepentingan rakyat kecil manakala agenda mereka ditentang oleh rakyat. Mereka sepertinya kehabisan akal untuk mendekati dan berkomunikasi dengan rakyat sampai harus menggunakan cara-cara kekerasan. Ini sama saja membenarkan tuduhan sebagian masyarakat kita saat ini yang mengatakan, aparat kepolisian dan elit pemerintah lokal bagaikan centeng penjaga kepentingan modal. Siapa yang berduit akan dibela mati-matian. Di era keterbukaan seperti sekarang ini, perilaku seperti itu sudah uzur dan harus dibuang jauh-jauh. Pihak-pihak yang memakai cara-cara itu mencerminkan kekerdilan budi dan moralitasnya. Mereka telah dikuasai oleh setan ekonomi.

Memang benar bahwa investasi didaerah tertentu akan menggerakkan roda perekonomian dalam jangka panjang. Akan tetapi bukankah prosedur-prosedur manusiawi itu perlu dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur legal formal birokrasi. Jangan hanya karena izin secara legal formal telah dikeluarkan, lantas pendekatan sosial manusiawi ke masyarakat lokal yang menolak tak dilakukan. Izin hanya merupakan sebuah syarat legal formal pemerintah setempat yang harus dibarengi dengan kesediaan masyarakat lokal menerimanya. Bukankah kegiatan industri tambang  di tengah-tengah mereka akan berdampak pada lingkungan fisik, sosial, dan psikologis mereka? Rakyat setempat adalah merupakan tuan rumah yang seyogyanya dihormati. Kalau rakyat diperlakukan secara hormat, tentu saja mereka akan menghargai tamu sebagai raja.

Dari beberapa kejadian terakhir yang melibatkan aparat kepolisian dan masyarakat banyak secara berhadap-hadapan mulai dari kasus Freeport, Mesuji, dan terakhir kasus Bima ini, ada beberapa catatan penting yang mesti kita perhatikan.

Pertama, keterlibatan aparat kepolisian/TNI dalam mengamankan aset dan atau kepentingan pemilik modal/perusahaan sebaiknya dibuatkan peraturan khusus, terutama mengenai rambu-rambu tentang biaya operasional aparat tersebut dalam menjalankan tugasnya. Selama ini banyak sinyalemen masyarakat dan diperkuat oleh pengakuan Kepolisian RI dalam kasus Freeport, yang menunjukkan bahwa mereka memperoleh dana ekstra budgeter dari perusahaan/pemilik modal yang kepentingnnya mereka jaga. Ini akan membuat mereka tidak obyektif lagi dalam menjalankan tugas. Alasan mereka selama ini bahwa biaya operasional mereka sangat terbatas patut didiskusikan bersama. Benarkah mereka menerima dana ekstra budgeter ini karena keterbatasan biaya institusi mereka, ataukah ada alasan-alasan lain. Apakah kemungkinan elit-elit aparat memperkaya diri dengan mencentengkan diri tidak mungkin? Ini hanya bisa dijawab dengan investigasi yang terbuka dan menyeluruh disemua kasus-kasus ini.

Kedua, tindakan yang tegas kepada semua pihak yang bersalah baik dari aparat maupun kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa berdarah tersebut. Sekali lagi proses yang transparan dan seadil-adilnya sangat diperlukan untuk memenuhi  rasa keadilan semua pihak.

Saya ucapkan banyak terima kasih bagi anda yang mau berpartisipasi.

Some observers have suggested that “economic terrorism” in the form of corruption is getting wilder and expanding in the reformation era. Both quantity and quality of corruption has increased in spite of the establishment of KPK or Corruption Eradication Committee. In the New Order era, it is suggested that corruption was centered　around the executives/bureaucrats but nowadays this crime has widened and deepened into legislative and judicative bodies. Furthermore, with the establishment of decentralization in the government, officials in regional government levels also increasingly share the crime.

Many commentators have weighed in the opinion that KPK has failed to do its job in stemming the corruption by citing the never ending of new emerging cases. Specifically there are claims that prevention arm of KPK action is not showing any progress as hoped. While those claims worth addressing, they should not distract KPK to focus on corruption investigation.

In the realms of crime deterrence, ones need to understand that severe punishment is an integral part. Severe punishment in the forms of  life imprisonment and capital punishment are consequently needed to give deterrence to potential criminals. It is widely accepted that corruption is an extraordinary crime with huge implication to people, so the punishment also should be extraordinary to severely diminish motivation to do it. Although UU Tipikor opens the possibility of capital punishment, up to now not a single verdict has been delivered. We will wait whether Nazaruddin case will be the first example of capital punishment remembering that it may have involved huge amount of money, more than 6 trillions rupiah. This case also draws public attention and requires huge government energy which may fit the extraordinariness warranting severe punishment. In the mean time, let justice takes the course.

Corruption in large scale is only possible if done by elites. More often than not it also requires collaborations of many people (dubbed korupsi berjamaah). Elites abuse their power in order to gain wealth for their selves or own groups. So it is highly demanding to punish the elites with the maximal penalties. What I mean elites here are the persons who are entrusted with political power to plan, execute, and evaluate policies and programs which may affect people life. Also including in this category is the law enforcement officials.

It goes without saying that corruption is a form of “economic terrorism” and it goes without saying that without severe punishment it will flourish as ever perhaps because it offers potential and huge rewards in contrast to light and dwarf punishment. I f we continue to punish corruptors lightly, then potential corruptors may say: corruption is worth trying, you get huge sum of money easily by your power, if there is possibility of unluckiness of you get caught, you get  a few years in jail with possibility to get out occasionally in the weekends and to get regular remission. What a wonderful world is Indonesia for corruptors.

Sebagaimana dengan infeksi sistemik, korupsi di Indonesia sudah menimbulkan gejala-gejala yang mematikan. Bakteri korupsi sudah menginfeksi semua organ-organ vital dalam tubuh negara ini. Organ-organ vital dalam tubuh negara  itu tentunya adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Organ-organ vital yang terinfeksi ini sudah pasti akan menjadi sumber infeksi organ-organ yang lain karena sebagaimana tubuh, negara adalah sebuah sistem, maka kerusakan atau infeksi di satu bagian akan menyebabkan bahagian lain menjadi terpengaruh atau ikut sakit. JadilahIndonesia negara yang sakit.

Bukti sakitnya negara ini sudah banyak dibahas oleh para pemerhati dan pejuang anti korupsi. Akibat sakit ini ,  ujung-ujungnya adalah pembangunan yang terhambat untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan berkesinambungan.

Dibawah ini saya daftarkan lagi beberapa gejala-gejala infeksi korupsi sistemik di negara ini.

1. Bocornya anggaran negara

              Anggaran negara baik pusat dan daerah sudah bukan rahasia lagi sering menjadi ajang korupsi tiga organ vital di negara ini. Kasus Nazaruddin yang mencuat belakangan ini secara gamblang menunjukkan betapa korupsi anggaran pembangunan dilakukan secara berjamaah. Di tingkat legislatif terutama di badan anggaran  infeksi korupsi bisa berawal. Perencanaan jumlah anggaran dan proyek-proyek yang akan dilakukan akan menjadi ajang tawar-menawar antara anggota DPR dan pemerintah dan tidak menutup kemungkinan pihak ketiga yang sudah digadang-gadang akan memenangkan tender proyek yang akan dilaksanakan. Maka tidak aneh semua pihak akan dapat cipratan. Pengusaha akan mendapat proyeknya, yang tentu saja anggarannya sudah digelembungkan, anggota DPR nakal akan mendapat fee alias uang balas jasa, dan  oknum nakal pemerintah juga akan kebagian. Agar keamanan konkalikong ini bisa dijamin, maka aparat penegak hukum juga mesti dapat jatah. Bukan hal yang aneh, polisi atau jaksa mencari-cari masalah dalam sebuah proyek, hanya untuk mendapatkan jatah uang proyek, agar masalah tersebut tidak diusut.

Boleh dibilang, anggaran negara baik di pusat atau di daerah yang menjadi pusat aktivitas korupsi di tanah air.

2. Keluarnya kebijakan negara yang ngawur

              Baik di pusat dan daerah kebijakan yang ngawur cukup sering terjadi. Tapi frekuensi di daerah sangat mungkin jauh lebih banyak, mengingat mereka jauh dari hingar bingar media dan kultur masyarakat yang masih bersifat tradisional yang asal menerima dan cari aman. Kebijakan yang tidak pro rakyat, kebijakan yang menghamburkan uang negara pada proyek yang tidak menyentuh kepentingan rakyat sudah terlalu sering kita dengar. Biasanya proyek-proyek atau kebijakan semacam ini adalah titipan dari orang kuat baik secara politik maupun secara finansial.

Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang terang terangan mematikan akal sehat adalah tidak diratifikasinya WHO Framework Convention on Tabacco Control untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak dibawah umur dari bahaya rokok. dinsinyalir kebijakan yang tidak pro rakyat ini adalah hasil lobbi intensif kalangan industri rokok terhadap pemerintah dan tentu saja DPR.

3. Jabatan menjadi investasi

              Menjadi pejabat di indonesia adalah investasi untuk memperoleh harta yang berlimpah. Dengan kekuasaan yang ada di tangan, uang rakyat berada dalam genggaman, karakter aparat yang feodalistik, menjadi kombinasi yang mumpuni untuk mengeruk kekayaan untuk kantong pribadi.

Makanya bukan hal yang aneh seorang aparat menyogok untuk naik pangkat atau menduduki jabatan tertentu, karena potensi untuk mengeruk uang negara juga bertambah.

Bukan hal yang aneh pula seorang politisi, pengusaha, aparat pemerintah  dengan bersemangat mengeluarkan modal dan uangnya untuk menduduki jabatan strategis baik di pusat maupun didaerah karena itu merupakan investasi yang menggiurkan meski harus berutang sana sini. Betapa tidak, menjadi camat, bupati, gubernur bisa berarti ada anda sedikitnya akan mendapat fee 10% dari setiap anggaran dan proyek di daerah kekuasaan anda. Belum lagi budaya setoran dari bawahan ke atasan merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan, terutama di daerah. Ujung-ujungnya uang rakyat yang kemudian akan terkorupsi. Jadi selama kampanye pemilihan uang mereka akan terkuras, tetapi setelah menjabat jadilah jabatan tersebut tambang emas untuk mengembalikan modal berlipat-lipat. Para pejabat itu tentu saja tidak pernah memikirkan berapa gaji jabatannya, karena itu adalah uang receh bagi mereka. yang mereka incar bukan gaji halalnya, tapi pendapatan haram dari jabatannya.

4. Karakter feodalistik pejabat

              Bukan hal yang aneh betapa pejabat pemerintahan terutama di daerah begitu feodalistik. Seorang bupati di era otonomi memerintah bagaikan raja kecil apalagi hanya diawasi oleh DPRD daerah yang tidak jarang juga hanya diisi oleh orang-orang culas.

Hubungan feodalistik antara pejabat dan anak buah adalah buah lain dari budaya korupsi. Seorang pejabat mempunyai wewenang untuk memindahkan dan menempatkan bawahannya di daerah “kering” atau “basah” bukan karena prestasinya namun hanya karena faktor suka atau tidak suka, kronisme, dan alasan strategis untuk memudahkan pengerukan uang negara. Maka akan menjadi teramat susah bagi pengawai atau bawahan yang memiliki integritas dan prestasi untuk berkembang di lingkungan feodalistik. Begitu pula akan susah sekali seorang pemimpin yang punya integritas (meski jumlahnya tak banyak) untuk memimpin anak buah yang korup, karena anak buah akan membenci karena dianggap mematikan ambisi korup mereka.

Sebagaimana infeksi yang sudah membahayakan jiwa, korupsi segera harus diobati, bila perlu mengamputasi bagian yang terkena infeksi dari tubuh secara keseluruhan. Mengingat perilaku korupsi sudah membudaya dan sistemik maka satu-satunya cara memberantasnya adalah pemberlakuan hukuman yang sangat berat pelaku kejahatan korupsi seperti hukuman mati. Karena koruptor lebih berbahaya dari pembangkang, teroris, dan perampok, maka sewajarnya hukumannya juga harus maksimal.

Lemak yang menyebabkan kebuncitan pada perut sebenarnya terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah lemak yang disimpan oleh tubuh di bawah kulit atau yang biasa disebut lemak subkutan (subcutaneous fat). Yang kedua lemak yang disimpan oleh tubuh di rongga perut mengelilingi organ-organ dalam perut yang biasa disebut lemak visceral (visceral fat).

Dari kedua jenis lemak yang membuncitkan perut ini, lemak visceral atau lemak yang disimpan dalam rongga perut dianggap  lebih berbahaya karena berhubungan erat  dengan berbagai resiko penyakit/keadaan terkait metabolisme seperti resistensi insulin, diabetes, dan penyakit cardiovaskular sesuai dengan banyak hasil   penelitian epidemiologis.

Mengapa lemak visceral ini lebih berbahaya?

Banyak penelitian-penelitian in vivo (penelitian secara langsung pada mahluk hidup baik pada hewan maupun manusia) selama lebih dari satu dekade belakangan ini menunjukkan bahwa peningkatan asam lemak bebas baik secara akut maupun secara kronis  dalam darah terkait erat dengan memburuknya kerja insulin dalam tubuh.  Asam lemak bebas telah diketahui menyebabkan resistensi insulin di otot dan hati (1) yang merupakan faktor penyokong terjadinya diabetes mellitus. Ada ahli yang berpandangan tingginya jumlah asam lemak bebas dalam darah ini ditengarai akan memicu penumpukan lemak ektopik (diluar tempat penumpukan yang seharusnya yaitu sel lemak) seperti dalam otot dan hati yang mendasari terjadinya resistensi insulin dalam tubuh. Asam lemak secara langsung juga menyebabkan gangguan pada sistem penghantaran sinyal insulin yang menyebabkan sel-sel tubuh tertentu seperti pada otot, hati, dan sel lemak menurun kepekaannya atau responnya terhadap kerja insulin. Salah satu akibatnya adalah terhambatnya uptake (pengambilan) glukosa oleh sel-sel tubuh contohnya pada sel otot (2) padahal otot merupakan organ pengguna terbesar glukosa darah pada fase setelah makan. Proses metabolisme glukosa di otot dimulai dengan proses uptake glukosa darah. Proses uptake ini memerlukan suatu proses penghantaran glukosa melalui pintu masuk (transporter) di membran sel otot. Asam lemak bebas telah diketahui menganggu fungsi pintu masuk ini sehingga uptake glukosa terganggu. Jadi semakin banyak asam lemak bebas dalam tubuh akan mengurangi pengambilan glukosa dalam darah, atau secara gampang bisa dikatakan semakin gemuk seseorang sel-sel tubuhnya semakin payah memakai glukosa dalam darah.

Lemak visceral adalah merupakan sumber asam lemak bebas yang langsung menuju hati melalui vena porta. Terlebih lagi bahwa jaringan lemak visceral ini relatif resisten terhadap kerja insulin yang ditunjukkan dengan relatif tidak terhambatnya lipolysis jaringan ini  pada fase setelah makan padahal konsentrasi insulin pada waktu itu meningkat. Jadi semakin banyak jumlah lemak visceral ini (semakin buncit seseorang) maka semakin tinggi kemungkinan seseorang mengalami resistensi insulin karena jaringan ini menjadi sumber utama asam lemak bebas terutama pada orang gemuk baik sebelum dan sesudah makan. Jadi tubuh boleh dikatakan dibombardir oleh lemak visceral ini dengan asam lemak bebas setiap saat terutama jaringan hati yang berhubungan langsung dengannya melalui vena porta.

Melalui penelitian klinis dengan memakai isotop, Soren Nielsen dan kawan-kawan dari Mayo Clinic menunjukkan dengan jelas bahwa asam lemak di plasma orang gemuk baik pria dan wanita 20% lebih tinggi dibanding mereka yang berberat badan normal. Lebih jauh mereka juga menunjukkan bahwa asam lemak bebas yang dikontribusikan oleh lemak visceral  ke hati bisa sampai 50% pada orang gemuk dan meningkat sesuai dengan banyaknya lemak visceral (yang dalam penelitian ini diukur dengan CT-Scan). Dan lebih mengejutkan korelasi lemak visceral ini dengan banyaknya pelepasan asam lemak bebas ke hati lebih tinggi pada wanita dibanding pria (3). Ini berarti wanita yang memiliki perut yang buncit justeru jauh lebih beresiko dibanding pria untuk mengalami dampak buruk dari lemak visceral ini.

Seberapa buncitkah yang berbahaya itu?

Secara kualitatif banyaknya lemak visceral itu berkorelasi dengan tingkat kebuncitan perut. Nah bagaimana mengetahui tingkat kebuncitan perut itu secara mudah? Dibawah ini ada beberapa cara anthropometris untuk mengetahuinya:

1. Waist to height ratio (rasio lingkar perut-tinggi badan) yang dibahas pada tulisan sebelumnya. Keuntungan cara ini adalah bahwa patokan yang dipakai bisa berlaku untuk pria dan wanita dan cara ini berdasarkan hasil penelitian pada populasi jepang yang secara fisik boleh dikatakan sama dengan orang indonesia (4).
2. Waist to hip ratio (rasio lingkar perut-lingkar pinggul). Cara mengukur lingkar perut seperti pada cara nomor 1 diatas yaitu menarik meteran melalui pusar dan dalam keadaan bernafas yang normal. Namun adapula yang mengukur lingkar perut ini dengan menarik meteran pada level antara tulang iga paling bawah dan tulang pinggul samping yang paling menonjol (cara ini saya tidak sarankan karena terlalu sulit bagi mereka yang awam). Lingkar pinggul diukur dengan menarik meteran pada level pinggul/pantat yang terbesar. Ratio 0.94 bagi pria dan 0.88 bagi wanita dianggap berkorelasi dengan jumlah lemak visceral sebanyak 130 cm2 yang merupakan nilai kritis (5). Sebaiknya pria memiliki ratio yang kurang dari 0.9 dan wanita kurang dari 0.84.
3. Waist circumference/girth (lingkar perut). Ini adalah cara yang tergampang dan sensitif untuk mengetahui resiko perut buncit. Cara mengukurnya seperti mengukur lingkar perut pada metode di atas dan saya menyarankan untuk memakai patokan 85 cm untuk pria dan 80 cm pada wanita sesuai dengan hasil penelitian Bei-Fan pada 239.972 orang di China (6). Sampel penelitian yang banyak dan ukuran dimensi tubuh yang cukup sama membuat patokan ini sangat rasional dipakai oleh orang indonesia.  Perlu diketahui bahwa patokan yang dipakai oleh setiap institusi berbeda-beda, namun menurut penulis sampai saat ini di Indonesia belum ada penelitian yang komprehensif yang berskala besar untuk menetapkan patokan yang baku lingkar perut ini.
4. Sagital abdominal diameter (diameter sagital perut/tinggi perut) yang diukur dalam posisi baring dengan lutut dibengkokkan seperti pada gambar dibawah yang diambil dari referensi (7). Diukur dengan kaliper pada garis tulang pinggul (iliac crest). Patokan yang dipakai adalah 25 cm. Orang yang memiliki tinggi perut  lebih atau sama dengan 25 c terbukti memiliki korelasi yang tinggi dengan resistensi insulin yang telah dibuktikan menjadi faktor prediksi utama terjadinya diabetes di masa yang akan datang. Hanya saja sampel pada penelitian ini semuanya orang kulit putih berjenis kelamin pria sehingga aplikasinya hanya pada pria saja.  Aplikasi pada orang indonesia juga masih butuh konfirmasi untuk menentukan patokan yang sesuai.

Nah mulai sekarang anda bisa mengetahui apakah perut anda buncit atau tidak, dan apakah kebuncitan tersebut sudah terimplikasi berbahaya dengan memakai berbagi patokan di atas. Saya menyarankan memakai lingkar perut saja karena gampang dan patokannya mudah  diingat.

Sudah saatnya menjaga agar perut kita ramping demi kesehatan metabolisme tubuh dan untuk menjauhi berbagai penyakit degeneratif yang tak bisa disembuhkan.

Referensi:

1. Boden Guenther: Interaction between free fatty acids and glucose                  metabolism (2002). Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care: 5

2. Yu C, Chen Y, Cline GW et.al: Mechanism by which fatty acid inhibits insulin activation of insulin receptor substrate 1 (IRS-1) associated phosphatidylinositol 3-kinase acitivity in muscle (2002). The Jour. Bio.Chem. 227:52

3. Nielsen S, Guo S, Johnson CM et.al: Splanchnic lypolysis in human obesity( 2004). The Jour.Clinic. of Invest. Vol.113, 11

4. Hsieh SD, Yoshinaga H, Muto T: Waist-to-height ratio, a simple and practical index for assessing central fat distribution and metabolic risk in japanese man and women (2003).International jurnal of obesity 27,610-616

5. Dobbelsteyn CJ, Joffres MR, Maclean DR et.al: A comparative evaluation of waist circumference, waist-to-hip ratio and body mass index as indicators of cardiovascular risk factors. The Canadian Heart Health Surveys (2001). International journal of obesity 25, 652-661

6.Bei-Fan Z: Predictive values of body mass index and waist circumference for risk factors of certain related disease in chinese adults: study on optimal cut-off points of body mass index and waist circumference in chinese adults. Asia pacific J Clin Nutr 2002; 11(suppl 8):S685-93

7. Riserus U, Arnlov J, Brismar K et.al: Sagital abdominal diameter is a strong anthropometric marker of insulin resistance and hyperproinsulinemia in obese man. 2004, Diabetes Care 27

Mungkin masih banyak orang yang belum pernah mendengar tentang resveratrol, tidak terkecuali di kalangan praktisi kesehatan seperti dokter. Tulisan ini bermaksud untuk memberikan sedikit informasi tentang senyawa ini dan kaitannya dengan kesehatan manusia.

Nama kimia resveratrol adalah 3,5,4`trihydroxystilbene. Adalah ilmuwan Jepang, Takaoka MJ di Hokkaido Imperial University yang pertama kali melaporkan isolasi senyawa ini dari White Hellebore pada tahun 1940 (1).

Senyawa resveratrol termasuk golongan senyawa phytoalexin yang diproduksi tanaman tertentu {anggur, tanaman golongan kacang-kacangan (legumes)}sebagai respon terhadap kerusakan atau jejas seperti jejas fisik dan infeksi. Secara garis besar struktur senyawanya bisa dalam bentuk trans-resveratrol dan cis-resveratrol yang keduanya bisa bersenyawa dengan karbohidrat glukosa dalam bentuk trans-resveratrol glucoside dan cis-resveratrol glucoside (2). Dari keempat macam senyawa resveratrol ini, sejauh ini hanya bentuk trans-resveratrol dan trans-resveratrol glucoside yang dianggap memiliki efek yang baik bagi kesehatan.

Mamfaat Resveratrol bagi Kesehatan

 Ada begitu beragam mamfaat resveratrol seperti menghambat pertumbuhan sel kanker dengan berbagai macam mekanisme, mengurangi resiko penyakit jantung koroner dan stroke, dan menghambat proses penuaan (1).

Percobaan-percobaan baik pada organisme rendah seperti Jamur Saccharomyces cerevisiae, lalat buah (drosophila melanogaster) menunjukkan bahwa resveratrol bisa memperpanjang umur melalui mekanisme yang sama dengan pembatasan kalori (calorie restriction). Pada tulisan sebelumnya telah dijelaskan dengan singkat bukti penelitian jangka panjang bahwa dengan mengurangi konsumsi kalori sekitar 30% bisa memperpanjang umur pada kera (3). Resveratrol telah diindikasikan bisa meningkatkan ekspresi gen yang terkait berfungsi memperlambat penuaan dan memperpanjang umur yaitu Sirtuin/Sir2 family gene. Apakah ini berarti dengan mengkonsumsi resveratrol dari diet sehari-hari bisa memperpanjang umur atau paling tidak memperlambat penuaan serta penyakit-penyakit terkait penuaan? Dibutuhkan penelitian yang mendalam dan waktu yang panjang untuk menjawab pertanyaan ini.

Sebagian besar percobaan pada binatang yang menunjukkan hasil yang menjanjikan memakai resveratrol secara langsung dan bukan dari makanan yang mengandung resveratrol. Namun salah satu penelitian yang menarik yang diterbitkan di Nature (4), memakai dosis resveratrol yang kadarnya bisa secara praktis diperoleh manusia dalam diet sehari hari sekitar 5.2-22.4 mg/kgBB per hari pada tikus yang diberi diet tinggi lemak (60% lemak) mulai dari umur satu tahun hingga akhir hidup tikus. Mereka mendapatkan data yang menunjukkan bahwa tikus yang diberi diet tinggi lemak dan resveratrol memiliki umur yang lebih panjang dari tikus dengan diet tinggi lemak tanpa resveratrol, dan sebanding dengan tikus yang diberi makanan biasa. Tikus-tikus yang diberi resveratrol ini meskipun gemuk namun memiliki kesehatan yang prima terbukti dari umur yang panjang, fungsi motorik yang baik, sensitivitas insulinnya yang baik, dan organ-organ berfungsi dengan baik sampai hari tua mereka.

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan sementara bahwa dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang kaya resveratrol bisa memberikan efek yang bermamfaat bagi tubuh.

Sumber-Sumber Resveratrol dari Diet Manusia

Sumber-sumber resveratrol dari diet manusia bisa dilihat dari daftar dibawah ini yang disalin referensi 1.

_____________________________________________________________

Sumber                                 Kandungan trans-resveratrol          

Anggur Merah (Red Wine )                              0.1 – 14.3 mg/L

Anggur Putih (White Wine)                              <0.1 – 2.1 mg/L

Buah Anggur                                                            0.16-3.54 ug/gr

Kulit buah anggur kering                                     24.06 ug/gr

Jus buah anggur merah                                        0.5 mg/L

Kacang tanah                                                             0.02 -1.92 ug/gr

Kacang tanah yang disangrai                               0.055 ug/gr

Kacang tanah yang dimasak                                  5.1 ug/gr

Peanut butter                                                               0.3-0.4 ug/gr

Kacang Pistachio                                                         0.09- 1.67 ug/gr

Itadori Tea                                                                       0.68 mg/ L

______________________________________________________________

Bagi orang indonesia semua makanan di atas sudah lazim kecuali teh  itadori. Dengan kandungannya yang cukup tinggi, teh itadori mungkin bisa menjadi    pilihan alternatif bagi mereka yang tidak mungkin meminum anggur karena kandungan alkoholnya. Bagi yang tertarik mencari informasi lanjut tentang teh itadori ini, bisa klik di sini.

Kacang tanah yang dimasak juga memiliki kandungan yang cukup tinggi, jadi bisa pula menjadi alternatif yang lebih murah. Hanya saja perlu berhati-hati dengan kandungan lemaknya yang cukup tinggi agar tidak kelebihan masukan kalori. Kacang tanah yang disangrai (roasted peanut) per 30 gramnya mengandung sekitar  15 gram lemak (50%), namun sebagian besarnya adalah monounsaturated fatty acid dan PUFA . Untuk informasi lebih lengkap tentang kandungan gizi kacang tanah bisa dilihat di sini. 

Referensi:

1. Baur JA, Sinclair DA: Therapeutic Potential of resveratrol: the in vivo evidence. Nature Reviews/Drug Discovery, Vol.5 June 2006
2. Burns J, Yokota T, Ashihara H et.al.: Plant foods and herbal sources of resveratrol. Jour. Agric.Food Chem. 2002, 50, 3337-3340
3. Colman RJ et.al: Calorie restriction delays disease onset and mortality in rhesus monkeys. Science 325, 201. 2009
4. Baur JA, Pearson KJ, Price NL et.al: Resveratrol improves health and survival of mice on a high-calorie diet.Nature Vol.444, November 2006

Pada tulisan sebelumnya telah dibahas bagaimana fruktosa terimplikasi terlibat dalam memudahkan terjadinya obesitas atau kegemukan berdasarkan percobaan pada binatang. Implikasi lainnya juga datang dari studi epidemiologis atau studi di tingkat komunitas atau populasi manusia yang memberikan adanya korelasi antara tingkat konsumsi gula dengan prevalensi atau kejadian kegemukan.

Selanjutnya kegemukan dalam tulisan kadang digunakan secara bergantian dengan obesitas .

Tulisan berikut ini akan mencoba memberikan sedikit gambaran mekanisme molekuler (interaksi di tingkat molekuler) secara sederhana atau lebih tepatnya metabolisme kaitan antara konsumsi fruktosa dalam tubuh dengan terjadinya obesitas dan kondisi-kondisi/gejala-gejala lain terkait dengan obesitas itu.

Nah untuk itu, saya kira kita perlu bicara sedikit tentang bagaimana metabolisme fruktosa dalam tubuh. Sebuah sistem yang sangat kompleks dan agak sulit untuk dipahami terutama bagi mereka yang tidak berlatangbelakang ilmu biologi dan ilmu lain yang erat terkait dengannya. Bagi yang pernah belajar biokimia, tentu ada yang masih ingat.

Kebanyakan masukan fruktosa  ke dalam tubuh kita-orang zaman modern- berasal dari gula pasir dan makanan-makanan yang mengandungnya. Kita sepertinya tidak akan pernah kehabisan jenis makanan yang mengandung gula di zaman sekarang ini. Coba saja kita tengok di pasar-pasar dan supermarket. Namun akhir-akhir ini dan sebenarnya sudah terjadi di negeri Paman Sam sana, masukan fruktosa semakin meningkat dalam bentuk fruktosa asli bukan lagi sukrosa (gula pasir). Sekedar mengingatkan, molekul Sukrosa itu adalah merupakan gabungan antara molekul glukosa dan fruktosa. Fruktosa yang banyak digunakan sebagai pemanis makanan ini banyak berasal  berasal dari corn syrup. Corn syrup ini banyak jenisnya dan ada yang disebut sebagai high fructose corn syrup (HFCS). Coba anda periksa makanan-makanan yang dijual di supermarket di Indonesia, lihat labelnya, mungkin akan sering anda mendapatkan corn syrup dalam bagian bahan atau inggredients-nya. Nah itu sumber fruktosa asli. Minuman softdrinks juga sering pemanisnya berasal dari HFCS ini dan varian lainnya. Pendek kata kebanyakan fruktosa yang kita konsumsi sehari hari, kalau tidak berasal dari gula, berasal dari fruktosa asli dalam bentuk kue-kue,biskuit, coklat, dan softdrinks.

Gula pasir atau sukrosa yang kita konsumsi sebelum diserap dipecah dulu menjadi kedua komponennya yaitu glukosa dan fruktosa oleh enzim yang disebut sucrase. Setelah dipecahkan boleh dibilang penyerapan glukosa dan fruktosa sangat efisien atau hampir seluruhnya terserap di usus halus.

Pada orang dewasa, biasanya jumlah enzim sucrase ini cukup untuk mencernakan konsumsi gula kita sehari-hari. Namun jika usus halus mengalami masalah seperti misalnya jika terjadi infeksi dan pembengkakan di usus yang menyebabkan kerusakan lapisan mukosa (sel pelapis bagian dalam) usus, maka jumlah enzim sucrase ini akan berkurang sehingga konsumsi gula akan menyebabkan diare. Biasanya disertai dengan pembentukan gas di usus besar karena karbohidrat yang tidak tercerna itu akan diproses oleh bakteri-bakteri di usus besar yang menghasilkan gas sehingga penderita merasakan kembung dan banyak buang gas.

Anak-anak juga kadang-kadang kalau terlalu banyak mengkonsumsi makanan bergula seperti jus, sirup, kue-kue yang manis bisa mengalami gejala yang sama. Ini diakibatkan jumlah enzim sucrase yang mereka miliki belum cukup untuk mencerna jumlah gula yang mereka konsumsi secara berlebihan.

Setelah diserap glukosa dan fruktosa dan monosakarida yang lainnya akan dihantarkan ke hati untuk mengalami proses selanjutnya. Ini yang disebut proses metabolisme zat gizi. Berbeda dengan glukosa, fruktosa hanya mengalami metabolisme yang berarti di sel hati dan spermatozoa (sel sperma). Ini dikarenakan hanya kedua jenis sel tersebut yang memiliki aktivitas enzim fruktokinase yang diperlukan untuk tahap awal metabolisme fruktosa. Enzim ini memfosforilasi (mengikatkan fosfat ke molekul) fruktosa sebagai syarat awal metabolismenya.

Fruktosa tidak bisa secara langsung digunakan oleh tubuh menjadi sumber energi sebelum diubah dahulu menjadi glukosa. Jadi proses untuk memperoleh energi dari sukrosa harus melewati jalan yang lebih panjang dan memakai energi. Dan ini hanya bisa terjadi di hati dan sel sperma tadi. Sel-sel tubuh kita yang lain seperti otak, otot hampir tidak bisa memproses fruktosa ini. Jadi kalau ada yang bilang supaya atlet tambah kuat atau anak agar bisa lebih pintar maka perlu  banyak makan gula khususnya fruktosa kemungkinan besar itu tidak ada benarnya.

Sebenarnya konsumsi fruktosa dalam jumlah yang tidak berlebihan bermamfaat bagi tubuh. Dari penelitian Moore CS (Jurnal Diabetes 2000: 49:A84) dan kawan-kawan yang mencampurkan 7.5 gram fruktosa pada 75 gram glukosa standar untuk tes toleransi glukosa oral mendapatkan bahwa terjadi penurunan respon glikemik (gula darah lebih rendah) pada pasien-pasien diabetes. Namun fruktosa yang terlalu tinggi dalam darah juga diketahui bisa menyebabkan terjadinya proses glikasi (proses bereaksinya fruktosa (dan glukosa) terhadap jaringan tubuh) yang menyebabkan komplikasi diabetes.

Mengkonsumsi fruktosa secara berlebihan mengakibatkan terpicunya proses pembentukan lemak di hati yang selanjutnya akan dikeluarkan ke peredaran darah. Telah diketahui bahwa konsumsi gula yang tinggi bisa menyebabkan peningkatan trigliserida atau lemak darah. Hal ini didasari sifat metabolisme fruktosa yang lebih independen atau kurang bisa dikendalikan di hati dibanding dengan glukosa. Glukosa dalam perjalanan metabolismenya pada satu titik dikendalaikan oleh enzim yang disebut Phosphofructokinase dimana enzim ini bertanggungjawab menghantarkan glukosa ke proses glikolisis (pemecahan glukosa) yang produknya bisa berupa acetylcoA yang  selanjutnya bisa diproses menjadi  energi (ATP), karbondioksida, atau dikonversi menjadi lemak. Produk glikolisisnya yaitu ATP serta citrate (hasil metabolit yang lain) akan menghambat enzim Phosphofruktokinase ini sehingga aktivitasnya menurun. Akibatnya proses glikolisis menjadi lebih lambat. Jadi ada umpan balik negatif produk glikolisis ini terhadap penggunaan glukosa selanjutnya.

Fruktosa dilain pihak tidak dikendalikan oleh enzim phosphofruktokinase ini sehingga dengan bebas bisa masuk proses glikolisis tanpa hambatan. Sebanyak apapun fruktosa yang masuk ke hati bisa masuk proses glikolisis tanpa hambatan berupa umpan balik negatif. Sebagai hasilnya, produk glikolisis seperti acetylcoA bisa menjadi substrat (bahan) yang cukup melimpah untuk diproses menjadi lemak di hati.

Berbeda dengan glukosa, konsumsi fruktosa tidak memicu sekresi insulin di pankreas. Telah diketahui bahwa insulin juga berperan dalam mengatur rasa kenyang melalui mekanisme di otak. Insulin yang meninggi, menyebabkan rasa kenyang. Dalam jangka panjang konsumsi fruktosa bisa menyebabkan kegemukan setidaknya sebagian melalui mekanisme ini. Semakin banyak mengkonsumsi fruktosa malah bisa menyebabkan orang lebih banyak merasa lapar.

Fruktosa, insulin dan glukosa, ketiganya bisa memicu aktivitas glukokinase, sebuah enzim yang diperlukan untuk proses awal metabolisme glukosa (ingat fruktokinase untuk fruktosa kan?). Glukokinase ini bisa dikatakan hanya enzim yang spesifik untuk glukosa saja, namun anehnya  fruktosa juga bisa memicu aktivitas enzim ini (bahkan yang paling kuat) padahal fruktosa tidak memerlukan enzim ini untuk proses metabolismenya.

Ada ahli yang berpendapat bahwa sebenarnya fruktosa ini hanya berfungsi sebagai signal untuk memicu metabolisme glukosa. Tubuh manusia secara alamiah memang telah disiapkan untuk mengkonsumsi karbohidrat utamanya glukosa sebagai sumber energi utama dan untuk itu diperlukan mekanisme tertentu oleh alam untuk memfasilitasi kecenderungan ini. Mekanisme itu adalah sebagian besar makanan alamiah kita yang berasal dari tumbuhan mengandung karbohidrat yang tinggi sebagai sumber glukosa, sementara kandungan fruktosanya hanya sedikit dan hanya dimaksudkan untuk membantu proses pencernaan karbohidrat. Kondisi alamiah ini memungkinkan kombinasi komplementer antar bahan makanan alamiah yang berguna bagi metabolisme secara keseluruhan. Ambil contoh sederhana, sebuah apel yang hanya mengandung fruktosa sekitar 5%. Kalau kita makan nasi dan sesudahnya makan apel sebagai cemilan bukankah hal itu sebagai sebuah kombinasi yang saling melengkapi. Nasi kaya akan zat pati sumber glukosa, sementara apel bisa mensuplai kita dengan fruktosa yang cukup untuk menstimulasi metabolisme glukosa. Ini salah satu alasan kenapa kita dianjurkan mengkonsumsi makanan yang beragam agar bisa lebih banyak memperoleh efek positip bagi kesehatan.

Sayangnya, di zaman modern ini, makanan kita telah banyak berubah. fruktosa yang sebenarnya hanya dibutuhkan sedikit, kita konsumsi dalam jumlah yang berlebihan sehingga menimbulkan dampak buruk bagi tubuh.

Makanan kita telah dibanjiri oleh makananan-makanan olahan yang sudah tidak ‘alamiah’ lagi. Makanan-makanan ini diolah kebanyakan hanya untuk kesenangan lidah dan kepraktisan kehidupan  kita, dan kurang mempertimbangkan kebutuhan fisiologis tubuh. Akhirnya karena kita terlalu memanjakan lidah, akhirnya tubuh manusia kurang bisa  menahan beban metabolisme akibat perubahan pola makan yang drastis di zaman modern ini. Maka wajar saja penyakit-penyakit terkait metabolisme seperti obesitas, diabetes, hipertensi, serangan jantung menjadi tantangan yang cukup berat bagi manusia modern sekarang ini.

Hanya pola hidup dan makan yang sehat yang bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif tersebut. 

Yang cukup memprihatinkan adalah kenyataan bahwa sekitar 70% perokok di Indonesia adalah mereka yang berpendapatan rendah dimana sampai 17% dari pendapatan mereka dibakar sia-sia melalui rokok (Jakarta Globe). Bahkan tren merokok juga semakin meningkat dikalangan remaja dan pelajar. Jangan terkejut jika  di Indonesia, setiap sehari bisa sampai 330 miliar Rupiah dibakar melalui rokok (Kompas).

Kalau kondisi “tabaccogenic” terus dibiarkan oleh Pemerintah Indonesia, maka bukan tidak mungkin angka perokok ini akan terus bertambah dan tentu saja  angka penyakit terkait keracunan kronis rokok  juga akan terus membengkak. Saat ini tercatat 400.000 kematian per tahun akibat penyakit terkait rokok terjadi di Indonesia.

Mengingat bahwa sebagian besar perokok adalah orang tak berpunya, maka membiarkan kondisi tabaccogenic ini sama artinya pemerintah menanam bencana yang lebih besar, dan tinggal menunggu waktu saja negeri ini akan memanen hasilnya berupa tambah membengkaknya biaya kesehatan akibat penyakit  keracunan kronis tembakau (PKKT). Kondisi ini pula semakin memperlihatkan kenyataan  bahwa orang miskin adalah orang yang paling banyak dikorbankan oleh kebijakan pemerintah.

Mengapa Indonesia “Tabaccogenic”?

Tabaccogenic yang saya maksudkan adalah keadaan atau situasi yang memfasilitasi atau memudahkan meningkatnya angka perokok, bebasnya perokok untuk merokok dimana saja mereka mau tanpa memperhatikan orang lain disekitarnya (bus, angkot, kereta api, restoran, kedai, kantor, dan tempat-tempat umum lainnya) .

Kondisi tabaccogenic memiliki aspek politis karena kondisi ini timbul karena hasil kebijakan  dan atau keteledoran pemerintah. Kebijakan dan atau keteledoran ini adalah setidaknya menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang mengendalikan kebijakan pemerintah dan wakil  rakyat yang mengarahkan agar kondisi tabaccogenic ini terus dipertahankan untuk kepentingan produsen rokok. Bisa juga pemerintah tidak tahu, atau yang  paling mungkin tidak mau tahu tentang nasib rakyatnya yang perokok dan juga mereka yang tidak merokok namun harus rela menghirup asap rokok dari perokok di tempat umum. Toh seperti rutinitas selama ini, masalah baru dianggap masalah kalau sudah terjadi. Padahal paradigma pembangunan kesehatan sudah lebih menekankan aspek preventif dibanding kuratif.

Apapun penyebabnya, yang jelas kondisi  tabaccogenic ini kelihatannya akan terus dipelihara.

Salah satu ciri kondisi tabaccogenic ini adalah harga rokok yang murah meriah. Di antara negara Asean, harga rokok di Indonesia  termasuk yang paling murah, bahkan lebih murah dari Laos, relatif sama dengan Vietnam, dan lebih mahal dibanding dengan Filipina. Sebagai ilustrasi lain  harga rokok Marlboro di Malaysia lebih dua kali lipat, di Singapura hampir 8 kali lipat dibandingkan di Indonesia.

Kenapa harga rokok bisa murah? Ya karena cukai rokok di Indonesia termasuk yang paling murah.Sebagai contoh  tahun 2008 di Indonesia cukai rokok hanya 37%, bandingkan misalnya dengan Thailand 63%, Malaysia 49-57%, Filipina 46-49 %, Vietnam 45% (Kompas).

Kebijakan tarif cukai ini tentu saja adalah merupakan kebijakan pemerintah, sehingga bisa diterjemahkan bahwa pemerintah lebih berpihak  kepada produsen rokok, sementara perokok terutama yang miskin tidak diproteksi. Ada dua keuntungan pemerintah kalau tarif cukai ini dinaikkan katakanlah sampai 60% yaitu pendapatan pemerintah bisa meningkat dan harga rokok akan menjadi mahal sehingga kemungkinan bisa menurunkan jumlah perokok. Dengan menaikkan cukai rokok dari 37% menjadi 45% saja potensi pendapatan tambahan bisa sampai 10 trilyun Rupiah menurut Dekan FKM UI Hasbullah Thabrany. Pendapatan tambahan ini bisa digunakan untuk membiayai kampanye kesehatan, atau biaya kesehatan gratis bagi orang miskin terutama yang terkena PKKT. Dengan harga rokok yang mahal, setidaknya akan membuat perokok dari kalangan pendapatan rendah untuk berpikir dua kali untuk membeli rokok.

Tentu saja kenaikan cukai ini akan ditentang habis-habisan oleh produsen rokok, dengan berbagai alasan seperti kebijakan tersebut akan mematikan industri rokok yang akan berpengaruh negatif kepada ekonomi. Namun alasan yang paling sering mereka angkat adalah efek negatif terhadap petani tembakau. Padahal selama ini meski pendapatan produsen rokok meningkat, kesejahteraan petani tembakau tidak mengalami perubahan berarti. Upah buruh rata-rata petani tembakau per bulan umpamanya masih dibawah rata-rata yaitu 47% dari upah buruh standar nasional. 

Hasil penelitian dari Lembaga Demografi FEUI menunjukkan bahwa sebanyak 69% buruh tani tembakau hanya berpendidikan SD atau tidak sekolah sama sekali. Lebih dari setengahnya masih tinggal di rumah yang berlantai tanah. Hal ini menunjukkan kehidupan buruh tani tembakau yang miskin dan terbelakang kontras dengan jargon para penentang kebijakan pembatasan rokok yang mengatasnamakan kesejahteraan petani tembakau.

Ini tidak saja terjadi pada lapisan buruh tani saja tapi juga petani pengelola.  Bahkan keuntungan petani pengelola hanya sekitar 1 juta dalam empat bulan masa tanam dan ini tidak seimbang dengan resiko usaha dan kegagalan panen karena berbagai sebab.  Padahal para petani itu sebagian memodali tanamannya dari utang (Kompas). Jadi selama setahun, mereka bertani tembakau hanya empat bulan, selebihnya mengusahakan tanaman lain atau melakukan kegiatan ekonomi yang lain.

Dengan demikian bisa disimpulkan keuntungan yang besar dari produksi rokok di Indonesia tidak dinikmati oleh para petani tembakau. Mereka hanya digunakan sebagai tameng untuk menentang setiap usaha untuk menciptakan lingkungan dan kebijakan yang lebih bersih dari asap rokok. Para produsen rokok dan aktivis organisasi petani tembakau sering menggunakan demonstrasi besar-besaran untuk menunjukkan penolakan atas nama kesejahteraan petani tembakau yang menurut klaim mereka berjumlah jutaan (bahkan mereka mereka sampai menggertak dengan klaim jumlah petani tembakau sebanyak 22 juta orang)  padahal menurut catatan Departemen Pertanian jumlahnya pada tahun 2004 saja kurang dari 700.000 petani.

Modus operandi perusahaan rokok ,agen-agennya dan aktivis organisasi petani tembakau ini setidaknya ada dua, yaitu melakukan show of force dengan demonstrasi yang besar atas setiap kebijakan yang menurut mereka akan berdampak buruk bagi petani tembakau. Klaim mengatasnamakan petani tembakau ini jelas-jelas menyesatkan karena seperti yang telah diuraikan di atas, kesejahteraan petani tembakau tidaklah sesuai yang diharapkan ditengah-tengah mega keuntungan perusahaan rokok . Bahkan klaim ini di dukung oleh aparat pemerintah di daerah tanpa back up data yang jelas. Jelas ini menunjukkan adanya indikasi simbiosis antara oknum pemerintah lokal dengan perusahaan rokok serta agen-agen mereka.

Modus operandi yang kedua adalah bermain ditingkat legislasi, dengan berusaha mempengaruhi agar DPR tidak membuat undang-undang yang akan merugikan perusahaan rokok. Tentu bentuk pengaruh itu tidak bisa dilihat secara kasat mata sebagaimana korupsi dalam bentuk lainnya.

Adanya kekuatan besar yang terlibat dalam upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam masalah rokok ini terindikasi oleh adanya penghilangan ayat tembakau dalam RUU Kesehatan. Meskipun hilangnya ayat tembakau itu karena alasan teknis sesuai dengan pengakuan Bagian Sekertariat Komisi IX DPR RI, namun tidak menutup kemungkinan ayat tersebut dihilangkan secara sengaja.

Secara singkat bisa disimpulkan bahwa kondisi tabaccogenic di Indonesia dikarenakan karena kuatnya lobby dan manipulasi massa oleh produsen rokok dan aktivis organisasi yang mengatasanamakan petani tembakau untuk menghadang segala bentuk undang-undang yang berpotensi untuk mengurangi keuntungan produsen rokok, padahal peningkatan laba produsen rokok ini tidak sejalan dengan kesejahteraan para petani tembakau yang mereka perjuangkan sesuai dengan klaim mereka selama ini.

Bagaimana jalan keluarnya?

Ketakutan dan ancaman akan adanya dampak ekonomi yang besar jika cukai rokok dinaikkan, adalah suatu isapan jempol saja. Menurut Farid Anfasa Moeloek Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau mengutip studi dari Bappenas, perusahaan rokok hanya menyumbang 50-54 trilyun tapi pengeluaran negara dan masyarakat akibat PKKT 5-7 kali lebih besar. Jadi secara ekonomi Negara dan masyarakat malah mengalami defisit jika kebijakan terus berpihak kepada produsen rokok.

Bagaimana dengan nasib para petani dan buruh tani tembakau? Saya kira program Departemen Pertanian yang dulunya menyediakan dana untuk konversi tanaman tembakau ke tanaman lain harus dilakukan lagi. Setidaknya kita mengetahui bahwa petani tembakau hanya melakukan kegiatan bertaninya selama 4 bulan, dan ini bisa memberikan jalan masuk untuk mendidik mereka untuk berusaha di bidang yang lain diluar empat bulan itu. Pemerintah baik pusat dan lokal harus kreatif untuk mencarikan jalan keluar bagi para petani dan buruh tani ini agar mereka bisa hidup lebih terjamin secara ekonomi sehingga tidak mudah dipakai oleh produsen rokok dan agen-agennya untuk menghalangi setiap kebijakan agar lingkungan di Indonesia lebih bersih dari asap rokok.

Untuk menunjukkan komitmennya pemerintah harus meratifikasi FCTC (Framework Convention on Tabacco Control) sebagai langkah awal. Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Pasifik yang belum meratifikasi Konvensi tersebut tanpa alasan yang jelas. Konvensi ini pertama kali ditetapkan oleh WHO tahun 2003 dan berlaku sejak 2005. Merupakan konvensi yang dilatar belakangi oleh kekhawatiran terhadap epidemi rokok di dunia dan merupakan konvensi yang paling banyak ditandatangani oleh negara-negara di dunia (WHO). Dengan meratifikasi Konvensi ini maka Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan apa yang disebut Core Demand Reduction Provisions yaitu:

1. Kebijakan harga dan cukai rokok untuk mengurangi konsumsi rokok
2. Kebijakan non harga yang lain untuk mengurangi konsumsi rokok seperti: kebijakan proteksi terhadap paparan asap rokok, peraturan tentang kandungan produk yang memakai tembakau, peraturan tentang label peringatan bahaya rokok di produk tembakau, kebijakan labellling dan promosi rokok, kebijakan pendidikan dan penerangan kepada masyarakat tentang bahaya rokok, peraturan yang mengawasi iklan, promosi, dan sponsoship rokok, dan kebijakan terkait program untuk mengurangi ketergantungan pada rokok dan rehabilitasi
3. kebijakan terkait pengurangan supply rokok: berupa kebijakan untuk mencegah terjadinya perdagangan ilegal dan penyelundupan rokok, kebijakan larangan penjulan kepada golongan minor seperti anak dibawah umur, ibu hamil dan lain-lain, kebijakan untuk memberikan alternatif ekonomi lain bagi mereka yang hidup dari kegiatan perdaganagn rokok dalam hal ini tentunya para petani dan pekerja di pabrik rokok.

Sudah saatnya kita membatasi ruang-ruang publik dari sergapan asap rokok seperti yang terjadi selama ini dengan bebasnya. Namun hak bagi perokok tentunya juga harus diperhatikan. Ruangan bagi perokok harus disediakan khusus di tempat-tempat publik sehingga hak azasi mereka tidak terlanggar. Penjual rokok juga harus diatur agar tidak menjual rokok kepada pihak-pihak yang termasuk golongan minor seperti anak-anak dibawah umur, wanita hamil dan lain-lain. Semua ini tentunya memerlukan kemauan dan kesadaran politis pemerintah untuk memulainya. Kalau mereka tidak memiliki kemauan politis, seperti tidak adanya keinginan meratifikasi FCTC hanya karena lobby produsen rokok dan para agen-agennya, ini berarti pemerintah dengan sadar ikut terlibat meracuni rakyat dengan tembakau.

Kita harus dukung setiap langkah dan inisiatif  pemerintah baik pusat dan daerah untuk menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok. Pada saat yang sama, peran serta  masyarakat terutama mereka yang bergerak di sektor kesehatan untuk terus menggalakkan kampanye dan pendidikan anti rokok bagi masyarakat  dengan memberikan informasi yang lengkap serta fakta-fakta ilmu pengetahuan tentang bahaya asap rokok bukan saja bagi perokok tapi juga orang lain di sekitarnya. Kampanye anti rokok ini harus dilakukan secara masif dan berkesinambungan agar efeknya bisa lebih besar.

Pada akhirnya kita juga harus ikut memikirkan nasib saudara-saudara kita para petani dan buruh tani tembakau- yang ditengah-tengah keuntungan besar produsen rokok- tetap hidup tidak mapan, agar mereka bisa mencari alternatif ekonomi lain untuk mengganti pendapatan dari kegiatan bertani tembakau. Tentunya pemerintah pusat dan pemerintah  daerah dimana para petani ini hidup memiliki tanggung jawab yang besar dalam hali ini. Jangan jadikan mereka pihak yang terjepit dan gampang diprovokasi untuk melakukan aksi-aksi menolak kebijakan pembatasan konsumsi rokok oleh pihak-pihak yang sebenarnya melakukan hal tersebut untuk kepentingan produsen rokok. Dengan kesadaran bersama masyarakat untuk hidup lebih sehat, dan didukung oleh kemauan politis dan kreatifitas pemerintah di daerah, bukan tidak mungkin kita menekan angka perokok di Indonesia yang sudah termasuk kategori epidemik saat ini. Kebijakan untuk konversi lahan tembakau ke tanaman lain, disertai upaya-upaya peningkatan tingkat ekonomi petani dan masyarakat pada umumnya harus terus diupayakan agar pertentangan kepentingan ini bisa segera diakhiri.

Namun harapan bagi penderita kanker dan para dokter mungkin bisa dipenuhi oleh Dichloroacetate, satu obat lama yang pertama kali digunakan dalam satu penelitian klinis untuk mengobati penyakit genetis yang sangat jarang yang disebut congenital lactic acidosis dan syndrome MELAS. Pada kedua percobaan klinis tersebut, dichloroacetate memberikan hasil yang tidak memuaskan.

Bagaimana Dichloroacetate membunuh sel kanker?

Sebenarnya obat ini dalam kaitannya dengan pengobatan kanker mendapat perhatian publik yang luas dan juga dari kalangan ilmuwan kedokteran sejak diterbitkannya sebuah penelitian oleh kelompok ilmuwan dari Universitas Alberta Canada tahun 2007 yang dipimpin oleh Doktor Evangelos Michelakis. Dalam laporan penelitian yang diterbitkan di Cancer Cell dibuktikan bahwa Dichloroacetate mampu membunuh sel-sel kanker dalam percobaan in vitro (percobaan dengan memakai sel, jaringan, organisme di luar tubuh mahluk hidup) dan mengecilkan kanker pada tikus besar (rat) yang  ditumbuhkan dengan cara mencangkokkan sel kanker pada binatang tersebut. Dichloroacetate merangsang terjadinya apoptosis atau kematian sel kanker dengan cara mengganggu metabolisme sel kanker. Sel kanker diketahui menggunakan proses glikolisis untuk mempertahankan hidupnya dan memfasilitasi penyebaran baik di jaringan lokal maupun jaringan tubuh yang jauh (metastase). Proses glikolisis pada sitoplasma inilah yang diganggu oleh dichloroacetate dengan cara merangsang metabolisme oksidasi glukosa yang terjadi di mitochondria sel. Pada sel kanker mitochondria mengalami hambatan dalam proses oksidasi glukosa ini. Membaiknya fungsi mitochondria oleh pengaruh dichloroacetate ini, akhirnya bisa membantu dalam proses apoptosis/kematian terprogram sel kanker.

Menyusul hasil eksperimen tersebut, tim Universitas Alberta tersebut berinisiatif untuk melakukan percobaan klinis pada manusia agar mamfaatnya bisa segera diketahui dan dipertanggungjawabkan. Namun sayang sekali bahwa tidak ada satupun perusahaan obat di dunia yang tertarik untuk membiayai penelitian klinis tersebut karena Dichloroacetate adalah obat atau zat kimia yang sudah bebas paten/generik sehingga tidak memberikan potensi keuntungan bagi perusahaan obat. Penelitian klinis yang dilakukan pada banyak pasien dan multi centre di banyak negara sebagai salah satu prasyarat diakuinya suatu obat atau zat kimia untuk pengabatan suatu penyakit membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Perusahaan obat tentu tidak mau mensponsori suatu penelitian obat jika tidak memberikan potensi ekonomi bagi mereka. Mengingat obat ini sudah menjadi obat generik, maka peluang bagi kembalinya modal dalam membiayai penelitian kecil. Obat yang sudah masuk kategori generik bisa diproduksi secara massal oleh siapapun tanpa harus membayar royalti kepada perusahaan tertentu.

 Akhirnya tim peneliti tersebut memutuskan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan lembaga pemerintah untuk melaksanakan penelitian klinis kecil sebagai permulaan (link). Obat ini kalau berhasil dibuktikan efektif pada manusia dalam mengobati kanker, akan bisa menjadi pilihan yang sangat murah dalam melengkapi senjata obat para dokter dalam menyembuhkan kanker. Ditambah lagi ada indikasi bahwa DCA ini bisa dipergunakan pada berbagai jenis kanker karena target kerjanya pada metabolisme sel kanker yang hampir serupa pada sebagian besar sel sel kanker.

Pasien Kanker berani bertaruh nyawa demi DCA

Secara keilmuwan dan legal formal DCA masih belum bisa dijadikan obat dalam menangulangi penyakit kanker sebelum secara meyakinkan dibuktikan efektifitasnya dalam sebuah penelitian klinis yang besar. Butuh biaya besar dan waktu yang lama (lebih dari 10 tahun) untuk melakukan penelitian klinis yang menjadi norma dalam ilmu kedokteran untuk menyetujui suatu penggunaan suatu obat baru.

Namun pasien kanker tentunya tidak punya waktu yang lama untuk menunggu. Mereka setiap hari berjuang untuk tetap bertahan hidup. Ditambah lagi bahwa terapi kanker saat ini begitu mahal bukan saja bagi pasien di negara berkembang tapi juga di negara maju. Berita gembira dari penelitian preklinis dari Universitas Alberta tersebut kemudian memberikan banyak pasien keberanian untuk mencoba DCA tersebut. Bahkan sebuah klinik di Canada yang dijalankan oleh sepasang suami istri (Medicor Cancer Centre) berani memberikan DCA kepada pasien-pasien kanker tahap akhir yang hasilnya menurut saya secara pribadi cukup menjanjikan. Bahkan dua pasien kanker tahap akhirnya mengalami remisi total dari penyakitnya. Di websitenya mereka juga menyajikan data-data serta kasus-kasus pasien kanker yang diobati dengan DCA.

Pasien-pasien klinik tersebut juga datang dari berbagai negara, dimana mereka sudah mendapatkan seluruh pengobatan kanker terkini, namun penyakitnya tetap memburuk. Pilihan pengobatan dengan DCA menjadi harapan baru mereka  meskipun dunia kedokteran masih belum menetapkan efektifitasnya sejauh ini melalui penelitian klinis standar. Bahkan mereka siap menanggung resiko apapun terkait dengan keputusan memakai terapi itu.

Meski kita harus sangat hati hati dalam hal ini, namun apa yang dilakukan oleh klinik tersebut dan kerelaan para pasien kanker tahap akhir tersebut menjadi pasien meski mereka harus membayar, patut diberi apresiasi. Paling tidak ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan pasien-pasien kanker kita di tanah air yang lari ke pengobatan alternatif yang tidak memiliki landasan keilmuwan sama sekali. Kebanyakan pasien kita tidak bisa berpikir kritis dan mau saja membayar mahal terapi pengobatan dukun ala simsalabim atau ramuan-ramuan tertentu yang belum dibuktikan dalam penelitian apapun.

Dichloroacetate: Isu Etika dan Bisnis

Salahkah para pasien kanker tahap akhir tersebut serta dokter yang memberikan DCA kepada mereka? Secara etik dan hukum bisa saja para dokter itu dijerat karena mereka telah memberikan pengobatan yang belum dibuktikan efektifitasnya secara akademik formal melalui penelitian klinis. Pasien bisa dianggap korban malpraktek dalam hal ini. Akan tetapi jika pasien tersebut dengan kesadaran sendiri memilih ikut terapi meski harus membayar, bagaimana? Haruskah mereka menunggu bertahun-tahun selesainya penelitian klinis DCA yang nampaknya juga akan tersendat-sendat karena tidak adanya minat perusahaan obat mensponsorinya, sebelum akhirnya mereka secara hukum bisa mendapatkan terapi yang cukup menjanjikan tersebut? Sementara umur harapan hidup mereka sangatlah terbatas.

Saya kira ini secara etika kedokteran adalah persoalan yang pelik. Mungkin kalau di Indonesia, permasalahan ini sama sekali tidak menjadi masalah mengingat keberadaan pengobatan alternatif dan dukun-dukun berobat yang menawarkan penyembuhan berbagai penyakit berat seperti kanker saja tidak diatur. Pemerintah tidak ambil pusing apakah terapi mereka betul-betul efektif atau hanya menjadi ladang penipuan pasien-pasien yang sudah putus asa. Tapi di negara maju, ini menjadi isu yang sangat besar karena keselamatan pasien dan integritas dunia kedokteran dipertaruhkan. Dalam kasus DCA di atas, banyak sekali kalangan profesional yang sangat menyesalkan adanya dokter yang mau berpetualang apapun alasan yang mendasarinya.

Satu-satunya langkah yang tepat tentunya adalah mempercepat uji klinis dari obat ini untuk mengetahui secara pasti efektifitasnya. Namun secara bisnis obat ini tidak menarik bagi perusahaan obat untuk disponsori. Oleh karena itu di negara maju yang kapitalistis, penelitian klinis DCA ini mungkin akan terhambat.

Pelajaran Berharga dari Kasus

Negara adalah penanggung jawab penuh terhadap segala urusan warga negaranya termasuk masalah pelayanan kesehatan. Adalah tugas negara untuk menyedikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua rakyatnya. Ini tidak berlaku di negara kapitalis seperti AS dimana korporasi dan dunia swasta sangat berperan dalam urusan kesehatan di sana. perdebatan mengenai kebijakan kesehatan nasional  yang terjadi antara kubu Presiden Obama dari Partai Demokrat dan kubu Partai Republik menunjukkan betapa rakyat Amerika  begitu kuatnya dipengaruhi oleh pengusaha dan korporasi. Partai republik yang pro korporasi begitu mati-matian melawan rencana Obama yang ingin memjalankan asuransi kesehatan yang  dijalankan oleh negara yang lebih terjangkau bagi sebagian besar rakyat amerika.

Negara yang dikuasai oleh lobi korporasi akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro korporasi dan mengabaikan kepentingan orang banyak. Bagaimana segelintir kapitalis di Amerika dengan kekuatan finansialnya bisa memporak-porandakan ekonomi dunia menuju krisis adalah contoh paling konkret bahaya kapitalisme ini bagi kebanyakan orang.

Dengan kapitalisme yang berkuasa, maka harapan untuk mengembangkan penelitian  obat yang murah seperti DCA ini akan jalan di tempat. Perusahaan obat lebih menitik beratkan aspek ekonomi dibanding aspek kemanusiaan di dalam kiprahnya.

Sedikit Tentang Ekonomi Pasar

Harga obat sudah bukan rahasia lagi sejak dulu memang mahal. Namun ternyata mahalnya sebagian obat di Indonesia dikarenakan harga masih ditentukan oleh penjual bukan oleh mekanisme pasar menurut hasil penelitian disertasi Erni Widhyastari yang dipresentasikan dalam ujian promosi doktornya di UI dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kompas).

Bagaimana ini bisa terjadi? Adakah kartel harga obat? Adakah peranan dokter dalam hal ini? Apa yang bisa dilakukan untuk mempermurah harga obat?

Ini yang saya akan coba sedikit jelaskan setidaknya dari perspektif pribadi.

Dalam ekonomi pasar, harga suatu produk boleh dikatakan sangat tergantung pada hukum penawaran dan permintaan (Demand and Supply principle), dimana permintaan adalah  berapa banyak barang atau jasa  yang dibutuhkan oleh pembeli sedangkan penawaran adalah merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh pasar (boleh jadi produsen, distributor　obat dalam hal ini).

Hukum Permintaan menyatakan jika faktor-faktor lain dalam kondisi yang sama (setimbang) maka semakin tinggi harga produk menyebabkan penurunan permintaan akan produk tersebut. Sebaliknya Hukum Penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu produk maka produksi barang atau jasa tersebut akan semakin meningkat.

Dalam teori, keseimbangan (equilibrium) antara penawaran dan permintaan suatu produk bisa tercapai, namun pada kenyataannya hal tersebut sulit tercapai karena adanya perubahan baik dari sudut permintaan dan penawaran dan faktor-faktor lainnya  baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian harga senantiasa terbuka untuk berfluktuasi. Dalam ekonomi pasar dimana terjadi kompetisi terbuka antar produsen dengan catatan tidak ada monopoli,oligopoli, serta kartel, harga obat akan cenderung mengikuti permintaan pasar. Dengan demikian dalam ekonomi pasar, konsumen tentunya cenderung bisa mendapatkan harga yang murah.

Variasi Harga Obat

Dalam orasinya, Erni Widhyastari mengemukakan bahwa variasi harga satu jenis obat bisa sangat tajam. Harga obat yang termahal bisa 14 kali lipat harga yang paling murah dari jenis yang sama. Perbedaan harga ini belum tentu mencerminkan perbedaan kualitas, mengingat di Indonesia diberlakukan standar yang sama untuk semua produsen obat untuk menjamin kualitasnya. Standar ini diukur dengan indikator cara pembuatan obat yang baik (CPOB). Kalau berdasarkan kriteria ini, bisa kita meyakini bahwa obat-obat yang beredar di pasaran dengan variasi harga yang tajam tersebut, semuanya memiliki kualitas yang cukup menjamin efektifitas dan efikasinya.

Dalam penelitian tersebut juga diketahui bahwa perusahaan PMDN menjual produknya dalam kisaran harga pasar, perusahaan BUMN menjual 60% produknya dalam harga pasar, sementara perusahaan farmasi PMA dan inventor (penemu dan pemgembang obat) secara konsisten menjual produknya di atas harga rata-rata.

Obat mana yang paling banyak terjual: yang murah atau yang mahal?

Kalau standar CPOB yang diberlakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan baik, maka boleh dikatakan adalah suatu pemborosan untuk membeli obat yang mahal berkali-kali lipat sementara efektifitasnya bisa kita dapatkan dari obat yang lebih murah.  Oleh karena itu pasien tidak perlu ragu memakai obat yang harganya lebih murah. Hanya saja memang kita perlu berhati-hati terhadap peredaran obat palsu yang tentu saja harganya juga murah, namun kualitasnya jelek.

Dalam kondisi ekonomi pasar, tentu bisa diramalkan bahwa yang paling banyak terjual adalah obat yang termurah, namun di Indonesia hal tersebut tidak selalu terjadi sesuai dengan hasil survei harga obat yang dilakukan oleh Litbangkes tahun 2004. Dalam laporannya, diketahui bahwa harga obat generik termurah tidak selalu merupakan obat yang paling banyak terjual. Tentu banyak yang bisa menyebabkan hal ini terjadi, termasuk ketersediaan obat generik termurah tersebut di masyarakat. Namun satu faktor lain yang saya kira sangat berpengaruh dalam pemilihan obat atau preferensi jenis obat yaitu: pilihan dokter.

Pasien adalah pihak yang tidak bisa dikatakan sebagai konsumen obat sebagaimana konsumen-konsumen produk yang lain. Pasien lebih banyak- kalau tidak semuanya- tidak mempertanyakan mengenai pilihan-pilihan obat kepada dokternya.  Apa yang diresepkan oleh dokter mereka anggap sebagai harga mati, padahal dokter sering meresepkan obat merek tertentu yang lebih mahal padahal ada obat merek lain atau obat generik yang harganya lebih murah. Bukan rahasia lagi dokter-dokter zaman sekarang sering bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan farmasi tertentu dalam bentuk pemakaian obat dengan imbalan berbagai macam, seperti fee sekian persen dari harga obat yang dibayar pasien, fasilitas uang transportasi dan akomodasi dalam mengikuti kegiatan ilmiah dan akademik, dan lain-lain. Semakin banyak dokter tersebut memakai obat perusahaan tersebut, maka semakin besar imbal jasa yang akan diterima. Ini yang saya namakan sebagai kolusi terselubung antara dokter dan perusahaan farmasi.

Perusahaan-perusahaan farmasi melalui detailer-detailernya sejak dulu selalu berkompetisi satu sama lain untuk mendapatkan dokter pelanggan setianya (faithful prescribers) dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan tentunya. Jadilah dokter-dokter kita sebagai konsumen obat, bukan para pasiennya.

Karena secara de facto, dokterlah yang menjadi konsumen obat, maka hukum ekonomi pasar tidak berlaku dalam perdagangan obat. Maka jangan heran, obat yang murah tidak menjadi obat yang terlaris. Yang terlaris tentunya obat yang produsennya memiliki jaringan faithful prescribers yang luas dan yang dipelihara dengan imbal jasa yang memuaskan dan terus-menerus.

Di front terdepan, perusahaan-perusahaan farmasi ini diwakili oleh para detailer-detailer yang didik sedemikian rupa untuk memiliki kemampuan komunikasi (baca: merayu) dengan para dokter. Mereka saya kira tidak asing bagi pasien di tempat-tempat praktek dan bahkan institusi kesehatan seperti rumah sakit. Mereka bahkan sanggup untuk menunggu praktek dokter hingga larut malam hanya untuk mempromosikan produk mereka.

Kerjasama yang bersifat kolusif seperti di atas, tentu saja tidak terjadi pada semua dokter dan institusi kesehatan. Masih cukup banyak dokter yang memiliki nurani, yang memilih obat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial pasien. Hanya saja berapa persentase dokter yang baik ini, sampai saat ini belum ada kejelasan. Mungkin sudah saatnya kita melakukan survey tentang ini.

Bagaimana jalan keluarnya?

 Untuk menyelesaikan masalah ini saya kira pemerintah memegang peranan penting untuk mengatur masalah peresepan obat. Sejauh yang saya ketahui belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang peresepan obat ini.

Kalau pemerintah menginginkan peresepan obat yang lebih teratur, efisien dan ekonomis, diperlukan undang-undang yang sedemikian rupa menjamin akses masyarakat sebagai konsumen terhadap obat murah. Dokter juga perlu diatur sedemikian rupa agar memiliki kewajiban secara hukum untuk memilih obat efektif yang termurah sebagai pilihan pertama kepada masyarakat. Juga perlu diatur adalah bagaimana status pemberian fee dan segala macam fasilitas yang diberikan kepada dokter oleh perusahaan farmasi tertentu yang obatnya dipakai oleh dokter yang bersangkutan, apakah melanggar hukum atau tidak. Sejauh pengamatan saya, kerjasama ini bersifat kolutif dan cenderung merugikan pasien, karena pasien akan membayar ongkos pengobatan yang lebih mahal dari komponen harga obat. Sudah waktunya pelanggaran ini dijadikan sebagai tindakan kriminal. Menjadikannya hanya sebagai pelanggaran kode etik yang hanya bisa diperiksa oleh dewan etik kedokteran tidak akan membantu banyak memperbaiki masalah.

Saya mengusulkan agar pilihan jenis obat juga dimasukkan sebagai hal yang memerlukan informed consent pasien, dimana dokter memberikan informasi kepada pasien tentang jenis-jenis obat terkait penyakitnya berdasarkan harga serta efektifitasnya. Dengan demikian pasien turut dilibatkan dalam memutuskan merek atau jenis obat yang digunakan. Kalau mau lebih radikal, harus ada upaya agar dokter diharuskan menuliskan resep obat dengan nama generik bukan nama dagang. Alternatif lain, apotik bisa diberikan kewenangan untuk mengganti obat dalam resep dokter dengan obat lain yang kandungannya sama dengan harga yang lebih murah. Kedua alternatif ini sebaiknya dikomunikasikan antara lembaga profesi yang terlibat yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) untuk mendapatkan formulasi kebijakan yang saling melengkapi dan terbaik untuk kepentingan pasien.

Di pihak pasien, perlu juga terus diupayakan agar memiliki keberanian dan membiasakan diri untuk meminta resep obat murah dengan cara meminta penjelasan kepada dokter tentang pilihan-pilihan obat yang bisa digunakan. Pasien harus mendapat informasi yang cukup tentang obat generik berlogo misalnya sehingga ketika konsultasi bisa meminta dokternya untuk menuliskan resep obat generik berlogo.

Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan obat generik berlogo ini dengan memberikan insentif yang cukup untuk perusahaan farmasi agar mau memproduksi obat generik berlogo dengan harga yang terjangkau.

Mengingat bahan baku obat sebagian besarnya masih di ekspor, sudah saatnya pemerintah memberikan lebih banyak insentif kepada perusahaan obat berupa penuruan tarif bea masuk impor bahan obat-obatan agar bisa menekan harga obat di pasaran.

Jikalau hal tersebut diatas dilakukan, maka besar peluang penggunaan obat bisa mengikuti harga pasar, dimana obat yang termurah dan efektif bisa lebih banyak terjual.